Mengapa Jakarta Harus Melirik Pemimpin Daerah Lain?

Jakarta akhir-akhir ini tak bisa menyediakan putra daerahnya sendiri untuk memimpin ibu kota. Sejak Fauzi Bowo atau Foke mengakhiri masa jabatannya, DKI Jakarta harus rela “mengimpor” gubernur dari daerah lain. Joko Widodo, misalnya, diminta jadi gubernur sewaktu menjabat Wali Kota Solo. Kemudian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menggantikannya menjadi gubernur, setelah sebelumnya menjadi Bupati Belitung Timur.

Demikian juga dengan Ridwan Kamil di Bandung dan Tri Rismaharini (Risma) di Surabaya, yang diminta beberapa kalangan untuk menggantikan Ahok jika masa jabatannya habis. Fenomena ini sangat menarik, karena memberikan kesan sangat kuat bahwa putra daerah Jakarta sendiri tidak eligible untuk dicalonkan pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

Jika dicermati secara seksama, hal ini bisa terjadi karena bagi mayoritas warganya, Jakarta hanyalah menjadi tempat untuk mencari nafkah, dan bukan merupakan rumah. Mayoritas warga Jakarta adalah pendatang dari daerah lain dan lebih punya rasa kepemilikan dengan daerah mereka. Ini tentu bisa dilihat sewaktu mudik Lebaran.

Sebagai kota metropolitan, komposisi etnisitas Jakarta sejak zaman Hindia Belanda sangat heterogen. Berdasarkan sensus tahun 2000, penduduk Jakarta memang sangat didominasi oleh pendatang: etnis Jawa (35,16%), Sunda (15,27%), Tionghoa (5,53%), dan lain-lain. Etnis Betawi, yang penduduk asli, presentasinya 27,65 % saja.

Tentu saja komposisi etnisitas yang didominasi pendatang ini tidak unik di Indonesia. Sebagai contoh, provinsi Lampung sejak zaman Hindia Belanda selalu didominasi oleh etnis Jawa yang merupakan keturunan para transmigran. Akan tetapi, dominasi pendatang di DKI menjadi isu yang menarik karena Jakarta merupakan Ibu Kota negara kita.

Sepinya kota Jakarta sewaktu Lebaran menjadi salah satu indikasi bahwa ibu kota sesungguhnya hanyalah “house” bagi warganya. Sementara “home” mereka berada di daerah lain yang nun jauh dari ibu kota. Jakarta adalah “house” untuk mencari nafkah dan daerah lain merupakan “home” untuk memberikan nafkah tersebut.

Tentu hal ini secara otomatis menyebabkan warga Jakarta memiliki afinitas sangat kuat dengan daerah asalnya, atau juga dengan daerah lain. Popularitas Ahok dan Risma yang tinggi sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode mendatang merupakan indikasi bahwa tokoh yang berasal dari “luar” adalah yang paling pantas memimpin ibu kota.

Pendapat Ichsanudin Noorsy, ekonom yang juga intelektual Betawi, mungkin patut disimak. Menurut Noorsy, tokoh Betawi sangat jarang menjadi gubernur DKI Jakarta karena orang Betawi dikenal tidak rakus dan lebih suka saling melayani. Orang Betawi cenderung lebih mendengarkan tokoh agama dibandingkan politisi. Selain itu, masih menurut Noorsy, masyarakat Betawi cenderung tidak suka merantau, namun cenderung terpinggirkan.

Sebenarnya beberapa karakter antropologis masyarakat Betawi yang disebutkan Noorsy juga dimiliki oleh suku lain. Suku Bali, misalnya, juga dikenal memiliki semangat melayani yang sangat tinggi, dan bahkan mereka lebih mendengarkan pendapat pemangku adat daripada pejabat pemerintah daerah.

Sementara itu, walau ada tendensi masyarakat Bali merantau, masih lebih banyak dari mereka yang memilih tinggal di daerahnya karena bisnis turisme Bali yang memang sangat menguntungkan. Hanya saja, mengapa di Bali yang menjadi gubernur selalu didominasi oleh tokoh Bali sendiri?

Setelah kemerdekaan, Bali tercatat hanya pernah memiliki seorang gubernur dari etnis Jawa yang beragama Islam, yaitu Brigadir Jenderal TNI Soekarmen, yang menjabat dari tahun 1967-1978. Membandingkan DKI Jakarta dan Bali memang sangat menarik, kendati harus diperhatikan bahwa posisi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan Bali sebagai pusat turisme nasional secara de facto merupakan keunikan dari kedua provinsi tersebut yang tak bisa digantikan sama sekali.

Mengapa Bali umumnya selalu berhasil “menggolkan” putera daerahnya sendiri sebagai gubernur, sementara DKI Jakarta tidak demikian? Perlu penelitian lebih mendalam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Posisi unik DKI Jakarta sebagai Ibu Kota memang menjadikannya tempat persinggahan semua etnis yang berada di negara ini. Selain faktor komposisi etnis yang memang didominasi pendatang, secara legal formal menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 DKI Jakarta adalah Ibu Kota negara. Akan tetapi, sejarah politik kita selalu penuh kompromi.

Melihat kondisi ibu kota yang sangat heterogen, memang sudah seharusnya semua pemangku kepentingan maupun perwakilan semua etnis yang ada di Jakarta juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota. Secara kasar, keterwakilan tersebut bisa kita lihat pada perwakilan masing-masing etnis di DPRD dan Pemda yang memang sangat heterogen.

Jika memang calon gubernur dari daerah dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Betawi, hal tersebut tidak masalah juga. Jika masyarakat Betawi tidak puas, tentu bisa memperjuangkan calon gubernur lain. Semua manuver politik tersebut tentu saja bebas dilakukan dengan berkoalisi bersama etnis lain. Politik adalah masalah kepentingan, yang selalu melampaui sentimen etnis dan agama, apalagi dalam konteks kepentingan nasional.