Negeri ini dibangun oleh founding fathers di atas pondasi nilai-nilai kebaikan universal: perdamaian, kemanusiaan, kemerdekaan, dan lain-lain. Negeri ini, seperti dikatakan Bung Karno, bukan negeri Islam sontoloyo, yang salah satu cirinya, seperti ditulis dalam Surat-surat Islam dari Endeh (1930-an), royal dan gemar mencap kafir. Karena itu, negeri ini menginisiasi lahirnya Deklarasi Bogor 2007 yang pada poinnya mendorong keberislaman yang rahmat: moderat, toleran, dan bersatu.
Negeri ini juga, seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan, “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Karena itu, meski mendadak dan karenanya hanya memiliki waktu dan persiapan singkat, Presiden Joko Widodo mau dan sigap menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI menggantikan Maroko. Dan akhirnya melahirkan “Jakarta Declaration” yang pada prinsipnya menentang penjajahan Israel atas tanah air Palestina dan mendorong rencana aksi konkret para pemimpin OKI untuk penyelesaian krisis Palestina dan Al-Quds.
Mendorong rencana aksi konkret itu menjadi poin penting karena berbagai perjanjian damai, deklarasi, dan konferensi untuk kemerdekaan Palestina sudah sering dilaksanakan sejak dulu. Namun hasilnya nihil, lantaran sifatnya sering tampak seremonial normatif saja. Tak ada aksi konkret. Karenananya, ia hanya menjadi semacam prasasti komitmen belaka.
Salah satu poin terpenting dari langkah konkret yang diinisiasi Indonesia adalah pemboikotan Israel. “Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan (Palestina),” ujar Presiden Jokowi dalam pidato penutup KTT Luar Biasa OKI di Jakarta.
“Dunia Islam mendorong masyarakat internasional untuk melarang masuknya produk Israel dan seluruh negara menyatakan kembali komitmen untuk melindungi Al-Quds Al-Syarif, antara lain dengan bantuan finansial untuk Al-Quds,” lanjut Presiden Jokowi dalam Konferensi Pers di Ruang Cendrawasih di JCC, Jakarta.
Poin itu masih berada pada tatanan komitmen, dan kita menunggu sembari bersiap atas “kerja” boikot tersebut. Namun, yang jelas, boikot memang salah satu langkah konkret strategis untuk menekan Israel. Pasalnya, sudah jamak diketahui bahwa kontribusi sektor ekonomi dan bisnis pada aksi penjajahan Israel atas Palestina begitu besar.
Pada hari “lahir” Israel ke-50 (14 Oktober 1998), misalnya, Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu saat itu hingga memberi penghargaan agung “Jubilee Awards” kepada tokoh-tokoh serta perusahaan-perusahaan ekonomi-bisnis yang telah menyokong kekuatan ekonomi-militer Israel melalui investasi serta hubungan perdagangan.
Komitmen boikot tersebut secara tidak langsung juga strategis untuk memberikan pendidikan konkret dalam membangun kemandirian ekonomi Indonesia sesuai cita-cita Trisakti Bung Karno dan Nawa Cita Jokowi. Pasalnya, sebagaimana ditulis dalam ulasan di Harian Times of Israel pada Senin (8/3) lalu menjawab komitmen Presiden Jokowi tersebut, jurnalis Israel David Shamah menyebut Indonesia sebagai negara berkembang berpotensi besar dalam membutuhkan sentuhan teknologi buatan Israel bagi negaranya, khususnya dalam teknologi.
Apalagi Kepala Asosiasi Perdagangan Internasional (FTA) dari Kementerian Ekonomi, Ohad Cohen, menyebutkan Indonesia dan Israel merupakan kawan lama di bidang bisnis. Bahkan, hubungan dagang antara kedua negara mencapai ratusan juta dolar per tahun. Padahal, jika mau dan serius, kita memiliki aset generasi unggul di bidang teknologi yang siap mengisi pondasi kemandirian bangsa di bidang teknologi, juga berbagai bidang lain. Di sisi lain, itu berarti boikot dan tekanan telak bagi Israel.
Salah satu kekuatan utama ekonomi dan bisnis Israel memang pada bidang teknologi: pesan instan, pesan suara, teknologi internet hingga nano-teknologi, dan teknologi militer. Dalam satu dekade ini, Israel terus menjadi magnet bagi modal ventura yang telah membantu industri teknologi tumbuh di sana.
Pada tahun 2009, dana ventura Israel diperkirakan mencapai 1 miliar dolar AS. Sementara itu, Dow Jones Venture Source melaporkan, meski di tengah krisis dan keterbatasan, pemilik modal seluruh dunia menginvestasikan hampir 904 juta dolar AS ke Israel dalam sembilan bulan pertama tahun 2010.
