Jurnalis-jurnalis asing, dan arah liputan mereka yang terkadang berseberangan dengan produk jurnalisme yang diinginkan penguasa, kadang menjadi momok yang cukup menyebalkan bagi kalangan pemerintah negara mana pun di dunia ini. Tidak terkecuali Indonesia, terlebih di masa-masa awal kemerdekaannya.
Sebelumnya telah dibahas ihwal koran-koran kompeni yang konvensional dan Bataviaasch Nieuwsblad, corong kritis kelompok Indo-Belanda. Setelahnya, pasca Indonesia merdeka, popularitas pers Belanda di dalam negeri tergusur oleh pers Indonesia yang revolusioner dan dibaca oleh kelompok masyarakat berbahasa Indonesia yang lebih luas daripada para pembaca berbahasa Belanda.
Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, dunia internasional belum memahami betul akan menjadi seperti apakah Republik Indonesia tersebut. Yang jelas, umumnya pers negeri Belanda skeptis terhadap potensi demokrasi Indonesia di bawah Sukarno, yang dicap sebagai pemimpin gerombolan ekstremis dan kolaborator Jepang. Isu olahan jurnalis-jurnalis Belanda tersebutlah yang didengar dunia dan menjadi salah satu alasan didirikannya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 1946: yakni untuk memperjuangkan aspirasi Indonesia merdeka di bidang pers.
Namun, apakah agenda pers Belanda selalu berbeda jalan dengan pers Indonesia?
Jawabannya tidak, setidaknya setelah melihat sepak terjang beberapa jurnalisnya. Misalnya, dimulai dari koresponden-koresponden koran Het Parool di Indonesia, Jaqcues de Kadt dan Frans Johannes Goedhart, yang melaporkan aspirasi Republik dengan nada simpatik. Goedhart bahkan hadir dalam peringatan Proklamasi Kemerdekaan I di Yogyakarta, bersama dengan jurnalis Belanda lainnya, Dolf Verspoor (juga penerjemah sajak-sajak Chairil Anwar) yang menjadi koresponden kantor berita Prancis, Agence France Presse (AFP).
Pramoedya Ananta Toer menulis dalam Kronik Revolusi Indonesia: 1946 bahwa Goedhart melihat semangat anti-kolonialisme Indonesia dan Sukarno yang ontzaglijk populair (populer bukan main) seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah Belanda untuk menyelesaikan perseteruan kedua belah pihak melalui perundingan yang bermartabat, dan ia tidak menyetujui Agresi Militer Belanda pada 1947 dan 1948.
Jurnalis Belanda lain yang berperan dalam menciptakan opini positif terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia adalah Henk van Randwijk. Artikelnya berjudul ‘Omdat ik Nederlander ben’ (karena aku seorang Belanda) yang ditulisnya pada tahun 1947 di Vrij Nederland mengkritik pemerintah, dan publik Belanda, yang kerap mengglorifikasi kemerdekaannya dari pendudukan Nazi Jerman namun menolak mentah-mentah, atau abai, terhadap keinginan merdeka orang-orang Indonesia.
Setelah Belanda sepakat mengakui kemerdekaan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, pers Belanda mulai menyerang pemimpin-pemimpin Indonesia, mengutip sejarawan Francis Gouda, secara ad hominem (personal) selama tahun 1950-an, terutama kepada Sukarno yang kian berpolitik anti-Barat, konfrontatif, dan rajin menebar ancaman-ancaman terhadap Belanda yang tak mau menyingkir dari Papua Barat.
Karena itulah, nama Willem Oltmans, jurnalis Belanda yang kontroversial, dan kadang serampangan, menjadi sosok unik di masa-masa tersebut: ia begitu memihak Sukarno dan pemerintah Belanda membencinya setengah mati.
Bermula pada 1956, Oltmans mewawancarai Sukarno yang sedang berkunjung ke Roma, Italia, padahal editornya di koran De Telegraaf melarangnya. Oltmans kemudian menjadi kawan dekat Sukarno, dan ia bahkan kerap ikut dalam lawatan-lawatan Sukarno ke luar negeri. Melalui laporan-laporannya, Oltmans berusaha meyakinkan publik Belanda bahwa penyerahan Papua Barat kepada Indonesia adalah langkah yang tepat.
Orang-orang yang paling kesal terhadap Oltmans adalah perdana menteri Belanda, Willem Drees, dan menteri luar negerinya yang blak-blakan, Joseph Luns. Luns berhasil mencekal Oltmans, ia tidak bisa mendapat pekerjaan sekembalinya ke Belanda. Oltmans hijrah ke Amerika Serikat pada 1962 dan berhasil mendekati orang-orang lingkaran terdekat Presiden Kennedy (ia mengklaim berperan meyakinkan Amerika Serikat untuk menekan Belanda agar mengalah dalam konflik Papua Barat).
Oltmans dan pembelaannya terhadap Indonesia dalam konflik Papua Barat merupakan sesuatu yang menonjol di kalangan pers Belanda; pada tahun 1995, ia menerbitkan buku berjudul Mijn Vriend Sukarno untuk menghormati kawannya tersebut. Bahkan setelah tugasnya di Indonesia usai, pemerintah Belanda masih kerap mempersulit kebutuhannya selaku warga negara Belanda. Ia lalu menuntut secara hukum pemerintah Belanda terkait hal itu, yang dimenangkannya pada tahun 2000.
Isu yang ramai dibicarakan pers Belanda setelah isu Papua Barat usai adalah kritik terhadap kepemimpinan Sukarno yang dianggap kian otoriter dan mendekat ke pihak Komunis. Namun, jurnalis-jurnalis Belanda masih diterima kalangan istana. Hans Martinot, mantan pemimpin kantor berita ANETA (lalu menjadi Antara), tercatat masih kerap ikut dalam kunjungan-kunjungan Sukarno di daerah-daerah.
Peristiwa 1965 tidak ketinggalan menjadi agenda hangat jurnalis-jurnalis Belanda saat itu. Ada Henk Colb dan Cees van Caspel dari De Haagsche Courant yang meliput tentang pembantaian orang-orang tertuduh Komunis di Purwodadi, Jawa Tengah, tahun 1969. Laporan keduanya tentang pembantaian Purwodadi tersebut menciptakan pencitraan baru terhadap di Indonesia di mata pers Belanda, yang agaknya kini masih belum berubah: Indonesia adalah negara dengan perkara hak asasi manusia yang sampai sekarang belum mampu dituntaskannya.
Mengapa mempelajari jejak pers Belanda menjadi penting dalam memahami dinamika sejarah pers Indonesia? Salah satunya, untuk melengkapi pemahaman sejarah kita yang terkadang terlalu mengglorifikasi peranan pers pribumi dan menafikan peranan kelompok lainnya. Pers Belanda, diwakilkan oleh sebagian jurnalis-jurnalisnya yang progresif, nyatanya ikut mendukung, atau mengambil posisi yang bukan antagonis, terhadap aspirasi Indonesia merdeka.
Ditambah lagi, dengan begitu kaya dan panjangnya jejak pers Belanda di Indonesia, semestinya menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku pers Indonesia untuk menambah wawasan dan memperkaya sudut pandang dalam menimbang-nimbang ulang perayaan Hari Pers Nasional; dan polemik menahun yang disebabkannya.
