Terpilihnya Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024–2029 menghadirkan serangkaian harapan dan kekhawatiran terhadap masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan sejumlah agenda ambisius dan kebijakan restrukturisasi yang dirancang untuk memperbaiki sistem yang ada, muncul pertanyaan kritis tentang efektivitas kebijakan tersebut. Apakah perubahan yang diusung akan membawa pendidikan tinggi Indonesia ke tingkat yang lebih baik, atau justru terjebak dalam labirin birokrasi yang semakin rumit?
Langkah Presiden Prabowo memisahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi tiga kementerian terpisah, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan, seolah-olah menjadi obat mujarab untuk permasalahan sektor pendidikan yang terlalu kompleks. Dengan pemisahan ini, diharapkan masing-masing sektor dapat dikelola dengan lebih fokus dan efisien. Namun, benarkah pemecahan ini akan memudahkan koordinasi dan mempercepat implementasi kebijakan? Kekhawatiran utama datang dari kemungkinan kebijakan yang saling tumpang tindih dan lemahnya komunikasi antar-kementerian. Birokrasi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi memperlambat perbaikan sistem pendidikan yang sangat dibutuhkan.
Bagi perguruan tinggi, kejelasan mengenai pendanaan, kurikulum, dan prioritas kebijakan menjadi isu yang sangat penting. Jika komunikasi antara kementerian tidak berjalan lancar, dampaknya akan dirasakan oleh mahasiswa, dosen, dan pihak universitas yang bergantung pada keputusan-keputusan penting ini.
Realitas pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh dari ideal. Dengan angka partisipasi kasar (APK) hanya 31,45%, masih terlalu banyak lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ketimpangan ini diperparah dengan kesenjangan kualitas antara perguruan tinggi di daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Perguruan tinggi di kota-kota besar sering memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas, dosen berkualitas, serta jejaring internasional. Sebaliknya, perguruan tinggi di daerah kerap kali terpinggirkan, berjuang dengan fasilitas yang kurang memadai dan sumber daya manusia yang terbatas.
Menghadapi kenyataan ini, pemerintah harus berpikir keras untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan secara merata. Tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan dari atas; investasi nyata di sektor pendidikan, mulai dari peningkatan fasilitas hingga pelatihan tenaga pendidik, adalah kunci utama untuk mengatasi ketimpangan yang telah mengakar.
Dalam era digital yang terus berkembang, penting bagi pendidikan tinggi untuk tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan harus mampu menciptakan lulusan yang dapat memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang di tengah perubahan global. Sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, perguruan tinggi dituntut untuk membangun kolaborasi yang erat dengan dunia industri dan riset. Hal ini akan memberikan mahasiswa pengalaman yang lebih nyata dan kompetensi yang lebih relevan dengan dunia kerja.
Namun, menciptakan pendidikan yang responsif terhadap perubahan global tidaklah mudah. Kurikulum yang kaku dan kurangnya investasi dalam program vokasi serta penelitian menjadi hambatan besar. Untuk itu, reformasi sistem pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tantangan global yang terus berkembang.
Dalam langkah strategisnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun jejaring internasional sebagai salah satu pilar penguatan daya saing bangsa. Kolaborasi dengan negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat, bertujuan untuk mentransfer teknologi dan pengetahuan guna menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap tantangan global. Sebagai contoh, Indonesia dan Inggris telah menjalin kerja sama di bidang kecerdasan buatan, inovasi digital, dan layanan kesehatan.
Selain itu, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden AS Joe Biden menghasilkan kesepakatan untuk memperdalam kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan, termasuk memajukan bidang sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM), pendidikan bahasa, dan kolaborasi kewirausahaan. Program pengiriman mahasiswa ke luar negeri serta pembukaan akses bagi universitas internasional di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga mendorong terciptanya inovasi berbasis lokal.
Yang lebih krusial adalah memastikan mahasiswa yang belajar di luar negeri memiliki mekanisme reintegrasi yang kuat, sehingga ilmu dan pengalaman mereka dapat dioptimalkan untuk kemajuan sektor-sektor strategis di Indonesia, baik di bidang teknologi, ekonomi, maupun sosial. Langkah-langkah seperti memperluas program beasiswa pendidikan Fulbright dan mendukung berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan pendidikan kesehatan, pengembangan keahlian klinis spesialis, serta penelitian dan inovasi medis merupakan upaya konkret dalam mewujudkan tujuan tersebut
Kerja sama internasional memang menjanjikan, tetapi pemerintah juga harus memikirkan bagaimana memastikan bahwa manfaat dari kerja sama ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan tertentu. Kesenjangan dalam kesempatan belajar di luar negeri harus diminimalkan agar tidak menciptakan jurang baru dalam akses pendidikan.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi salah satu motor penggerak pendidikan tinggi, terutama dalam pendanaan penelitian dan beasiswa. Pemerintah berencana melakukan reformasi terhadap LPDP untuk memastikan alokasi dana yang lebih efisien dan mendorong penelitian yang relevan. Namun, di balik ambisi ini, ada risiko ketidakstabilan jika reformasi dilakukan tanpa persiapan yang matang. Program yang telah berjalan dan memberikan dampak positif perlu dipertahankan, sementara reformasi harus dilakukan dengan strategi yang jelas dan berbasis data.
Pendidikan tinggi di Indonesia tidak hanya soal mencetak sarjana, tetapi juga tentang menghasilkan peneliti dan inovator yang mampu menjawab tantangan lokal dan global. Oleh karena itu, perhatian serius pada pendanaan penelitian sangatlah penting.
Indonesia memiliki visi besar untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, dan pendidikan tinggi memegang peran kunci dalam mencapai cita-cita tersebut. Perguruan tinggi harus mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter, semangat inovasi, dan kemampuan berpikir kritis. Tanpa pendidikan yang unggul, Indonesia hanya akan menjadi negara dengan bonus demografi tanpa keunggulan kompetitif.
Namun, mewujudkan visi ini memerlukan keberanian politik dan komitmen untuk melakukan perubahan yang berarti. Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahannya perlu mendengarkan suara dari semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, akademisi, dan dunia industri. Sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan tinggi yang benar-benar bisa mengantar Indonesia ke panggung dunia.
Masa depan pendidikan tinggi Indonesia di bawah Presiden Prabowo adalah harapan yang penuh tantangan. Restrukturisasi kementerian, kerja sama internasional, dan fokus pada kebutuhan masa depan adalah langkah yang menjanjikan, tetapi tetap memerlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi harus menjadi prioritas yang dirancang dengan hati-hati, bukan sekadar ambisi besar tanpa landasan yang kuat.
Kerja sama yang sinergis antara pemerintah, universitas, industri, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjadikan pendidikan tinggi Indonesia sebagai penggerak utama kemajuan bangsa. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, diperlukan sistem pendidikan tinggi yang tangguh, inklusif, dan mampu bersaing di tingkat global. Setiap kebijakan yang dirumuskan perlu diawasi secara kritis dengan pendekatan yang konstruktif, demi memastikan terciptanya perubahan positif yang nyata dan berkelanjutan.
