“Kita membutuhkan keindahan, keteraturan dan kenyamanan.” — C. J. Rantung (Gubernur Sulawesi Utara, 1985-1995)
Saya lahir dan dibesarkan di Manado.
Kota ini terletak di sepanjang teluk bernama sama. Menghadap pantai dan jadi terminal singgah bagi mereka yang ingin ke Bunaken, pulau kecil yang dikenal pelancong karena keindahan alam bawah lautnya.
Di kota ini, reklamasi dimulai sejak 1995. Tepat di pengujung masa jabatan Cornelis John Rantung—seorang purnawirawan militer berpangkat Brigadir Jenderal, sebelum ia digantikan oleh pensiunan tentara dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal bernama E. E. Mangindaan.
Manado, ketika memulai reklamasi juga mengabarkan kepada semua penghuni kota—terutama nelayan yang bertebaran di sepanjang pantai—bahwa ini adalah satu-satunya cara yang logis untuk melindungi kota dari amuk gelombang pantai. Menimbun laut dangkal di Teluk Manado dan mengubahnya jadi daratan artifisial diwartakan sebagai jalan keluar bagi nelayan agar tak perlu khawatir rusaknya perahu-perahu mereka disapu badai.
Kebijakan ini dipandang sebagai strategi yang lebih jitu ketimbang membangun tanggul—yang menjadi tuntutan nelayan saat itu—untuk mengurangi efek kerusakan saat angin Selatan dan angin Barat singgah dengan marah.
Saat batu reklamasi pertama ditenggelamkan, Soeharto masih berkuasa. Protes pada kebijakan negara saat itu berarti makar.
Ketika Mangindaan ditunjuk DPRD Sulawesi Utara untuk menggantikan Rantung, reklamasi mencapai puncaknya. Pria yang kini merupakan salah satu petinggi Partai Demokrat ini lalu menggeber skema yang lebih ambisius dengan meluncurkan rencana untuk menimbun areal pantai sepanjang lebih dari 10 kilometer dengan lebar menjorok ke laut hingga 500 meter. Bayangannya, hasil reklamasi nanti tidak hanya sekadar menjadikannya benteng melawan gelombang pasang yang datang menampar bibir pantai.
Mangindaan ingin lebih jauh dengan tujuan mentransformasikan areal reklamasi sebagai pusat jasa yang mungkin menjadi sumber-sumber ekonomi baru, membuka lapangan pekerjaan dan mempercantik dandanan kota agar tak kalah bersaing dengan Makassar di ujung selatan jazirah Sulawesi.
Reklamasi dilakukan bertahap. Kampung-kampung nelayan yang berada tepat di depan pantai diberikan arahan. Mereka diiming-imingi soal peningkatan kesejahteraan ekonomi, garansi akan ketersediaan lapangan kerja baru—di luar profesi yang diwariskan bergenerasi sebagai nelayan—serta bagaimana kota ini akan menjadi lebih maju, lebih baik, lebih modern, lebih beradab dan tentu saja lebih mudah mengundang investasi datang.
Semua yang pernah singgah ke Manado sejak lima tahun terakhir tentu menyaksikan sendiri bagaimana kota kecil ini mengubah dirinya dalam sekejap. Kini, gedung-gedung pusat perbelanjaan berdiri megah. Ramai warna-warni dengan semua jenis layanan. Mulai dari potong rambut, swalayan, kafe untuk minum kopi, rumah makan, toko bangunan hingga karaoke dan bar.
Satu-satunya yang tersisa dan masih melawan hingga hari ini adalah sebagian kecil nelayan di Sario-Tumpaan.
Nelayan-nelayan lain yang kalah berebut akses pantai dengan bisnis-bisnis raksasa itu beralih profesi. Sebagian pemuda menjadi tukang parkir serabutan, sejumlah kecil membangun kios sekadarnya untuk menjual rokok, sabun mandi, kopi dan mi instan, serta obat nyamuk, yang lain memilih menjual tanah dan menyingkir jauh, sisanya yang bertahan menjadi penonton gemerlapnya hidup kota.
Persoalannya, apa yang kita yakini tepat belum tentu dipandang sama oleh yang lain.
Bagi banyak orang yang belum paham, cara orang Malind di Papua memakan sagu dengan tangan—tanpa alat bantu makan seperti sendok—yang hanya dibasuh di anak sungai tentu tidak higienis. Atau hidup dengan pendapatan kurang dari satu juta per bulan seperti pengikut Samin di Kendeng dapat diartikan sebagai kemiskinan.
Pandangan—yang lain sudah berada di tahap menghakimi—semacam ini hadir karena dua pokok alasan.
Pertama, kolonialisme. Cara pandang macam itu tidak jauh berbeda dengan kesimpulan yang diambil para petualang Kaukasia dari daratan Eropa ketika singgah pertama kali di daerah-daerah asing. Tidak menggunakan penutup dada, mewarnai wajah, telanjang utuh, melubangi bagian-bagian tertentu di kepala—seperti telinga, lidah dan hidung—dan memasangnya dengan perhiasan berukuran besar, mentato tubuh dan lain sejenisnya, dipandang sebagai perilaku barbar, tidak etis dan tentu saja menyalahi kaidah dan tata nilai.
Persoalannya kemudian, indikator-indikator yang digunakan untuk menilai perilaku tersebut datang dari mereka yang asing, yang tidak paham atau gagal mengerti budaya macam apa di hadapannya.
