Jokowi dan Isu Papua di Pasifik

Terkait isu Papua di fora internasional, Jakarta sepertinya tidak bisa lagi main petak-umpet dengan pendekatan “kesejahteraan yang sarat pertimbangan keamanan”. Juga sudah tidak bisa bergantung pada diplomat-diplomat bule di Eropa.

Arus sepertinya sudah beralih ke area Pasifik, terutama di seputaran negara-negara pulau yang sedang menggeliat menunjukkan eksistensinya di kancah dunia, khususnya Solomon dan Vanuatu.

Apa yang terjadi di London di awal Mei lalu adalah penampakannya. Dalam kerangka Melanesia Brotherhood, beberapa orang politisi dari Vanuatu bersama pimpinan Partai Buruh Inggris hadir dalam forum Internasional Parlemen for West Papua (IPWP) untuk membawa isu Papua. Bahkan pimpinan Partai Buruh Inggris, yang juga pimpinan oposisi di Parlemen, Jerremy Corbyn, mendukung IPWP dalam memperjuangkan Papua. Turut serta pula bergabung dalam IPWP adalah tokoh karismatis anggota Parlemen Inggris, Lord Harries.

Perlu disadari bersama, terkoneksinya para anggota Parlemen dari berbagai negara di Eropa dalam IPWP dengan para politisi dari negara-negara pulau di Pasifik yang tergabung dalam MSG (Melanesia Spearhead Group) menunjukkan adanya gelombang baru dalam isu Papua. Yaitu mulai terjalinnya relasi antara politisi-politisi negara-negara mapan dengan para politisi-politisi negara pulau-pulau di Pasifik yang sedang memperkuat eksistensinya di forum global dalam memaknai permasalahan Papua.

Terkoneksinya kedua kutub itu tentu menarik untuk disimak. Sikap politik di negara bersistem parlementer seperti di Eropa sangat ditentukan oleh para anggota parlemennya.

Benny Wenda sangat cerdik membidik hal itu ketika mendirikan IPWP. Melalui tangan-tangan para anggota Parlemen yang bergabung ke IPWP itulah isu-isu Papua menjalar merasuki ruangan parlemen-parlemen di Eropa. Meski kerap dinyatakan bukan suara resmi.

Sementara di negara-negara pulau di Pasifik seperti Vanuatu, Solomon, dan Kledonia bahkan PNG yang yang tergabung dalam MSG, isu Papua masuk ke meja-meja para politisi yang terhubung langsung dengan pimpinan eksekutif, dengan predikat Menteri.

Hasilnya, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) kemudian diterima menjadi peninjau dalam MSG tahun ini. Penerimaan ULMWP itu dirintis oleh West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) di tahun 2013. Sementara Jakarta di tahun 2011 telah menjadi peninjau, dan 2016 menjadi anggota. Namun gerakan Vanuatu dan Solomon tak bisa dibendung dalam memainkan isu Papua.

Itu terjadi karena negara-negara pulau itu bukan lagi bermain sendiri-sendiri, melainkan bermain sebagai kekuatan kawasan dalam menghadapi Jakarta. Di situlah kepandaian para penyokong ULMWP memilih tempat bermain.

Tak pelak lagi, sikap dan suara politisi-politisi dari negara-negara pulau serumpun Melanesia itu bisa dikatakan sikap resmi. Hanya Papua Nugini yang kadang-kadang masih condong ke Jakarta.

Membayangkan masa depan isu Papua dalam koneksi anggota parlemen negara-negara di Eropa dengan menteri-menteri dari Vanuatu atau Solomon sebagai kekuatan kawasan tentu akan menggoyahkan daya tawar Indonesia berdiplomasi.

Mengapa demikian? Suara Vanuatu atau Solomon itu bukan lagi suara NGO-NGO sebagaimana di masa lalu, melainkan suara sebuah negara atau beberapa negara dalam satu kawasan regional. Sebagai kekuatan kawasan regional di Pasifik, suara mereka bisa kapan saja dan di forum internasional apa saja muncul tanpa perlu minta permisi kepada siapa pun. Selain itu, negara-negara mini tersebut juga telah mentransformasikan isu Papua menjadi isu kawasan.

Bagi saya, yang menarik bukan akan goyahnya daya tawar Indonesia, melainkan menguatnya daya tawar negara-negara pulau Pasifik itu dalam memainkan isu Papua secara regional maupun internasional.

Isu Papua tentu sudah lama ada di Pasifik, tetapi tidak pernah sekuat dalam 10 tahun belakangan ini. Secara tradisional isu Papua dikosentrasikan di Belanda, dengan kakinya di Papua Nugini. Sekarang isu Papua terkonsentrasi di kawasan Melanesia Pasifik dengan jejaringnya menyebar ke Australia, Eropa sampai Afrika melalui IPWP dan ULMWP.

Dengan diakuinya MSG di tahun 2007 di fora internasional, seiring menguatnya politik internal negara-negara tersebut, terutama Vanuatu, Solomon, dan Fiji, untuk mengimbangi peran Papua Nugini di kawasan. Dengan prinsip Melanesia Brotherhood, semua berhimpun dalam MSG untuk menopang perjuangan Kanaks guna meraih kemandirian di Kledonia. Dalam proses mendukung perjuangan Kanaks itu, isu Papua pun dimasukkan ke dalam perhatian MSG dengan semangat dekolonisasi.

Dekolonisasi, itulah isu utamanya. Jadi, bagi negara-negara pulau di Pasifik itu, isu Papua adalah isu dekolonisasi. Bukan isu administrasi, pembangunan, apalagi birokrasi. Tentu dalam wacana dekolonisasi, isu pelanggaran hak asasi manusia adalah isu paling inti. Dalam pecaturan seperti itu slogan “kesejahteraan” untuk Papua tentu tidak mempan.

Nah, tantangan Jakarta untuk menjawab suara dari Pasifik yang menggema ke Eropa itu adalah mampukah Jakarta menunjukkan bahwa Papua bukan wilayah koloni yang melimpah permasalahan hak asasi.

Itulah pertaruhan Jakarta di Pasifik. Jakarta tidak lagi berdiplomasi dengan satu atau dua negara, melainkan dengan satu kawasan. Berat memang, tapi masih selalu ada jalan, jika Presiden Jokowi mau! Semoga!