Minggu, Mei 16, 2021

Kementerian Kebudayaan

Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) di Kebumen, Pulau Harapan Indonesia

Saya sudah cukup lama memendam keinginan pergi ke Kabupaten Kebumen, Jateng. Meski kulinernya terkenal enak dan tradisi budayanya sangat kuat, hasrat ke kota tersebut...

Tokoh Dunia Kreatif Dukung PSI

Selama dua minggu ini ramai beredar testimoni tokoh publik untuk partai anak baru yang dipelopori dan diisi anak anak muda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI)....

Final Liga Champions dan Kekejaman yang Nyata

Laga final Liga Champions musim 2017/2018 antara Real Madrid dan Liverpool berakhir dengan kemenangan Los Blancos 3-1. Bagi klub yang dilatih oleh pelatih asal...

Eksperimen Politik Basuki

“Saya akan buktikan, bahwa tanpa partai pun, sebagai kepala daerah, selama didukung oleh rakyat dan bukan bertanggungjawab kepada DPRD, saya tetap bisa jalankan program...

Jaya Suprana
Jaya Suprana

 

 

 

 

 

 

 

Oleh Jaya Suprana*

Kebudayaan lebih berdaya ketimbang ekonomi, politik, apalagi militer.

Tidak jelas apa sebenarnya alasan Presiden Joko Widodo tidak atau belum sudi memandirikan Kementerian Kebudayaan di Kabinet Kerja. Mungkin suasana memang belum kondusif untuk menghadirkan Kementerian Kebudayaan secara mandiri di persada politik Indonesia. Mungkin Presiden Jokowi masih menunggu masa bakti kepresidenan yang kedua, 2019 – 2024.

Yang jelas, Presiden Jokowi memang gagal menaklukkan mereka yang memang anti-Kementerian Kebudayaan, seperti diberitakan di halaman 12 Kompas edisi 28 Agustus 2014 di bawah judul “Sekretariat Negara Tolak Kementerian Kebudayaan”. Terberitakan bahwa dalam suatu pertemuan di kantor Sekretariat Negara pada akhir Agustus 2014, tidak kurang dari tiga kementerian tegas menolak pembentukan Kementerian Kebudayaan.

Di samping Kementerian Sekretaris Negara, dua kementerian lain yang menolak adalah Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada hakikatnya justru sebenarnya dan seharusnya dekat dengan kebudayaan dalam penunaian tugas masing-masing!

Penolakan dibocorkan Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional pada masa itu, Mukhlis Paeni: “Perwakilan Setneg bahkan menyebut penambahan Kementerian Kebudayaan akan membebani keuangan negara. Intinya, wacana pembentukan kementerian baru ini dinilai tidak layak karena kurang memenuhi syarat dan kurang jelas sumbangannya terhadap bangsa.”

Komentar itu kejam. Sebab, langsung bengis menilai sebuah kementerian baru, yang berarti belum pernah ada sebelumnya, sebagai tidak layak karena kurang memenuhi syarat dan kurang jelas sumbangannya terhadap negara. Suatu penilaian yang bisa diperdebatkan sampai mulut berbuih. Sebab, sama mubazirnya dengan memperdebatkan sesuatu yang belum ada, namun sudah kejam dinilai sebagai tidak layak karena kurang memenuhi syarat dan kurang jelas sumbangannya pada negara.

Akhirnya yang menang berdebat gaya kusir pasti bukan yang benar namun yang berkuasa, maka berwenang untuk mengambil keputusan. Sementara itu, fakta membuktikan di masa kini Kementerian Kebudayaan telah hadir mandiri di Brasil, Australia, Kamboja, Taiwan, Tiongkok, Kolumbia, Kroasia, Ceko, Denmark, Mesir, Estonia, Prancis, India, Lithuania, Lebanon, Selandia Baru, Korea Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Turki, Thailand, Suriah, Afrika Selatan, Swedia, dan entah mana lagi.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadirkan UNESCO karena sadar bahwa demi menjalin pengertian dan menghadirkan perdamaian antarbangsa, kebudayaan lebih berdaya ketimbang ekonomi, politik, apalagi militer. Tak heran kini anggota UNESCO malah lebih banyak ketimbang anggota PBB.

Sebenarnya dari fakta-fakta itu bisa –jika mau– disimpulkan bahwa Kementerian Kebudayaan sudah layak –jika mau– dihadirkan di persada Nusantara masa kini. Namun sayang setriliun sayang, tampaknya pemerintah Indonesia tertinggal dalam kesadaran kebudayaan, maka gigih menolak kehadiran Kementerian Kebudayaan secara mandiri.

Melihat kenyataan bahwa Indonesia memang selalu menolak kehadiran Kementerian Kebudayaan secara mandiri memang hanya ada dua kemungkinan dapat dilakukan oleh para pendamba Kementerian Kebudayaan. Pertama, bersabar menunggu sampai ada presiden yang berbelas kasih, maka memaksakan kehadiran Kementerian Kebudayaan secara mandiri di kabinetnya.

Kedua, sebaiknya harapan tentang kehadiran Kementerian Kebudayaan dihapus saja. Sebaiknya harapan kebudayaan dimerosotkan menjadi harapan kesenian agar setara dengan olahraga, hak asasi manusia, atau perlindungan anak.

Maka, kesenian dapat diurus seorang direktur jenderal. Dan agar setara dengan olahraga, HAM, atau perlindungan anak, dibentuk Komite Nasional Kesenian yang secara struktural langsung berada di bawah Presiden, setara dengan KONI, Komnas HAM, dan Komisi Perlindungan Anak.

*Budayawan Indonesia

Berita sebelumnyaKisah Kuda dan Burung Gereja
Berita berikutnyaOpick dan Musik Religi
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Resolusi Kemandirian Pangan

Beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan akibat statemen yang dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang rencana impor beras. Sejumlah kalangan kemudian bereaksi dan memberikan...

Diskursus Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan...

Taklid: Terpelesetnya Keulamaan Kita

Kegagalan kita dalam beragama adalah tidak teliti dalam membaca nash--baik itu perintah maupun larangan. Budaya taqlid kiranya memang mengelayuti konteks beragama di Indonesia. Beragama...

Daud Sang Raja Kontroversial

Daud Bin Isai Raja kedua sekaligus paling terkenal dari Kerajaan Israel merupakan kombinasi yang unik antara hero dan anti hero. Dia dipuja sepanjang zaman...

OSINT, Jurnalisme Investigatif, dan Demokrasi

Pada Oktober 2020 lalu, NarasiTV mengunggah video berdurasi kurang lebih 10 menit yang menggemparkan media sosial. Video itu mencoba menguraikan kejadian pembakaran Halte Sarinah...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Inilah Pelanggaran EPI yang Banyak Kita Jumpai di Jalan

Iklan saat ini merupakan satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kedihupan sehari-hari. Periklanan sendiri sudah merupakan kegiatan pokok setiap orang yang ingin...

Daud Sang Raja Kontroversial

Daud Bin Isai Raja kedua sekaligus paling terkenal dari Kerajaan Israel merupakan kombinasi yang unik antara hero dan anti hero. Dia dipuja sepanjang zaman...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.