Rabu, April 24, 2024

Pilkada Serentak: Pesta dan Pemiskinan Serentak

Ade Saktiawan
Ade Saktiawan
Direktur Program PIKIR Kaltara (Pusat Kajian Masyarakat Perbatasan Kalimantan Utara), organisasi yang peduli pada isu-isu perbatasan, khususnya wilayah Kalimantan Utara.

 

 

Puluhan mahasiswa dari forum komunikasi mahasiswa peduli rakyat Bukittinggi, melakukan aksi damai di pelataran Jam Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabtu (5/12). Mahasiswa menghimbau masyarakat Bukittinggi untuk mengawal proses pilkada serentak 2015 dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran pilkada berupa politik uang dan keterlibatan aparatur sipil negara yang memihak pada salah satu calon walikota. ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/foc/15.
Puluhan mahasiswa dari forum komunikasi mahasiswa peduli rakyat Bukittinggi melakukan aksi damai di pelataran Jam Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabtu (5/12). ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi.

Kurang dari empat hari lagi Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan kick off serentak pada Rabu, 9 Desember 2015. Pilkada ini akan dihelat oleh 269 daerah di seluruh Indonesia, hingga provinsi baru seperti Kalimantan Utara pun akan memilih gubernur untuk pertama kalinya sejak provinsi ini berdiri dan lepas dari Provinsi Kalimantan Timur. Demi suksesnya pesta dan partisipasi pemilih masif, pemerintah menetapkan 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional. PNS, pegawai swasta, guru hingga anak sekolah kebagian tambahan cuti bersama.

Alih-alih wajah pilkada serentak ini punya semangat baru untuk perubahan model berdemokrasi yang ramah, murah, dan deliberatif malah semakin menunjukkan kualitas aktor-aktor yang bertarung dalam pilkada serentak ini sebagai homo homini lupus. Dengan mencuatkan fitnah-fitnahan, black campaign, money politic (bagi-bagi beras) dan biasanya puncak persaingan pada pesta yang terinderai lewat bagi-bagi doorprize dengan menghadirkan artis (yang katanya) ibu kota, pelawak dan (mantan) pelawak yang sudah jadi anggota DPR, hingga penyanyi one hit wonder macam Charly eks-ST12 atau Annisa Bahar. Makna pesta demokrasi yang sesungguhnya sudah jauh meninggalkan demarkasinya sebagai sebuah ajang adu visi, misi, dan strategi politik.

Secara singkat bisa dijelaskan seperti proses panjang Pilkada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang menetapkan dua pasang calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara 5 tahun kedepan. Kedua pasangan calonnya yaitu nomor urut 01 Jusuf  SK/Marthin Billa dan nomor urut 02 Irianto Lambrie/Udin Hianggio. Tentu dengan rekam jejak politik, karya, dan keberhasilan yang telah dicapai oleh masing-masing pasangan calon ini menjadi dasar kognisi bagi KPU untuk meloloskan menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pemiskinan Serentak

Pesta demokrasi pilkada serentak ini menurut Badan Pusat Statistik akan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi dalam kuartal-kuartal yang telah ditentukan karena dengan adanya multiplayer effect dari belanja pilkada oleh mesin-mesin politik. Selengkapnya bisa baca di sini.

Tapi apakah belanja demokrasi itu untuk sebuah pesta yang jauh dari pemaknaan kita akan adiluhung-nya sebuah proses demokrasi ?

Kata “pesta” yang biasanya mngakrabi para netizen ialah sesuatu yang konotasinya negatif. Dalam konotasi negatif, jagat digital biasa menjajakan kata pesta atau party dengan “Pesta Miras Oplosan”, “Bikini Party”, “Pesta Seks” atau “Pesta Partai Barbar” kalau dalam kosa kata liriknya Down For Life, band yang satu tempat lahir dengan Bapak Jokowi.

Pesta demokrasi pilkada serentak ini dalam prosesnya (berpotensi untuk) dikonotasikan negatif, misalnya dengan tren gerakan bagi-bagi beras yang diikuti dengan bagi-bagi selebaran fitnah. Tak jarang pula pesta ini jadi ajang untuk menebalkan variabel patronase, kesukuan, dan agama.

Media sosial seperti facebook dan twitter menjadi perekam terbaik atas isu-isu ras, agama, dan kesukuan yang diembuskan oleh masing-masing tim yang bertarung. Media metrokaltara(dot)com, misalnya, mewartakan upaya saling lapor ke panwaslih antara salah satu pasang calon yang merasa difitnah melalui facebook, selebaran hingga kepingan CD yang beredar di masyarakat.

Jelang 9 Desember 2015, seorang nenek di samping rumah saya menunggu sedari jam 4 sore di beranda rumahnya, tersiar kabar beberapa rumah yang masih se-RT dengannya dan juga saya tentunya kebagian jatah bagi-bagi beras dari tim salah satu pasangan calon yang berkompetisi. Jalan pintas untuk meraih simpati rakyat yang belum tentu bisa memberi kesejahteraan sesungguhnya jika kelak terpilih.

Saling tuding, saling fitnah, money politic (bagi-bagi beras) menjadi lingkaran setan yang semakin mengerdilkan ikhtiar perjuangan yang biasanya ditarungkan melalui adu visi dan misi masing-masing calon untuk kesejahteraan rakyatnya.

Pesta demokrasi serentak ini berpotensi menjadi ajang pemiskinan serentak. Sebab, tabiat pesta seperti ini kelak jika lahir pemenang akan jadi ajang mengembalikan modal yang telah dihamburkan dan saling balas budi (baca: bagi-bagi proyek) dan serentetan upaya me-miskin-kan rakyat secara materi, mental, dan spiritual. Akhirnya, rakyat cuma kebagian cuci piring dan mengais-ngais remah-remah sisa pesta.

Tentunya ini bukan kebuntuan politik atas macetnya proses kepemimpinan di daerah-daerah. Tetapi ini adalah hambatan perjuangan yang harus dimenangkan kembali oleh gagasan politik yang menciptakan masyarakat rasional, masyarakat yang punya kontrol terhadap sang pemenang kehendak rakyat lima tahun kedepan.

Sebelum larut dalam pesta hingga pesta usai, belum terlambat bagi para pemilih untuk kembali mencermati mimpi dan misi para calon kepala daerah yang dekat dengan pandangan politik si pemilih dan kemudian menjadikan sang calon sebagai pilihannya.

Jika benar ini pesta demokrasi, pilkada serentak memberi dampak pertumbuhan ekonomi tentu kita berharap akan berjangka panjang. Semisal warung-warung kopi yang ramai saat masa-masa pilkada tetap buka dan ramai dikunjungi saat pesta demokrasi usai, yang mengakibatkan berputarnya roda ekonomi mikro di daerah-daerah.

Karenanya, sebelum silaturahmi terputus akibat fitnah-memfitnah yang tentunya akan berefek pada sepinya warung kopi dan efek-efek setelahnya, mari kita kembalikan martabat hajatan ini sebagai ajang kompetisi yang mencerahkan masa depan demokrasi Indonesia sebagai negara yang tidak (lagi) alpa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Ade Saktiawan
Ade Saktiawan
Direktur Program PIKIR Kaltara (Pusat Kajian Masyarakat Perbatasan Kalimantan Utara), organisasi yang peduli pada isu-isu perbatasan, khususnya wilayah Kalimantan Utara.
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.