Salah satu dampak kudeta yang gagal di Turki, banyak kalangan—terutama para “pembenci” Presiden Joko Widodo (Jokowi haters)—yang menjadikannya momentum untuk melakukan testing the water dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana jika kudeta yang sama terjadi Indonesia?
Aktivis netizen yang terkenal sebagai Jokowi haters terdepan seperti Jonru Ginting dan Ahmad Dhani Prasetyo secara tersirat sangat menginginkan terjadinya kudeta. Dalam akun twitternya @jonru mengatakan: [Berguru dari Kudeta Turki] Misalkan saat ini tentara mengkudeta Presiden RI, maka anda akan: Mendukung presiden 32%; mendukung kudeta 58%; bersikap netral 10% [5.20 pm 17 Jul 16]
Sedangkan pentolan grup musik Dewa, Admad Dhani Prasetyo, dalam akun @ahmaddhaniprast menyatakan, “Jika ada kudeta militer…2,5% rakyat penonton MetroTV tidak mendukung.. sisanya 100% mendukung [6.39 pm 16 Jul 2016].” Saking semangatnya ingin menjatuhkan Jokowi, ia mengabaikan jumlah persentase yang melebihi 100 (102,5%).
Kalau kita aktif mengikuti diskusi-diskusi terbatas di kalangan aktivis, jauh sebelum terjadi upaya kudeta militer di Turki, sebenarnya sudah muncul keinginan-keinginan untuk melakukan, bukan saja kudeta, tetapi revolusi.
Dan, meskipun gagal, kudeta militer di Turki seolah menjadi energi penggerak untuk segera mewujudkan revolusi itu. Mereka beranggapan, kegagalan kudeta, selain karena faktor dukungan yang nihil baik dari kalangan oposisi dalam negeri maupun dunia internasional, juga karena kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dicintai segenap rakyat.
Bagi mereka, Presiden Jokowi tidak sekuat Erdogan. Membandingkan Erdogan dengan Jokowi seperti membandingkan Hakan Sukur dan Bambang Pamungkas
Mengapa revolusi? Karena mereka, yang umumnya terdiri dari tokoh-tokoh tua, dan sebagian anak-anak muda kritis yang agak naif, menginginkan kembali ke UUD 1945 yang asli. Dan untuk mengembalikan UUD 1945 yang asli, akan sangat sulit dilakukan jika melalui jalur konvensional.
Jika merujuk pada UUD 1945 Bab Perubahan Undang-Undang Dasar, usul perubahan pasal-pasal UUD harus diusulkan dalam Sidang MPR oleh sekurang-kurangnya sepertiga (1/3) dari anggota MPR (Pasal 37 [1]); diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya (Pasal 37 [2]).
Untuk mengubah pasal-pasal UUD itu, Sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota MPR, dan harus disetujui oleh minimal 50 persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR (Pasal 27 [3-4]).
Dilihat secara teknis prosedural mungkin tidak sulit, tapi masalahnya apakah anggota MPR yang ada sekarang mau melakukannya? Sejauh ini belum ada satu pun anggota MPR yang jelas-jelas (berbicara di hadapan publik) mendukung pengembalian UUD 1945 ke bentuk aslinya (sebelum terjadi amandemen).
Kalau keinginan untuk melakukan amandemen ulang terhadap UUD 1945 sudah banyak yang mendukung, terutama anggota MPR yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Seluruh anggota DPD menginginkan amandemen ulang dengan tujuan untuk menguatkan peran DPD dalam UUD 1945.
Jadi, alasan revolusi bukan sekadar untuk menurunkan Jokowi, tapi untuk mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh. Uniknya, sebagian dari tokoh-tokoh yang menginginkan kembali ke UUD 1945 yang asli adalah para politikus tua, mantan anggota DPR/MPR yang ikut berperan dalam amandemen UUD 1945.
Mengapa mereka melakukan itu? Merasa bersalah dan ingin menebus kesalahan dengan membatalkan amandemen UUD 1945? Atau karena sebab lain? Wallahu a’lam!
Mungkinkah terjadi kudeta di Indonesia? Menurut Perdana Menteri Prussia (Jerman) Otto von Bismarck (1815-1898), politics is the art of the possible. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun demikian, segala sesuatu yang akan terjadi di dunia politik senantiasa didahului oleh syarat-syarat atau sebab-sebab tertentu yang bisa mendorong terjadinya sesuatu itu.
Kudeta mungkin akan terjadi jika syarat-syaratnya terpenuhi. Misalnya, pertama, terdapat kebencian massal terhadap Presiden Jokowi. Atau kedua, Presiden melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan. Atau ketiga, ada tokoh oposisi kharismatis yang mampu mengkonsolidasikan kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan.
Untuk saat ini, pertama, alih-alih kebencian massal, partai-partai seperti Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya tidak mendukung Jokowi sekarang sudah berbalik arah. Dukungan Golkar dan PAN akan semakin nyata jika sudah ada kader dari kedua partai ini masuk dalam jajaran kabinet. Dengan bergabungnyaa Golkar dan PAN, Presiden Jokowi didukung oleh kekuatan politik yang sangat kuat.
Kedua, sebagai manusia biasa, Presiden Jokowi pasti pernah melakukan kesalahan, tapi untuk kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan, sejauh ini belum ada. Kalaupun sudah ada kesalahan yang dianggap fatal, fatal menurut siapa? Kalau hanya menurut Jokowi haters, tidak cukup jadi alasan untuk menjatuhkan Jokowi.
Ketiga, tidak ada tokoh oposisi kharismatis yang mendapat dukungan publik secara luas, apalagi yang mampu menggalang kekuatan untuk menjatuhkan Presiden RI. Tokoh-tokoh oposisi (kalau boleh disebut demikian) yang ada saat ini hanya bisa berbicara di kelompok-kelompok diskusi terbatas, di panggung demonstrasi yang sporadis, atau di grup-grup sosial media yang tertutup.
Melihat fakta-fakta ini, upaya mengkudeta Presiden Jokowi tampaknya baru sebatas wacana, atau sebatas keinginan para Jokowi haters yang jumlahnya tidak signifikan.
