Duterte yang Macho dan Mematikan

Dari Bandara Internasional Ninoy Aquino, Josef (supir taksi bandara) membawa saya membelah senja kota Manila, menuju hotel tempat saya menginap. Ini pertama kali saya menginjakkan kembali kaki saya di Manila setelah sebelumnya, selama 2 tahun (2009/2010 dan 2011/2012) saya kuliah di Ateneo De Manila dan melakukan riset mengenai “Politik Ingatan Pasca Rezim Marcos” berbekal Beasiswa Riset Asian Public Intellectual (API).

Saya datang kembali ke Manila persis 1 bulan setelah pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Rodrigo Duterte, pertengahan Mei 2016 lalu. Dalam perjalanan itu, saya menanyakan kepada Kuya (Paman) Josef terkait dengan pilihannya. Dengan bahasa Inggris campur Tagalog, ia bercerita kepada saya. Ia dan keluarga memilih Duterte dalam pemilu. Selain menunjukkan maskulinitas dirinya sebagai laki-laki, ia juga seorang pemberani.

Duterte siap memberantas korupsi yang membiak di Filipina, mengeksekusi gembong-gembong narkoba, dan menegakkan keadilan untuk semua lapisan, salah satunya dengan menembak mati geng-geng kriminal yang mengganggu keamanan. Baginya, Duterte adalah anti-tesis dari Benigno Aquino III, presiden sebelumnya yang biasa dipanggil Noynoy, anak dari tokoh politik berpengaruh yang ditembak saat rezim Marcos berkuasa, Benigno Aquino Jr.

Selain tampak feminin, Noynoy juga belum menikah. Di mata Josef, orang nomor satu di Filipina harus terlihat gagah dan sempurna. Dalam ungkapan Josef, “bagaimana ia mau memimpin negara, kalau membangun keluarga saja belum bisa?” Di sisi lain, alasan mengapa ia tidak memilih perempuan sebagai calon presiden, seperti Grace Poe dan Miriam Defensor Santiago, adalah karena bercermin kepada presiden Filipina sebelumnya yang telah melakukan korupsi dan saat ini menjadi tahanan, Gloria Macapagal Arroyo.

Josef bukan satu-satunya orang yang saya tanyakan mengenai hal ini. Beberapa supir dan warung toko di pinggir jalan juga sempat saya tanyakan sebagai pembanding. Mereka memiliki jawaban yang kurang lebih sama. Di sisi lain, Mar Roxas, yang dianggap sebagai pengganti tongkat estafet kepimpinan Noynoy, terlalu kaku dan administratif. Ia tidak bisa menerjemahkan bahasa administrasi pemerintahan kepada semua kalangan.

Hal ini berbeda dengan Duterte. Bahasa tubuh, pilihan kata, dan tindakannya adalah representasi kebanyakan orang Filipina, khususnya mereka yang berada di kelas bawah. Selain mudah dimengerti, ia memiliki keluwesan sikap dalam berbicara yang seringkali diiringi dengan kata mengutuk, memiliki selera humor yang tinggi, serta tidak segan untuk mencandai perempuan yang berada di dekatnya saat kampanye.

Komunikasi politik yang ditunjukkan ini bagi Pia Ranada Robles, jurnalis yang kerap menemaninya kampanye, menunjukkan bahwa kehadiran Duterte adalah wajah otensitas dan kebaruan yang diharapkan oleh kebanyakan warga Filipina (www.dw.com, 2016).

Sebaliknya, bagi kelas menengah terpelajar Filipina, Duterte adalah bencana. Selain menunjukkan sikap arogan dengan kata-kata kasarnya saat kampanye, ia adalah sosok pelanggar hak asasi manusia (HAM). Ini tercermin saat ia menjadi Walikota Davao, di mana penduduknya kebanyakan Muslim Mindanao.

Dalam masa kepemimpinannya di kota Davao selama 20 tahun (1988-2016), Human Rights Watch mencatat setidaknya ada 1.400 pembunuhan dengan cara tembak mati kepada mereka yang merupakan pengguna narkoba, preman yang bertindak kriminal dengan skala kecil, dan anak-anak jalanan. Karena itu, terpilihnya Duterte sebagai presiden akan mengembalikan Filipina menuju rezim otoriter seperti Ferdinand Marcos.

Kelompok kelas menengah ini terdiri dari aktivis ornop HAM, intelektual, dosen, dan mahasiswa, serta partai politik yang menjadi penentang keras Duterte hingga saat ini. Kebanyakan mereka juga merupakan penyokong rezim Noynoy sebelumnya.

Seorang sejarawan ternama dari University of the Philippine, Diliman, sempat berujar kepada saya dalam sebuah perbincangan informal, “Saya tidak tahu bagaimana nasib demokrasi Filipina pasca terpilihnya Duterte. Sungguh saya tidak bisa membayangkan bahwa kita akan kembali kepada rezim yang kelam,” ujarnya dengan wajah marah, bingung, sekaligus cemas.

