Sebagian besar obat yang beredar di Indonesia masih harus diimpor. Itu salah satu yang membuat biaya layanan kesehatan menjadi mahal, dan sering tak terjangkau oleh masyarakat yang kekurangan. Bahkan jika harus ditanggung pemerintah, seperti dalam konsep Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), pemerintah akan kedodoran membiayainya.
Itu sebabnya, Ikatan Dokter Indonesia mendukung upaya pabrik farmasi seperti Kimia Farma untuk memproduksi obat sendiri, dari sumberdaya dalam negeri. Pabrik bahan baku obat yang pertama di Indonesia diresmikan Menteri Kesehatan tahun lalu. Jauh sangat terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Obat Mahal karena Impor
Salah satu alasan impor obat adalah karena kita kesulitan bahan baku serta tak memiliki ketrampilan sains dan teknologi. Tapi, seharusnya itu tak menjadi soal. Ketrampilan bisa dipelajari, terlebih lagi kita telah memiliki banyak universitas dan lembaga riset. Bahan baku juga kita tak kekurangan.
Indonesia adalah negeri tropis yang subur. Kita memiliki sumber hayati yang sangat kaya, tak hanya tanaman pangan tapi juga obat-obatan. Kita bahkan belum banyak mengeksplorasi laut, yang luasnya dua pertiga negeri. Banyak fauna laut bisa dibudidayakan untuk pangan, energi maupun obat, hanya jika kita bisa mengembangkan riset dalam bidang ini.
Kekayaan sumberdaya hayati itu, atau plasma nutfah, belum banyak diketahui, apalagi dimanfaatkan. Negeri dan perusahaan asing, dengan ketrampilan sains serta teknologi yang mereka miliki, telah banyak memanfaatkan sumberdaya itu. Mereka mengambil bahan dasar dari negeri berkembang seperti Indonesia, mengolahnya jadi obat dan memasarkan kembali ke negara berkembang.
Praktek Buruk yang Bikin Obat Mahal
Praktek pencurian plasma nutfah sudah sering kita dengar di negeri lain. Ironisnya, belum ada kasus serupa di Indonesia. Tapi, besar kemungkinan bukan tidak ada, kita hanya tidak tahu.
Di India, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir marak sengketa antara warga lokal dengan perusahaan multi-nasional dalam kepemilikan atau paten produk hayati khas India.
Pada 1995, WR Grace, sebuah perusahaan Amerika, mengajukan paten benih dan produk turunan tanaman neem (azadirachta indica), tanaman perdu khas India. Minyak neem juga bahan baku sabun, kosmetik, obat, serta alat kontrasepsi. Dikenal sebagai sadao di Thailand atau mimba di Indonesia, neem dikenal sejak dulu kala sebagai “obat alami”.
“Biopiracy” dan Keragagam Hayati Lokal
Kasus paten neem tadi adalah contoh bagaimana perusahaan multinasional merampok sumber hayati dari sebuah bangsa dan sebuah budaya untuk keuntungan egoistiknya. Vandana Shiva, aktivis lingkungan India, lantang mengecamnya sebagai bentuk kejahatan “biopiracy” atau perampokan biologis.
Pengajuan paten dan penjarahan plasma nutfah (sari pati benih) oleh perusahaan multinasional makin marak bersama liberalisasi perdagangan. Standar pengajuan hak cipta dan paten untuk tanaman pangan serta obat-obatan dibuat demikian rendah, demi memuluskan “investasi” antarnegara.
Perusahaan multi-nasional raksasa sangat diuntungkan. Mereka punya akses tak terbatas pada bank plasma nutfah. Juga punya laboratorium untuk mengutak-atik DNA dan menemukan “varietas tanaman baru”, yang kemudian dipatenkan.
Pemberian hak cipta dan paten atas tanaman pangan dan obat dikecam para aktivis lingkungan, bahkan ekonom kaliber dunia seperti Joseph Stigilitz.
Bukan Jadi Bangsa Pengimpor
Kepulauan Indonesia adalah salah satu gudang sumber hayati terkaya di dunia. Tapi, pakta kerja sama itu mengancam kita membeli pangan dan obat jauh lebih mahal di masa depan. Kita akhirnya hanya menjadi bangsa pengimpor, yang nasibnya dikendalikan orang lain.
Di samping pabrik obat, IDI mendukung riset yang lebih luas yang berkaitan dengan bahan-bahan farmasi lokal Indonesia. Pemanfaatan bahan obat lokal akan ikut mengurangi ongkos kesehatan di Indonesia. *
*Penulis adalah Ketua Umum Terpilih Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Periode 2018-2021
