Himbauan Presiden Jokowi dalam presidential lecture di istana merdeka pada awal bulan di penghujung tahun (3/12/2019) ini menarik untuk disimak. Karena diikuti oleh para petinggi negara yang notabene representasi dari partai politik (parpol), termasuk para menteri kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga negara.
Presiden menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi yang bekerja di tengah masyarakat (working ideology) (Maharani, 2018). Ini diperlukan guna memandu kebijakan agar perjalanan bangsa ini tidak salah arah dan mencerminkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Proses ini harus di internalisasi di semua kalangan terutama bagi aktivitas pelayanan dasar yang mengkonvergensi semua kepentingan baik secara infrastruktur atau pun pengembangan sumber daya manusia.
Partai politik tentunya adalah salah satu wadah yang diharapkan mampu membumikan nilai-nilai beradab dalam Pancasila. Karena dengan begitu akan banyak kebijakan yang langsung bersinggungan dengan kebutuhan publik dan mempunyai peluang signifikan untuk mendukung Indonesia emas pada 2045.
Pertanyaan selanjutnya, sanggupkah partai politik sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menata kelembagaan internal mereka? Benarkah mereka yang saat ini menjadi elit parpol adalah kader yang menghayati kelima butir falsasah hidup tersebut?
Sangat penting untuk mewujudkan agar masyarakat menjadi jiwa yang terdidik dan berkualitas, serta bangsa ini tidak makin diguyur oleh perilaku korupsi yang secara tidak langsung menempatkan parpol sebagai katalisator aktif. Pada faktanya saat ini, parpol justru menjadi salah satu sumber masalah yang sangat vital dalam perkembangan hasil demokrasi elektoral.
Fungsi dan peran parpol
Dalam tinjauan Sigit Pamungkas (2014), partai politik adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan. Partai adalah lembaga penegak demokrasi yang dikelola oleh sejumlah tujuan.
Namun faktanya partai kian hari justru cenderung pragmatis dan bersifat oportunis, mereka menggunakan institusinya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri (zuhro, 2019). Ini menjadi salah satu catatan krusial untuk mengembalikan marwah partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang menyokong kualitas hajat hidup rakyat yang selama ini lebih sering difungsikan sebagai pemilih “pasif”. Parpol justru sebagai tempat kompetisi yang lebih menonjolkan aspek elitisme dibanding fungsi pendidikan politik kepada rakyat.
Golkar sebagai salah satu partai penguasa yang baru-baru ini menggelar Munas X, menyampaikan kesiapannya di tahun 2024, padahal kabinet Indonesia maju belum genap 100 hari bekerja. Wacana pemenangan kontestasi 4 tahunan sudah digaungkan kesiapannya. Ini makin menegaskan bahwa partai politik cenderung kasak kusuk hanya pada sentral pergantian kekuasaan, rentang waktu antara pasca pemilu hingga menuju pemilu berikutnya tidak terlalu kentara peran dedikatif parpol pada rakyat
Kepemimpinan bayangan
Urgensi sila keempat pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan adalah sebuah kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan rakyat atas dasar mufakat.
Rencana Bobby Putra menantu presiden yang akan berlaga pada pemilihan walikota medan menarik untuk diperhatikan karena yang bersangkutan bukan kader parpol. Apakah pencalonan tersebut sudah didiskusikan di kalangan elit parpol berdasarkan mufakat atau justru kepemimpinan bayang-bayang dikarenakan politik kekerabatan?
Apabila dalih yang diambil adalah pendidikan politik bagi Bobby. Justru dimulai dari jenjang pengkaderan yang paling dasar bukan tergopoh-gopoh dengan dipromosikan sebagai calon kepala daerah yang diusung partai tertentu, ini justru menunjukkan pragmatisme persuasif, sebuah sikap memanfaatkan situasi kuasa yang justru mengakibatkan gegar kepemimpinan.
Dalam tipologi partai politik, sosok kader adalah kandidat pemimpin yang dianggap mampu untuk meretas jalan menuju indonesia lebih baik. Namun faktanya promosi kepemimpinan kader partai faktanya nihil dan dikelola oleh beberapa elit saja.
Potret DPR RI 2019-2024 yang menang dengan jalur kekerabatan mencapai 48 orang dari 575 orang. Dengan kondisi ini partai dituntut untuk menginternalisasi platform dan ideologi agar pola rekrutmen serta keanggotaan kader partai sejalan dengan komitmen ketika menjadi penguasa guna melayani kebutuhan rakyat.
Berpihak pada rakyat
Semangat yang dihadirkan dalam sila kelima pancasila adalah menguatkan bangunan republik ini agar menjadi kokoh dalam keanekaragaman. Sejatinya tak dapat dipungkiri bahwa aklamasi politik identitas yang muncul sebagai konsekuensi kontestasi politik Pemilu 2019, mampu menimbulkan keterbelahan cara pandang warga.
Maka dari itu, masyarakat diharapkan mampu melerai batas-batas tersebut sehingga akan tercipta komitmen baru terkait pentingnya menjaga keutuhan bersama. Melalui momentum pilkada 2020 yang akan digelar september mendatang, segera perlu dirumuskan prioritas program yang akan dihadirkan di setiap kesatuan pemerintahan daerah termasuk merejunevasi program pada para calon petahana agar jelas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Sehingga ke depan tidak akan timbul lagi desa fiktif, suap terhadap pembahasan APBD, penataan desa yang carut marut, dan perkawinan anak yang kerap terjadi khususnya pada daerah pasca bencana.
Hal-hal itu hendaknya menjadi salah satu konsen partai politik yang sungguh-sungguh melakukan pendekatan humanis kepada warga, dengan mendasarkan semangat setiap butir narasi pancasila sebagai bagian dari pembawa misi ideologi “kebenaran” dan kebajikan yang hakiki. Semua itu untuk mewujudkan keberlangsungan sistem kehidupan politik yang adil dan bermartabat.
