Pilkada Serentak 2024 secara keseluruhan berjalan damai dan sukses. Pertama dalam sejarah politik Indonesia, rakyat memilih kepala daerah secara serentak pada hari yang sama.
Pilkada 2024 juga diselenggarakan pada tahun yang sama dengan digelarnya pemilu nasional untuk memilih presiden, anggota parlemen pada tiap tingkatan, dan utusan daerah. Dengan model keserentakan yang ada, kini praktis proses-proses elektoral yang menguras energi segenap bangsa diakumulasikan dalam siklus lima tahunan.
Tidak seperti banyak terjadi di sejumlah negara, gelaran pemilu dan pilkada nyaris berjalan damai, tanpa terjadi konflik yang berarti. Bangsa ini telah melalui masa-masa di mana polarisasi begitu kental membelah dalam kubu-kubu yang saling bertentangan. Kini, praktik berpolitik relatif semakin mencair antarara elite politk dan kelompok-kelompok politik yang saling berkompetisi.
Wacana Polri di Bawah Kemendagri
Namun, di tengah suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024, muncul tudingan yang dilontarkan terhadap netralitas aparat penegak hukum, khususnya institusi kepolisian. Bahkan dilontarkan soal keberadaan “Partai Cokelat” (Parcok), mengacu pada warna seragam dinas kepolisian, yang seolah-olah menjelma sebagai instrumen politik untuk terlibat atau cawe-cawe dalam proses elektoral.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam siniar Akbar Faizal Uncensored menuduh mantan Presiden Jokowi memobilisasi kepolisian untuk membatasi pergerakan lawan-lawan politiknya pada Pilkada 2024, khususnya di wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Istilah “Partai Cokelat” juga mencuat pada rapat kerja Komisi I DPR ketika membahas netralitas TNI dalam Pilkada.
Selesai pencoblosan, elite PDIP lainnya Djarot Saiful Hidayat kembali menuding terjadinya pengerahan “Partai Cokelat”, bansos, dan Pj kepala daerah pada Pilkada Sumut. Jagoan PDIP, Edy Rahmayadi, kalah dengan hanya meraih suara 37,29% menurut hitung cepat Indikator Politik. Djarot menyebut adanya intimidasi terhadap pemerintahan desa dan keterlibatan oknum-oknum Polsek.
Lebih jauh lagi, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menuntut agar institusi kepolisian diletakkan kembali di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Deddy menilai keterlibatan “Partai Cokelat” bukan lagi sebatas oknum, tetapi sudah menjadi masalah institusi. Kepolisian diminta fokus mengurus keamanan, resese, dan lalu-lintas ketimbang cawe-cawe dalam Pilkada.
Wacana untuk menempatkan Polri di bawah Kemendagri sontak mengundang polemik. Banyak pihak menganggap usulan tersebut sebagai langkah mundur, setelah proses pemisahan kepolisian dari ABRI pasca-reformasi dan menempatkan Polri berada langsung di bawah Presiden. Bahkan sejarah Hari Bhayangkara pada 1 Juli 1946 justru dimulai dengan dipisahkannya Polri dari Kemendagri.
Bukan Wacana Baru
Sebetulnya wacana Polri di bawah Kemendagri bukanlah wacana baru, kerap juga didaur ulang pada setiap masa pemerintahan. Pada 2014 silam, ketika Jokowi baru maju nyapres periode pertama, visi-misi yang disampaikan kepada KPU mencantumkan soal tersebut. Hasto, yang waktu itu menjadi jubir pasangan Jokowi-JK, buru-buru meralat dan berdalih hanya ingin memperkuat institusi Polri.
Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan pada awal pemerintahan Jokowi, pernah melemparkan wacana itu, tetapi juga langsung mengklarifikasi. Ryamizard mengaku pernyataan itu hanya sebatas membandingkan Polri dan TNI yang jalur koordinasinya dengan Kementerian Pertahanan. Komentar Ryamizard muncul setelah terjadinya insiden bentrokan antara prajurit TNI dan Polri di Batam.
Konsep yang mirip digulirkan oleh Gubernur Lemhanas Agus Widjojo pada akhir 2021, yang mengusulkan Polri di bawah Kemendagri atau dibentuk kementerian baru yang khusus mengurusi keamanan dalam negeri. Dalam konsep tersebut, Polri hanya bersifat operasional, sedang rumusan kebijakan soal keamanan dan ketertiban berada di tangan kementerian.