Adapun perusahaan Cina menarik sekitar 2 miliar dolar AS pada periode yang sama dan perusahaan India menarik 710 juta dolar AS. Padahal, Cina dan India adalah kekuatan ekonomi terbesar penguasa pasar Asia. Maka, tak berlebihan jika Adam Fisher, mitra Israel dari Bessemer Venture Partners AS, memprediksikan Israel akan menjadi penguasa pasar Asia baru menyalip India dan bersaing dengan Cina dalam kurun waktu dua dekade ke depan. Mengerikan bukan?!
Menurut data Pusat Kajian Komunikasi (PUSKAKOM) UI per 14 April 2015, pengguna teknologi internet saja di Indonesia mencapai 88,1 juta pengguna. Adapun data pengguna internet aktif di seluruh dunia versi We Are Social per Agustus 2015 mencapai angka 3,17 miliar dengan pertumbuhan per tahun 7,6 %. Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia bersama negara-negara Asia lain yang kemudian menempatkannya menjadi benua dengan pengguna internet terbesar di dunia.
Itu semua masih di tingkat teknologi, belum produk (Israel secara langsung maupun tak langsung) yang membanjiri pasar kita serta kebijakan yang telah menghegemoni nyaris seluruh kebijakan politik di negara-negara sekutu AS. Maka, boikot adalah langkah konkret strategis. Apalagi, jika kerja boikot dilakukan oleh seluruh elemen bangsa ini, bersama masyarakat dan pemerintah negara-negara OKI, serta rival-rival politik Israel dan AS di Timur Tengah, Asia, Amerika Latin, dan Afrika.
Setelah pernyataan keras Presiden Jokowi itu, muncul kontroversi dalam penafsiran atas ajakan boikot tersebut. Juru Bicara Kepresidenan menyebut bahwa yang dimaksud Jokowi bukanlah boikot barang atau produk, melainkan kebijakan Israel di tanah Palestina. Adapun pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia menjelaskan maksud pernyataan Presiden Jokowi itu mengajak OKI memboikot seluruh produk yang berasal dari wilayah pendudukan Israel.
Alhasil, upaya ini perlu kebijakan konkret teknis lanjutan, misalnya menutup akses masuk bagi seluruh produk yang dimaksud. Sesuatu yang lebih soft sebenarnya juga telah dilakukan Uni Eropa sejak 2015 yang sepakat mengesahkan sebuah guideline yang mengharuskan produk yang berasal dari wilayah pendudukan Israel diberikan label “Israeli settlement”. Dengan demikian, masyarakatnya tahu dan mereka memiliki pilihan untuk memboikotnya atau tidak sesuai kepedulian atau ketidakpedulian mereka pada Palestina.
Namun, terlepas dari itu, yang jelas menurut saya, di tingkat kita sebagai rakyat sepatutnya mengambil gagasan utama pernyataan tersebut: “Boikot. Titik!” Jika pemerintah, dengan pertimbangan diplomatis, taktis, dan keterikatan normatif membuat mereka secara teknis hanya melakukan pemboikotan terbatas, kita tak perlu harus terjebak pada teknis semacam itu. Tak ada ikatan apa pun yang mengikat kita sebagai warga negara yang merdeka.
Satu-satunya ikatan kita justru ikatan empatik dengan rakyat Palestina atas berbagai pertimbangan: kemanusiaan universal, solidaritas muslim, atau balas budi atas dukungan Palestina di hari terdepan dan terawal dalam kemerdekaan bangsa ini secara de facto.
Walau tentu kita menyadari begitu kuatnya cengkraman produk Israel dalam kebutuhan kita sehari-hari, terlebih berkaitan dengan dunia internet.
Karena itu, boikot Israel yang kita lakukan haruslah cerdas. Dalam arti pilihan kita adalah memboikot seluruh produk Israel yang masih bisa kita dapatkan alternatifnya secara mumpuni sembari terus mengupayakan kemandirian kita. Dan selebihnya menjadikan produk-produk Israel sebagai senjata untuk menyerang balik Israel, seperti mengkampanyekan solidaritas Palestina melalui internet atau media sosial yang kebanyakan berafiliasi pada kepentingan Israel.
Maka, pilihannya adalah jika kita tak bisa memboikot produknya, kita memboikot fungsi produk itu sehingga menjadi senjata makan tuan bagi Israel. Tentu, butuh kesadaran, kecerdasan, kesabaran, dan keikhlasan untuk itu. Dalam catatan sejarah, Turki dan Arab Saudi pernah gagal melaksanakan gerakan semacam ini. Kita tak ingin mengulang itu.
Akhirnya, jika masih ada yang bertanya, apakah upaya boikot terhadap kepentingan-kepentingan serta produk-produk Israel itu benar-benar efektif sebagai sikap konkret atas solidaritas sosial-kemanusiaan publik Indonesia terhadap Palestina serta upaya menekan Israel?
Coba Anda bertanya pada Mahatma Gandhi, pejuang India, yang di tahun 1920 telah berhasil melepaskan tanah airnya dari jeratan politik-militer Inggris melalui program boikot bernama “swadesi”.
