Arab Saudi mulai berbenah. Sejak harga minyak anjlok hingga US$50 per barel pada tahun 2015, agaknya Arab Saudi sedikit terguncang. Sektor minyak yang pernah berjaya dari tahun 1938 hingga 2014 sedikit demi sedikit tak begitu dilirik kembali. Padahal, dulu Arab Saudi dikenal sebagai negara kaya minyak.
Cadangan minyaknya mencapai 268 miliar barel sehingga mendapatkan label sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Bahkan 1/5 dari cadangan minyak di seluruh dunia berasal dari Arab Saudi.
Namun, zaman telah berubah. Perebutan lahan hingga pertarungan minyak membuat pergolakan politik serta ekonomi yang tak kunjung reda. Puncaknya, konflik Arab Spring yang memaksa sebagian negara kawasan Timur Tengah dalam kondisi kacau balau. Dampaknya, harga minyak menurun drastis, terutama di Arab Saudi.
Ada defisit anggaran hingga mencapai US$100 miliar. Inflasi makin naik dari tahun ke tahun. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan kenaikan inflasi hingga 4,2% pada tahun 2017. Cukup mengagetkan jika mengacu pada tahun 2012 inflasi Arab Saudi “hanya” 2,2%.
Ditambah lagi dengan fakta bahwa jumlah pengangguran bertambah, subsidi anggaran membengkak hingga kebutuhan perumahan yang kian mendesak. Subsidi anggaran berupa pemangkasan anggaran listrik dan air. Belum lagi pemangkasan anggaran gaji pegawai menjadi 40% dari anggaran negara.
Kenyataan tersebut membuat Raja Salman ancang-ancang mengambil langkah cepat. Arab Saudi mengeluarkan buku putih Saudi Vision 2030. Apakah yang dimaksud Saudi Vision 2030?
“My first objective is for our country to be a pionerring and successful global model of excellence, on all fronts, and i will work with you to achieve that,” demikian ucapan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Kalimat pembuka yang cukup menyentak. Ada gagasan dan kerja keras yang ingin dilakukan Raja Salman untuk menaikkan derajat Arab Saudi lebih modern.
Yang dimaksud lebih modern adalah transformasi Arab Saudi untuk tidak bergantung lagi kepada minyak. Ada 24 target yang telah dicanangkan untuk menyulap Arab Saudi setara dengan negara-negara kawasan Teluk seperti Uni Emirat Arab atau Qatar. Bahkan melalui visi tersebut Arab Saudi diharapkan mampu menyaingi negara-negara Eropa.
Target-target tersebut di antaranya adalah melepaskan ketergantungan minyak pada tahun 2020, mengharapkan ekspor non-minyak meningkat hingga 50%, menurunkan tingkat pengangguran dari 11,6% hingga menjadi 7%, meningkatkan kontribusi sektor swasta dari 40% menjadi 65% dari PDB hingga menaikkan partisipasi perempuan dari 20% menjadi 35%.
Adanya dukungan dari Inggris dan Amerika Serikat membuat yakin bahwa Arab Saudi akan mampu menuntaskan visi dan misinya di tahun 2030. Selain itu, gerak cepat juga dilakukan oleh Wakil Putera Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman yang sibuk saat pertemuan tingkat tinggi G20 di China. Tampaknya ia mencoba melobi beberapa petinggi negara kuat untuk mengalirkan dana investasinya ke Arab Saudi.
Hambatan Visi Saudi 2030
Dari beberapa target yang telah dicanangkan, ada nada-nada sumbang baik dari masyarakat maupun ulama setempat yang memperkirakan proyek Arab Saudi menuju 2030 adalah proyek yang terlalu prestisius sekaligus ambisius. Salah satu yang dianggap presitsius nan ambisius adalah menyulap padang pasir dan sekitaran laut merah yang luasnya mencapai sekitar 35.000 km² untuk menjadi lahan pendapatan sektor swasta nonminyak, yaitu industri pariwisata.
Ini artinya akan banyak fasilitas hiburan mulai dari gym, klub malam, hingga minuman keras yang hadir dan menyeruak di kawasan tersebut. Masalahnya, apakah hal tersebut diperbolehkan? Bukankah hal tersebut justru akan mendapatkan pertentangan dari ulama setempat? Belum ada regulasi yang jelas.
Apakah nantinya ketiga hal tersebut akan dilarang atau dibatasi penggunaanya. Jika belum ada regulasi yang jelas, sulit rasanya melihat industri pariwisata Arab Saudi akan sejajar dengan Uni Emirat Arab atau Qatar.
Saat ini sektor swasta non-minyak yang masih bisa diandalkan hanya kunjungan umrah dan haji. Arab Saudi memperkirakan bahwa pada tahun 2030 kunjungan umroh mencapai 30 juta orang, sedangkan kunjungan haji mencapai 15 juta.
Arab Saudi sadar dengan kepemilikan kota suci Mekkah dan Madinah akan membuat masyarakat Muslim semakin tergerak datang ke wilayah tersebut. Apalagi kemungkinan besar proyeksi kedua kota tersebut untuk dinaikkan peringkatnya menjadi 100 kota terbesar di dunia. Apakah Arab Saudi mampu?
Belum lagi polemik tentang perempuan. Visi meningkatkan partisipasi perempuan perlu dipertanyakan. Benarkah Arab Saudi dengan tingkat patriarki yang besar benar-benar membolehkan perempuan untuk bekerja atau minimal bergerak di lapangan? Sudah menjadi rahasia umum bahwa perempuan Arab Saudi tak boleh dibiarkan bergerak bebas.
Setidaknya ada 7 hak yang yang selalu disuarakan oleh para aktivis perempuan Arab Saudi. Di antaranya menyetir kendaraan, memiliki Surat Izin Mengemudi, interaksi dengan laki-laki, berenang, olahraga, mencoba pakaian di mall, hingga bekerja atas izin suami. Jika melihat kondisi saat ini, belum tentu hak tersebut akan terwujud. Pada pertengahan Juli 2017, seorang perempuan ditangkap karena melanggar aturan berpakaian, yaitu mengenakan rok pendek dan kaos ketat.
Jika memang Arab Saudi berniat mengeruk pendapatan dari sektor nonminyak, hal-hal diatas perlu dipikir ulang. Apalagi Saudi Vision 2030 mungkin harus dicanangkan lebih mengakomodir dan menyeimbangkan dua kepentingan, yaitu kepentingan ulama dan kepentingan penguasa.
Jika keduanya tidak diseimbangkan, Arab Saudi tak akan bisa bersaing dengan kawasan Teluk, lebih-lebih kawasan Eropa. Jadi, mana pilihanmu Saudi, tetap menyembah kapitalisme atau menyumpahinya?