Jauh sebelumnya, pada masa Presiden SBY menjabat pernah memunculkan gagasan serupa lewat Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Draft dari pihak Kementerian Pertahanan mengusulkan Polri di bawah Kemendagri yang bertanggung jawab soal keamanan negara. Bahkan ada ide menjadikan kepolisian sebagai kementerian terpisah.
Desakan agar Polri berada di bawah Kemendagri juga kerap muncul tiap terjadi bentrokan saat menangani aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat. Kepolisian dinilai tidak bisa lepas dari kultur militeristik warisan Orde Baru, dan diharapkan dengan meletakkan Polri di bawah Kemendagri bisa mengembalikan sebagai institusi pengayom masyarakat.
TNI dan Polri Menyukseskan Pilkada
Menurut hemat penulis, wacana menempatkan kepolisian di bawah kementerian ataupun ide-ide serupa perlu dikaji secara mendalam, tidak semata-mata berlandaskan emosional sesaat yang bersifat politis. Yang terjadi, kekalahan dalam proses elektoral lalu ditimpakan kepada kepolisian sebagai biang masalah, alih-alih melakukan introspeksi atas kegagalan strategi pemenangan.
Jauh sebelum pelaksanaan Pilkada 2024, berbagai survei menunjukkan calon-calon kepala daerah yang menjadi rival PDIP cenderung unggul. Di Jawa Tengah, yang disebut-sebut sebagai kandang banteng, Ahmad Luthfi yang diusung KIM Plus merajai survei dengan menempati peringkat pertama top of mind dalam survei LSI Lembaga dan Indikator pada periode Juni-Juli 2024.
Begitu pula dengan Sumut, di mana Bobby Nasution yang didukung KIM Plus unggul jauh terhadap Edy Rahmayadi dalam berbagai simulasi. Pada Juli 2024, LSI Lembaga mencatat elektabilitas Bobby mencapai 61,3%, sedangkan Edy hanya 30,6% dalam simulasi head-to-head. Ketika dipasangkan, Bobby-Surya tetap menang hingga 62,0% menurut survei Indikator.
Tri Rismaharini, calon yang diusung PDIP di Jawa Timur, hanya menempati peringkat kedua pada survei Poltracking (24,6%), Litbang Kompas (20,9%), dan LSI Denny JA (19,1%). Paling buruk terjadi di Jawa Barat, calon yang diusung PDIP berada pada peringkat keempat menurut survei Poltracking (2,9%), Indikator (4,0%), Litbang Kompas (4,1%), LSI Denny JA (5,3%), dan Voxpol Center (5,6%).
Hasil-hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hitung cepat maupun rekapitulasi yang sedang berjalan. Khusus di Banten, tampak terjadi anomali di mana Andra Soni yang diusung sebagian besar partai-partai anggota KIM Plus tidak diunggulkan dalam survei, tetapi melejit dan mengalahkan Airin Rachmi Diany yang diusung PDIP.
Namun yang patut dicatat, Banten hampir tidak tersorot oleh lembaga-lembaga survei yang berfokus di provinsi lain seperti Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim. Litbang Kompas pada survei bulan Juli 2024 belum memasukkan nama Andra Soni, sedangkan LSI Lembaga hanya sekali melakukan survei pada awal Agustus 2024. Praktis tidak ada survei setelah pendaftaran hingga menjelang pencoblosan.
Berbeda dengan daerah lain di mana dinamika para calon bisa terekam jejaknya, sulit untuk mengukur perubahan preferensi publik di Banten dari hanya sekali survei dan rentang waktunya cukup jauh. Tapi lagi-lagi PDIP langsung menuduh adanya kecurangan dan pengerahan “Partai Cokelat”, hingga berencana menggugat hasil Pilkada Banten ke Mahkamah Konstitusi.
Penulis berharap semua pihak legowo dalam menanggapi hasil pilkada tanpa perlu membawa-bawa isu keterlibatan kepolisian. Tidak jadi soal untuk mencermati jika ada kesalahan dan pelanggaran, supaya bisa diselesaikan melalui mekanisme yang ada. Tetapi tidak perlu menyeret-nyeret pihak aparat keamanan baik TNI maupun Polri yang telah bekerja siang malam menyukseskan Pilkada.
Rakyat telah bersikap dengan memberikan pilihan menurut hati nuraninya. Kalangan elite politik sepatutnya menghargai pilihan rakyat, lebih-lebih ketika prosesnya berlangsung begitu damai tanpa kekisruhan apalagi sampai berbuat rusuh. Jangan sampai suasana yang sudah sangat kondusif diperkeruh oleh manuver-manuver politik yang tendensius tanpa disertai bukti-bukti nyata.
