Sebuah anomali paling menggelikan, otoritarianisme dalam wajah yang paling nyata, ketika Trump melarang bahkan indvidu-individu Muslim dari Suriah untuk ke AS, meskipun untuk berobat atau belajar, ia justru memasukkan negaranya dalam sebuah penyerangan ke Suriah: misi militer. Rudal-rudal dihujankan dengan berbasiskan tuduhan soal kaitan rezim Bashar Assad dengan senjata kimia. Disebut tuduhan karena penyelidikan masih akan dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sesuatu yang sontak mengingatkan kita pada “drama” penggulingan Saddam Hussein melalui invasi ke Irak dengan tuduhan sama yang akhirnya tak pernah terbukti. Perlu ditekankan di sini bahwa ketidaksetujuan pada serangan tersebut tak berarti setuju pada rezim Assad, sebagaimana juga rezim Saddam. Poinnya pada beberapa aspek yang substansial.
Pertama, ketidaksetujuan pada tuduhan—apalagi hingga serangan—yang tak berbasis fakta. Bahkan mengabaikan penyelidikan PBB yang memiliki otoritas di atas semua negara atas hal itu. Kedua, pentingnya setiap negara menghormati kedaulatan negara lain. Tak sah sebuah negara menginvasi negara lain secara sepihak dan seenaknya berdasarkan persekutuan politik. Ketiga, pendekatan militeristik adalah pendekatan paling akhir, ketika pendekatan-pendekatan lain, khususnya pendekatan diplomasi dan perundingan damai, telah gagal.
Oleh karena itu, ia tak bisa dipilih secara prematur sebagaimana dilakukan Trump. Dalam catatan Council on Foreign Relation, sepanjang 2016, sudah 26.172 bom dijatuhkan AS di negara-negara Muslim, dengan terbanyak di Suriah, lalu menyusul Irak, Afghanistan, Libya, Yaman, Somalia, dan Pakistan.
Sedangkan Arab Saudi berada di barisan persekutuan bersama AS dalam serangan tersebut. Inilah jawaban atas pertanyaan di paragraf sebelumnya. Artinya, ini sama sekali bukan soal agama, melainkan politik (proxy atau persekutuan kejahatan global) yang menggunakan agama sebagai propagandanya. Maka, menarik mengamati sikap politik luar negeri Indonesia dalam perkara ini. Indonesia menjadi satu-satunya negara non-proxy yang menentang penyerangan AS ke Suriah.
Di luar Indonesia, ada Iran dan Rusia yang memang masuk dalam satu proxy bersama Suriah. Karenanya, lagi-lagi, pilihan Indonesia untuk menentang penyerangan tersebut sebenarnya substansial dan tak mempertimbangkan faktor populisme dalam kebijakannya tersebut.
Pertama, sikap politik luar negeri Indonesia tersebut melempar ingatan kita pada inisiasi Indonesia dalam Gerakan Non-Blok: Indonesia dulu dan sekarang tetap berada pada “rel” politik luar negeri bebas aktif. Kita bebas, dalam arti tak pernah mau terjebak dalam proxy mana pun. Di samping itu, kita juga aktif. Aktif untuk perdamaian dunia. Karena itu, kita bersikap dengan menentang serangan tersebut.
Namun, sikap yang membawa kita berdiri bersama Rusia dan Iran tersebut tentu bukan dalam konteks persekutuan, melainkan secara substansial menentang segala bentuk penyerangan yang berbasis dan bermuatan pragmatisme persekutuan.
Kedua, sikap politik Indonesia tersebut merupakan implementasi dari penghormatan kita pada kedaulatan negara lain. Apalagi jika penyerangan itu bias visi “penjajahan politik” dalam konteks politik persekutuan. Itu adalah janji kita di Pembukaan UUD 1945. Maka, kita juga menentang keras Israel dan mendukung mati-matian kemerdekaan Palestina.
Ketiga, Indonesia bervisi politik luar negeri diplomasi dan perundingan damai. Mengapa kita bisa percaya pada jalan itu di tengah pesimisme negara-negara dunia? Kembali pada politik luar negeri yang bebas aktif. Kita tak terikat pada persekutuan apa pun. Oleh karena itu, kita tahu dan yakin bahwa meja runding melalui berbagai pendekatan: diplomasi, kultural, dan semacamnya bisa diharapkan.
Kegagalan perundingan biasa terjadi lantaran tendensi persekutuan. Mereka datang ke meja runding dengan setumpuk beban persekutuan. Karena itu, iibarat kata, mereka datang hanya untuk berbicara tanpa mendengar, menuntut tanpa mau menerima, menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa menyadari Wajib Asasi Manusia (WAM), dan seterusnya.
Sedangkan kita, bebas dari semua itu. Maka, apresiasi tinggi patut disematkan pada Presiden Jokowi dalam konteks ini. Seperti juga telah ditunjukkan sebelumnya, negeri ini tak pernah punya beban untuk bekerjasama dengan Iran (Desember, 2016) pada satu sisi dan di sisi lain membuka tangan menyambut Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz.
Di negeri ini, mereka yang bertikai kepentingan dan persekutuan, bisa sama-sama diterima. Negeri ini menjadi negeri yang damai bagi siapa saja. Dan itu yang sedang kita tularkan di pergaulan politik dunia saat ini: kita sedang aktif mendorong penyelesaian masalah melalui jalur damai, jalur diplomasi.
.){kind=link}