Argumen yang dibangun oleh kelompok kelas menengah Filipina ini pada akhirnya terbukti benar. Sebagaimana dicatat oleh Aljazeera (2016) dengan menyalin data dari Kepolisian Filipina, terdapat 5.882 orang terbunuh sejak Duterte menjadi Presiden pada 20 Juni 2016 lalu. Dari jumlah tersebut, 2.041 orang yang terbunuh diduga sebagai pengguna dan pengedar narkoba sejak adanya operasi kepolisian dari 1 Juli hingga 6 Desember 2016. Sementara itu, 3.841 orang lainnya terbunuh setelah ditembak oleh orang bersenjata yang tidak dikenal.

Ironisnya, kebijakan kontroversial yang dibuat Duterte tidak berhenti di sini. Ia justru mengeluarkan dua kebijakan yang tak lazim sepanjang sejarah Filipina pasca rezim Marcos. Pertama, ia setuju Ferdinand Marcos dikuburkan di makam nasional yang dikenal dengan Libingan Ng Mga Bayani pada 18 November 2016. Sebelumnya, rencana penguburan Marcos di Makam Pahlawan ini selalu mendapatkan pertentangan keras dalam pergantian rezim kekuasaan.

Hal ini dikarenakan dengan dikuburnya Marcos di Makam tersebut, orang justru mengingatnya sebagai pahlawan. Padahal, tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan saat Marcos berkuasa telah membentuk ingatan kolektif dengan torehan trauma berkepanjangan dan menempatkannya sebagai penjahat HAM.

Kedua, ia mengubah haluan aliansi Filipina dari Amerika Serikat menjadi Republik Rakyat Cina. Selain bertentangan dengan praktik kebudayaan Amerika Serikat yang sudah tertanam lama dalam gaya hidup kebanyakan masyarakat Filipina, Amerika Serikat adalah sekutu yang memerdekakan Filipina dari jajahan Spanyol. Dengan demikian, pernyataan Duterte dalam kunjungan ke Cina pada 20 Oktober 2016, yang menyatakan Filipina akan putus hubungan dengan Amerika baik secara militer maupun ekonomi, adalah sikap politik yang mengejutkan bagi dunia internasional maupun masyarakat Filipina sendiri.

Selain menyulut provokasi, sikap dan kebijakan politik Duterte ini membuat masyarakat sipil kelas menengah terbakar amarah. Apalagi, baru-baru ini Duterte menangkap Senator Leila De Lima dari Partai Liberal (Liberal Party) yang selama ini menjadi pengkritik keras atas kebijakannya dalam membersihkan pengguna narkoba dan preman. Leila De Lima dituduh oleh Duterte menerima uang dari gembong narkoba.

Penangkapan ini kemudian mendorong kelompok sipil dari pelbagai latarbelakang berinisiatif turun ke jalan. Bertepatan dengan perayaan Revolusi Kekuatan Rakyat (People Power) EDSA yang ke-31, dengan mengenakan kaos hitam dan kuning, sekitar 2000-an orang turun ke jalan pada hari Sabtu 25 Februari 2017 dengan mengatasnamakan Kekuatan Kita (Power of We) di Monumen EDSA.

Selain sebagai bentuk penuntutan dibebaskannya De Lima, aksi ini juga merupakan peringatan atas kembalinya Rezim Marcos dengan wajah Duterte dalam pemerintahan yang baru. Peringatan dan protes ini dihadiri juga oleh mantan presiden Noynoy dan wakilnya, Leni Robredo (newsinfo.inquirer.net, 2017). Tidak mau kalah, dalam waktu yang sama, pendukung Duterte juga melakukan unjuk rasa untuk menyatakan sikap politik dan dukungannya di Luneta Park, taman publik sekaligus monumen memorial terbunuhnya Jose Rizal, Pahlawan Nasional Filipina.

Sekitar 20 ribu orang menghadiri dan menyatakan dukungannya kepada Duterte dalam memberantas narkoba, korupsi, dan kebijakan-kebijakan anti kemiskinan (anti-poverty policies), termasuk di dalam demonstrasi tersebut para pendukung setia rezim Marcos (www.gmanetwork.com, 2017). Dua demonstrasi tersebut menunjukkan dua wajah nasionalisme Filipina.

Bagi kelas menengah Filipina kebanyakan, menjunjung azas dan prosedur hak-hak sipil yang selama ini berlaku dengan tetap menjaga komitmen HAM adalah jalan utama menuju keberlangsungan demokrasi yang mereka bangun dengan susah payah pasca turunnya rezim Marcos setelah 20 tahun berkuasa. Sementara itu, melalui isu populisme yang ditawarkan oleh Duterte dengan melabrak pelbagai regulasi dan ketentuan yang sebelumnya disepakati, atas nama keberpihakan kepada masyarakat miskin dan menjaga keamanan, ia tampak berusaha mengembalikan Filipina ke masa kelam dengan cara yang brutal.

Dua wajah ini juga yang sempat dihadapi oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam Pemilihan Presiden 2014. Akhirnya Joko Widodo menang sebagai presiden terpilih untuk, meminjam ungkapan Romo Magnis Suseno, mencegah yang terburuk berkuasa. Namun, di tengah menguatnya arus konservatisme Islam pasca kasus Ahok yang ditandai dengan naiknya kelompok paramiliter Islam ke panggung nasional, muncul ancaman baru bagi sebagian masyarakat sipil Indonesia. Situasi yang kurang lebih sama dengan apa yang tengah dihadapi masyarakat Filipina saat ini.