Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya komitmen birokrasi untuk menyukseskan pelaksanaan program pemerintahan. Sorotan kepada aparat birokrasi ini bukan tanpa sebab. Masih banyak keluhan dari berbagai pihak, khususnya pengusaha, yang melihat kinerja birokrasi yang belum profesional. Celakanya, persoalan ini berulangkali dikeluhkan, terutama di daerah, sehingga mengganggu pelayanan publik yang dilaksanakan.
Rendahnya kualitas kerja birokrasi, ditambah buruknya perilaku aparaturnya, berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan. Namun, yang menjadi persoalan, mengapa masalah ini masih saja muncul padahal agenda reformasi birokrasi sudah lama dilaksanakan?
Reformasi birokrasi yang dilakukan sudah menjadi agenda penting pemerintahan Jokowi. Bahkan hampir semua daerah menuangkan agenda reformasi birokrasi ini ke dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah masing-masing. Sayangnya, agenda reformasi birokrasi ini tak pernah tuntas dilakukan. Otonomi daerah yang diharapkan bisa mengubah keadaan dan potret birokrasi kita agar menjadi lebih baik, masih jauh dari harapan.
Berbagai upaya dilakukan agar birokrasi sebagai pelayanan publik bekerja lebih profesional dan menghasilkan pelayanan berkualitas. Namun, aparat birokrasi terkesan terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri, apalagi ketika pemilihan kepala daerah berlangsung sehingga mengganggu jalannya pemerintahan. Tak sedikit dari pejabat birokrasi terlibat dalam kegiatan politik praktis dan lupa dengan tugas dan fungsi sesungguhya.
Jika diamati seksama, masalah birokrasi di daerah memang membuat publik risau. Pengaruh birokrasi yang ikut terlibat dan bahkan cenderung dominan dalam mengambil keputusan politik di daerah semakin dapat dirasakan. Bahkan keberadaan kepala daerah dalam mengambil keputusan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh birokrasi. Padahal birokrasi bukanlah institusi politik yang ikut terlibat di ranah politik.
Keadaan ini adalah konsekuensi dari sumber daya yang dimiliki oleh birokrasi. Birokrasi memang punya sumber daya yang tidak dimiliki oleh kekuatan politik lain di daerah. Berbeda halnya dengan politisi yang memang jarang menguasai kepemilikan informasi dan sumber daya di pemerintahan.
Akibatnya, birokrasi menjadi dominan dalam mempengaruhi keputusan yang dibuat politisi. Sulit bagi politisi mengimbangi kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi tersebut. Bahkan dalam kondisi tertentu, terkesan adanya ketergantungan kepala daerah kepada birokrasi dalam membuat keputusan. Besarnya sumber daya yang dimiliki oleh birokrasi tak jarang mendorong institusi pemerintah ini bersikap tidak patuh pada kepala daerah.
Yang menarik, dengan sumber daya yang dimiliki tersebut, kepala daerah cenderung mengiyakan apa yang diinginkan birokrasi ketika membuat suatu kebijakan. Apalagi kalau pejabat birokrasi ini adalah bagian dari tim sukses yang terlibat dalam proses pemenangan dalam pilkada.
Misalnya, perintah kepala daerah untuk menindaklanjuti sebuah keputusan yang sudah diambil sering diabaikan dan bahkan berubah dari apa yang diinginkan oleh kepala daerah. Akibatnya, birokrasi terkesan melakukan “pembangkangan” terhadap keputusan yang dibuat kepala daerah. Tentu sepanjang “pembangkangan” yang dilakukan ini untuk melaksanakan urusan tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan tidaklah menjadi masalah. Namun, yang banyak ditemukan itu adalah “pembangkangan” karena tidak sesuai dengan kepentingan mereka.
Walaupun birokrasi ini dituntut harus independen dalam bekerja dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat, faktanya kepentingan aparatur birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan masih sangat menonjol. Malah kepentingan ini terlihat dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah menjadi proyek dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang seringkali bermuara pada kepentingan oknum pejabat birokrasi.
Fenomena ini sudah lazim terjadi di daerah. Jika gejala ini terus dibiarkan tentu akan merusak profesionalisme birokrasi. Aparatur birokrasi akan berusaha membuat program dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan mereka dan tak lagi pada kebutuhan masyarakat daerah. Padahal birokrasi hanya sebagai pelaksana apa yang sudah diputuskan oleh kepala daerah sebagai pejabat politik.
Sebenarnya hal mendasar yang dihadapi birokrasi ini adalah masalah kultur aparaturnya, terutama belum berubahnya pola pikir mereka dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Tidak sedikit pejabat birokrasi di daerah juga merasa menjadi raja-raja kecil ketika mendapat kewenangan dari kepala daerah. Bahkan kepala daerah pura-pura tidak tahu jika ada penggunaan kewenangan aparatur tersebut dimanfaatkan untuk membantunya, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Tidak jarang berbagai fasilitas yang digunakan oleh aparatur birokrasi dimanfaatkan untuk kepentingan menaikkan popularitas kepala daerah yang akan bertanding dalam pilkada.
Memang sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, terutama mengawasi perilaku aparatur birokrasi ini agar bekerja profesional dan menjauhkan diri dari aktivitas politik. Namun, sayangnya keinginan ini juga dirusak sendiri oleh politisi yang sengaja menarik birokrasi ke dalam aktivitas politik praktis dengan janji-janji jabatan dan kewenangan mengelola proyek di daerah.
Karena itu, untuk menjadikan institusi birokrasi ini profesional, perlu ada upaya untuk mencegah keinginan birokrasi mengejar kekuasaan. Inilah pada akhirnya yang mendasari munculnya sikap pembangkangan tersebut. Perlu ada ketegasan dari semua pihak untuk mendorong birokrasi agar kembali bekerja sesuai dengan fungsinya. Dan, yang paling penting dari itu semua adalah, kemauan politisi untuk bisa menahan diri dan tidak melibatkan birokrasi dalam kegiatan politik praktis yang menjadi agendanya.
