Kegaduhan politik menjadi fenomena yang selalu muncul pada setiap menjelang perhelatan politik. Apalagi, perhelatan politik 2019, akan mengulang sejarah 2014, yakni adanya polarisasi dua kekuatan, antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subiyanto. Tanding ulang ini sejatinya membuktikan bahwa sejarah perpolitikan nasional kita belum beranjak jauh, terutama dari sisi kaderisasi kepemimpinan nasional.
Di luar kompetisi head to head Jokowi-Prabowo, kegaduhan politik merupakan hal biasa dalam negara yang menganut sistem demokrasi multipartai karena antara partai satu dengan yang lainnya mempunyai kepentingan dan aspirasi yang berbeda. Sepanjang kegaduhan tidak mengarah pada konflik atau perpecahan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa atau harta saya kira tidak ada masalah.
Yang sekarang mengkhawatirkan adalah konflik fisik antara mahasiswa dan aparat keamanan seperti yang terjadi baru-baru ini di Pekanbaru, Riau. Konflik semacam ini harus segera diakhiri karena jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan memicu konflik yang lebih luas karena demonstrasi mahasiswa biasanya akan berlangsung terus menerus, sambung menyambung dari satu daerah kedaerah lainnya.
Munculnya kemungkinan pihak-pihak yang memancing di air keruh juga patut diwaspadai. Maklum, ada banyak pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan politik Presiden Jokowi. Pihak-pihak yang dirugikan ini tidak mampu melawan karena kebijakan-kebijakan Jokowi yang populis mendapat dukungan publik. Yang mungkin mereka lakukan adalah “melawan dengan cara lain” yakni dengan membonceng kekecewaan publik atas kondisi perekenomian yang didramatisasi seolah Indonesia akan hancur ditangan Jokowi.
Saya tidak sedang menuduh gerakan mahasiswa mendapat dukungan pihak-pihak yang kecewa terhadap Jokowi, namun alangkah baiknya jika kita lebih berhati-hati. Gerakan mahasiswa yang dilakukan secara tulus sekalipun, jika tidak berhati-hati, sangat potensial disusupi pihak-pihak yang sengaja ingin menciptakan kegaduhan politik.
Untuk mencegah agar kegaduhan politik tidak mengarah pada situasi chaos yang bisa berpotensi menggulingkan pemerintah maka diperlukan langkah-langkah antisipatif, pertama, dengan melokalisasi gerakan-gerakan demonstrasi. Sebagai arena penyaluran aspirasi politik, demonstrasi sah dilakukan dengan batasan-batasan waktu dan tempat sesuai aturan main. Setiap pelanggaran atas aturan main harus ditindak tegas karena jika tidak, akan berpotensi menciptakan kegaduhan yang lebih luas.
Kedua, kepada pimpinan perguruan tinggi dan semua civitas akademika diharapkan bisa ikut menjaga agar setiap demonstrasi yang digerakkan mahasiswa tidak dibarengi tindakan-tindakan anarkhis. Selain berpotensi ditunggangi, tindakan anarkhi juga bisa memicu konflik mahasiswa bukan hanya dengan aparat keamanan, tapi juga dengan warga yang beraktivitas di sekitar lokasi demonstrasi.
Menutup jalan dan membakar ban, kerap kali terjadi dalam demonstrasi mahasiswa. Disadari atau tidak, tindakan-tindakan semacam ini bisa menimbulkan kemarahan publik karena mereka tidak mendapatkan akses transportasi yang memadai dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemacetan jalan akibat banyaknya kendaraan bermotor jangan diperparah dengan aksi tutup jalan yang kian menambah kekesalan warga.
Ketiga, kesadaran para elite politik penting dikedepankan, bahwa menjaga ketenangan warga dalam beraktivitas jauh lebih penting ketimbang menyalurkan ambisi politik yang tidak proporsional dengan cara ikut mengipas-ngipasi, atau ikut menyulut kemarahan publik atas kondisi perekonomian nasional yang seolah-olah mau collapse.
Berita-berita yang positif dan konstruktif penting untuk disebarluaskan, bukan untuk mengampanyekan Jokowi, tapi untuk menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia saat ini tidak seburuk gambaran yang dinarasikan para oposan.
Betul bahwa masih banyak persoalan yang kita hadapi, seperti pelambatan pertumbuhan ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah, masalah ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Tapi semua itu tidak lantas membuat kita merasa terpuruk. Permasalahan seperti ini juga dihadapi oleh negara-negara lain di dunia. Bahkan ada beberapa negara yang jauh lebih parah, seperti Turki, Argentina, dan Afrika Selatan.
Mahasiswa yang notabene merupakan lapisan terpelajar harus tumbuh menjadi generasi yang optimistis, melihat bangsanya sendiri dengan sudut pandang yang positif. Pesimisme atau negativisme, apalagi yang diekspresikan melalui narasi-narasi yang provokatif tidak akan memberi manfaat apa-apa kecuali hanya sekadar menyulut kegaduhan politik.
Maraknya tagar-tagar gerakan yang mengandung nada kebencian juga sama, tidak memberikan manfaat apa-apa kecuali kegaduhan politik. Termasuk perang tagar, baik yang ingin mengganti atau mempertahankan presiden pada tahun 2019, karena disampaikan pada saat masa kampanye belum dimulai, tidak akan memberi manfaat apa-apa kecuali sekadar memperkuat polarisasi politik antara yang menolak dan mendukung Jokowi.
Jika jadwal kampanye sudah dimulai, silahkan dilakukan kampanye, dengan cara-cara yang konstruktif dan elegan. Kampanye yang dilakukan dengan menyebar kebencian dan fitnah tidak akan bermanfaat, malah sebaliknya akan mengundang antipati dan kebencian masyarakat terhadap pihak yang menyebarkannya.
