Kiranya tidak berlebihan kalau saya sebut pemerintahan Jokowi-JK telah memberi pertumbuhan ekonomi signifikan di Sulawesi. Daerah saya, Sulawesi Tengah misalnya, mendapatkan pertumbuhan ekonomi sampai kurang lebih 15 persen. Sebuah capaian tertinggi selama dua dekade terakhir bagi provinsi yang perekonomiannya pernah dibikin porak-poranda akibat kebijakan cengkeh Orde Baru.
Cengkeh adalah komoditas utama penopang perekonomian mayoritas masyarakat Sulawesi. Pada 1992 harganya hancur setelah Tommy Soeharto yang ditunjuk bapaknya menjadi Ketua Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada 1992 melakukan monopoli. Cengkeh petani dibeli smeurah mungkin, lalu dijual ke pabrik semahal mungkin.
Sebelum BPPC terbentuk, harga terendah cengkeh sekitar Rp20 ribu per kilogram. Tapi, setelah badan tersebut terbentuk, harganya anjlok sampai Rp2 ribu per kilogram di tingkat petani. Kalau saya mengenang saat itu, semua petani menjerit. Tidak sedikit pula yang akhirnya menjual sawahnya demi menutupi kerugian.
Namun, sekarang semua bisa berlega hati. Karena selama pemerintahan Jokowi-JK harga cengkeh bisa stabil di kisaran Rp80-100 ribu. Geliat pertanian cengkeh mulai tumbuh kembali. Ekonomi menjadi lebih stabil.
Oleh karena itu, tidak hanya Sulawesi Tengah saja yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi. Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 7,15 persen, Sulawei Barat tumbuh 7,37 persen, Sulawesi Tenggara tumbuh 6,88 persen, Gorontalo tumbuh 6,23 persen, dan Sulawesi Utara tumbuh 6,12 persen.
Rahasia pemerintahan Jokowi-JK bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Sulawesi, menurut saya, tidak lepas dari perhatiannya yang memang besar melalui pelbagai program. Pembangunan infrastruktur adalah salah satu yang sangat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari.
Komoditas-komoditas yang dihasilkan di Sulawesi dapat lebih mudah dijual ke luar melalui tol laut, seperti ke Papua. Begitu juga barang-barang komplementer dari luar pulau bisa lebih mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Karena, jujur saja, selama ini yang membuat perekonomian sulit adalah mahalnya harga barang kebutuhan akibat pasokan terhambat.
Harga BBM yang sekarang sudah merata juga turut mengurangi beban masyarakat. Murahnya BBM berimbas pada lebih terjangkaunya harga kebutuhan pokok. Yang berimbas pula pada tumbuhnya ruang ekonomi baru, seperti pusat perbelanjaan lantaran daya beli masyarakat meningkat.
Mungkin, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, adalah pembangunan infrastruktur broadband melalui program Palapa Ring. Meskipun belum 100 persen, tapi saat ini warga lebih mudah mengakses internet. Sehingga, kami orang Timur yang dulu kerap disebut terbelakang secara informasi, kini sudah bisa mendapatkan akses secara sama. Bagi saya ini lompatan signifikan untuk tidak lagi menempatkan wilayah Timur Indonesia sebagai taman belakang, melainkan sama pentingnya dengan Jawa dan kota-kota besarnya.
Berdasarkan semua pencapaian di atas, wajar kiranya jika Jokowi mendapat tempat khusus di hati masyarakat Indonesia Timur. Sebagai caleg dari Nasdem di Dapil Sulawesi Tengah yang mempunyai tanggung jawab mengampanyekan pasangan Jokowi-Amin untuk pilpres mendatang, saya cukup merasakan itu. Tidak perlu terlalu banyak kalam untuk mengajak masyarakat memilih mereka. Cukup bertanya saja, “apakah bapak/ibu mau kondisi tetap baik seperti sekarang?”, maka mereka akan kompak menjawab “mau” dan menyerukan “Jokowi lagi.”
Sehingga tidak tepat jika dikatakan Jokowi bakal kesulitan mendapatkan suara maksimal di Indonesia Timur atau Sulawesi Tengah pada khususnya. Karena masyarakat memang sudah merasakan buktinya. Masyarakat sudah merasakan hasil kerja Jokowi.
Teramat disayangkan pula jika masih ada pihak-pihak yang menganggap perhatian Jokowi ke Indonesia Timur sebagai pencitraan belaka dan tidak ada imbasnya ke perekonomian. Pandangan semacam itu sama saja ingin membiarkan masyarakat di sini terus dipandang sebelah mata dan terasing seperti halnya pada era Orde Baru. Eranya mertuanya Prabowo Subianto.
Sudah semestinya perhatian Jokowi selama 4,5 tahun ke belakang ke wilayah Indonesia Timur dimaknai sebagai kemajuan integrasi bangsa selayaknya yang diamanatkan konstitusi kita, UUD 45. Bahwa, semua masyarakat tanpa terkecuali bisa memenuhi hajat hidupnya dengan layak tanpa membedakan warna kulit, tempat tinggal, bahkan agamanya.
Memang, harus diakui masih ada hal-hal yang belum bisa dicapai secara maksimal oleh Jokowi di periode pertama untuk Indonesia Timur. Seperti pemerataan pendidikan dan fasilitas kesehatan. Akan tetapi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus diakui telah mempermudah kami untuk dapat mengaksesnya.
Bahkan, kalau menurut saya, justru itulah pentingnya memilih Jokowi kembali sebagai presiden. Agar ia bisa melanjutkan dan merampungkan segala program yang telah dicanangkannya pada periode pertama. Itulah yang menurut saya dikatakan pembangunan berkelanjutan.
Karena, bila menilik kepada rekam jejak Prabowo dan kedekatannya dengan Orde Baru, saya tidak yakin perhatiannya ke Indonesia Timur akan sama besarnya seperti Jokowi. Dan, itu berarti membuyarkan harapan masyarakat di sini untuk dapat merasakan kehidupan yang semakin layak.
Pemilu semakin dekat. Saya berharap tidak ada lagi hoaks untuk merusak citra Jokowi. Melainkan, kepada pihak penantang saya menginginkan agar kampanye yang dilakukan berbentuk adu program dan gagasan. Kalau mereka ingin jagoannya terpilih dan mendapatkan hati masyarakat Sulawesi Tengah dan Indonesia Timur umumnya, silakan berikan gagasan yang berpihak kepada kami.
Selama itu belum bisa dilakukan, dan menurut hemat saya memang akan sulit untuk mereka lakukan, maka jangan pernah hancurkan harapan kami dengan hoaks-hoaks kalian. Jangan bicara ekonomi makin susah tanpa data. Jangan bicara pertumbuhan ekonomi jika patokannya hanya Jawa saja.
Kepada Jokowi, saya berharap perhatian ke Indonesia Timur benar-benar ditingkatkan di periode selanjutnya. Selebihnya, saya ucapkan terimakasih atas kinerja Anda selama ini.
