OUR NETWORK
Jumat, Januari 21, 2022

Menakar Komunikasi Persuasi Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi

Satia Chandra Wiguna
Fans Everton & Bobotoh Persib, penikmat semua aliran musik, kader Muhammadiyah yang menjadi Wasekjen DPP PSI. Saat ini sedang kuliah Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Mercu Buana.

Pada awal tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 (Covid-19) masuk ke Indonesia. Dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global oleh WHO, pemerintah pusat ataupun daerah melakukan strategi komunikasi persuasi melalui teknik informasi dan himbauan berupa berbagai intruksi kepada masyarakat untuk pencegahan penularan Covid-19.

Komunikasi persuasi dalam penanganan Covid-19 kepada masyarakat bertujuan untuk menginformasikan bahwa pencegahan wabah Covid-19 ini perlu dilakukan secara bersama-sama dan saling kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam artian masyarakat mengikuti segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah agar setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan masyarakat turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan regulasi ini, baik dengan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, edukasi serta informasi seputar penerapan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan pakai sabun, dan juga penekanan dalam program 3T (Test, Trace dan Treat).

Meski strategi komunikasi untuk memastikan pemahaman yang benar tentang risiko penularan Covid-19 terus dilakukannamun tetap perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap strategi komunikasi yang diambil pemerintah dan berbagai pihak terkait. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan reformulasi strategi komunikasi yang adaptif terhadap situasi pandemi.

Pendekatan dengan Komunikasi Persuasi

Seperti komunikasi pada umumnya, proses komunikasi yang dialakukan pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kesehatan, menunjukkan proses pengiriman dan penerimaan pesan (massages) dari satu pihak kepada pihak lain melalui regulasi ataupun himbauan tertentu dengan harapan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan pesan yang diterima. Jadi setiap komunikasi pemerintahan adalah hasil dari proses rumit yang meliputi baik kognisi (thinking) dan perilaku (doing).

Dalam serangan wabah yang luar biasa ini perlu meluaskan informasi sehingga warga masyarakat memahami apa, mengapa dan bagaimana sikap dan tindakan yang harus dilakukan agar tidak tertular namun juga tidak menularkannya kepada orang lain.

Komunikasi perusasi sebagai pemegang peranan penting dalam memberikan informasi edukasi terhadap masyarakat dengan memahami himbauan serta ketatapan untuk memahami dan lebih sadar atas penyebaran pandemi Covid-19 ini. Sehingga masyarakat dapat mecapai derajat kesehatan yang optimal bagi lingkungannya.

Strategi komunikasi persuasi menurut Melvin L. DeFluer dan Sandra J. Ball-Roceach dalam Soemirat dan Suryana, 2018) dengan menggunakan strategi The Meaning Construction, asumsi dasar strategi ini bahwa pengetahuan dapat membentuk perilaku. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa strategi ini dicirikan oleh “belajar-berbuat” (learn-do), seperti yang dilawankan dengan belajar merasa berbuat (learn-feel-do) dan pendekatan belajar penyesuaian diri.

Dalam hal ini, pendekatan melalui sosialisasi oleh pemerintah pusat atau daerah dengan memberikan pengetahuan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku dari masyarakat dengan mengajak dan menjaga diri dari Covid-19 dengan lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan.

Problematika Strategi

Setelah regulasi komunikasi persuasi dilaksanakan, pencapaian untuk regulasi tersebut dapat dikatakan sesuai dengan perencanaan pemerintah dalam menimalisir rantai penularan Covid-19 kepada masyarakat. Dengan tahapan awal berbagai kalangan masyarakat menanggapi regulasi tersebut dapat mengikutinya.

Komunikasi pemerintah dalam menerapkan program 3T, masih belum tercapai target yang ditentukan WHO. Dimana sekarang sebaliknya, masyarakat sudah lengah dalam menerapkan 3M yang dianjurkan oleh pemerintah itu sendiri. Terlebih hanya beberapa daerah yang menunjukan penanganan terhadap Covid-19 berjalan baik.

Walaupun dalam realitanya, virus Covid-19 ini masih sangat menakutkan bagi kalangan masyarakat. Karena, informasi yang diberikan Kemenkes dalam regulasi tersebut belum semuanya masyarkat mengikutinya. Perlu adanya pemantauan dan evaluasi bagaimana perilaku masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini.

Evaluasi terhadap pemberian informasi Covid-19 untuk strategi komunikasi ini sangat diperlukan mengingat masyarakat Indonesia makin bertambah banyak yang tidak mengindahkan himbauan Pemerintah. Untuk itu Pemerintah Memberikan informasi yang akurat, kredibel, dan tepat waktu, melalui pesan yang tepat, disampaikan pada waktu yang tepat oleh orang yang tepat kepada audiens yang agar terciptanya kesadaran dan pemamahan masyarakat tentang kesehatan sehingga manajemen komunikasi yang diharapkan kembali sesuai dengan tujuan.

Efektivitas strategi komunikasi dalam informasi ini harus perlu dipantau secara berkala untuk memastikan agar informasi mengenai Covid-19 dan penanganannya selalu bisa meningkatkan nilai kewaspadaan masyarakat terhadap wabah ini dengan memperhatikan dan membatasi perilaku mereka dengan kondisi sekarang ini.

Negosiasi

Dalam konteks negosiasi, keberhasilan melakukan kampanye tentang kebijakan pemeritah menghadapi pandemi perlu dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak (cooperative). Pemerintah pun harus mampu memberikan kewajiban, hak dan kesempatan yang sama antara pejabat pemerintah dengan masyarakat. Kedepannya tidak ada lagi pejabat yang hadir dalam pesta pernikahan yang menimbulkan kerumunan. Hal tersebut memberikan contoh untuk masyarakat karena salah satu kunci keberhasilan negosias adalah konsisten.

Salah satu bentuk negosiasi adalah memenangkan kedua belah pihak (win-win), pemerintah dalam hal ini mampu menekan penyebaran covid 19 dengan menyelaraskan antara kebijakan dan implementasinya dan masyarakat mampu menjalankan protokol Kesehatan dengan baik dan benar dimanapun dan dalam kondisi apapun, sehingga pandemi ini segera berakhir.

Ketika negosiasi dan komunikasi persuasi berhasil dilakukan oleh pemerintah, maka proses monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pandemi akan begitu mudah dijalankan. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan proses komunikasi dan informasi mengenai bahaya pandemic covid akan memudahkan pemerintah dalam menekan penyebaran virus covid. Hal itu tentu selaras dengan tujuan dari kebijakan pemerintah terkait pengangan pandemic di Indonesia.

Satia Chandra Wiguna
Fans Everton & Bobotoh Persib, penikmat semua aliran musik, kader Muhammadiyah yang menjadi Wasekjen DPP PSI. Saat ini sedang kuliah Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Mercu Buana.
Facebook Comment

POLIKLITIK

- Advertisement -

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.