Sebabnya selama ini, orang-orang tersebut tidak pernah—atau tidak mau—berinteraksi dengan yang ada di luar lingkaran sosial budaya mereka sendiri. Ketidaktahuan dan keengganan tersebut kemudian menjadi alasan untuk kemudian memaksa orang lain untuk mengubah diri—dalam banyak kasus justru yang terjadi adalah “diubah”—menjadi seturut dengan apa yang dipandang mereka benar.
Mereka secara naif percaya bahwa perilaku-perilaku yang berbeda dengan mereka, semata-mata disebabkan oleh kurangnya informasi dan pentingnya edukasi. Pola pikir dan perilaku macam ini adalah warisan kolonialisme yang memandang dirinya sebagai yang terutama, yang paling mengetahui, yang paling terdidik dan sejalan dengan itu menempatkan diri—atau kaumnya—sebagai pusat rotasi kehidupan dan peradaban secara umum.
Kedua, diskriminasi. Agak berbeda dengan sebab yang terdahulu, orang-orang yang bersikap diskriminatif bukanlah mereka yang tidak tahu atau tidak paham sama sekali (zero knowledge).
Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang mengerti—dengan berbagai level pemahamannya—bahwa ada tata nilai, gaya hidup dan keyakinan spiritual yang berbeda. Namun mereka terlalu bebal untuk menerima kenyataan itu.
Bagi mereka, hidup yang layak mesti terukur, tertata, dan terstruktur menurut aturan yang mereka kreasikan. Jenis manusia macam ini sejak awal tidak akan peduli segala sesuatu di luar keyakinan dan tata nilai yang mereka miliki.
Ketika Hitler membantai kaum gipsi, homoseksual, dan orang-orang Yahudi, ia bukan tidak sadar atau tidak tahu bahwa kelompok-kelompok tersebut berbeda dengan dirinya. Hitler justru paham betul bahwa orang-orang itu harus dibunuh atau dikirim ke kamp-kamp perbudakan karena ia tidak bersepakat dengan nilai dan keyakinan di luar apa yang ia percayai.
Mereka yang diskriminatif serupa dengan Hitler, jijik terhadap perbedaan.
Jenis manusia yang landasan pokok-pokok pikirannya termasuk ke dalam dua kategori di atas, umumnya tinggal di kawasan urban. Mereka tinggal di daerah yang mereka yakini dan klaim sebagai pusat-pusat peradaban.
Mereka biasanya datang dari kalangan terdidik dengan dukungan fasilitas pendidikan. Mereka memiliki gedung-gedung kesenian yang ditasbihkan sebagai pusat-pusat kebudayaan sebagai tempat membincangkan soal-soal filsafati. Memiliki sarana transportasi yang mumpuni untuk mendukung mobilitas yang tinggi karena padatnya aktivitas. Orang-orang ini mawas diri dengan perubahan teknologi dan tidak canggung untuk beradaptasi.
Mereka adalah kaum yang secara individual terhubung namun secara sosial terpisah.
Ketika resistensi terhadap reklamasi Teluk Jakarta mulai menguat, bersamaan dengan itu muncul apologi-apologi naif serta pembelaan-pembelaan fasis dari dua jenis manusia yang saya sebut di atas.
Apologi-apologi naif datang dari jenis yang pertama.
Bagi kelompok ini, masyarakat yang beradab adalah yang harus berubah. Dinamika peradaban dipahami berjalan lurus ke depan, mulus tanpa hambatan, dan akan berujung kebahagiaan bagi semua orang. Mereka percaya bahwa tata kota—penggusuran dan reklamasi—adalah kendaraan menuju pemerataan ekonomi, hidup yang lebih bersih dan teratur serta masa depan yang cerah.
Orang-orang naif ini belum tahu bahwa kota semenjak ia ditemukan pertama kali di tepi sungai Tigris dan Eufrat, di tepi sungai Gangga, di tepi sungai Nil atau di tepi sungai Kuning, bukanlah tempat yang mendamaikan.
Kota sejarahnya diciptakan untuk membedakan antara mereka yang beradab dan yang barbar, mereka yang terobsesi dengan progres dan yang mencintai proses. Kota bukanlah zona damai. Kota adalah monumen sekaligus arena pertarungan kelas yang dalam banyak catatan, selalu dimenangkan minoritas penguasa kapital.
Sementara pembelaan-pembelaan fasis, mengemuka dari kelompok yang kedua.
Argumentasi yang memandang para nelayan penolak reklamasi sebagai kelompok miskin tak tahu diuntung sehingga layak disingkirkan.
Bagi jenis manusia macam ini, kota hanya diperuntukkan bagi kaum terpilih. Tinggal di kota hanya layak bagi mereka yang bersepakat untuk merengkuh ke dalam dirinya, karakter fasisme yang melekat dan menyejarah sejak ruang tinggal bernama kota ditemukan peradaban manusia.
Kota dalam pandangan mereka adalah ruang suci yang tidak boleh dikotori oleh manusia-manusia yang menjalani hidup dengan amorfati: menantang takdir. Penduduk kota bagi kelompok ini haruslah barisan terkutuk seumpama Sisifus namun minus orientasi. Yang layak hidup di kota adalah mereka yang sukses menanggalkan kemanusiaannya dan menjadi mesin seutuhnya.
Dengan begitu, kota akan menjadi tempat yang patut ditinggali sebelum nantinya ditelantarkan.
Kolom Terkait:
