Pelaksanaan berbagai kebijakan strategis menjadi penanda penting untuk membaca arah pembangunan nasional. Sejumlah program mulai dijalankan dengan harapan memberi dampak langsung bagi kualitas hidup masyarakat. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa persoalan gizi anak masih memerlukan perhatian serius. Berbagai laporan resmi menunjukkan adanya kemajuan, namun juga menegaskan bahwa tantangan belum sepenuhnya teratasi. Dalam konteks tersebut, kehadiran MBG dan penguatan kelembagaan pendukungnya merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas generasi masa depan.
Namun, kebijakan strategis tidak pernah berjalan di ruang kosong. Ia selalu berdampingan dengan persoalan lama yang menuntut penyelesaian berkelanjutan. Di sinilah isu guru honorer kembali relevan—bukan sebagai pembanding program baru, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara yang telah lama hadir dan belum sepenuhnya memperoleh kepastian.
Guru Honorer dalam Lanskap Pendidikan Nasional
Dalam lanskap pendidikan nasional, peran guru honorer tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan layanan pendidikan. Data pendidikan yang dirilis pemerintah secara berkala menunjukkan bahwa keberadaan tenaga pendidik non-ASN masih signifikan dan tersebar luas, terutama di sekolah negeri serta wilayah dengan keterbatasan distribusi guru. Kehadiran mereka menjadi penopang utama agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
Di banyak daerah, guru honorer telah mengisi ruang-ruang kelas selama bertahun-tahun. Mereka bukan sekadar tenaga sementara yang mudah digantikan, melainkan pendidik dengan pengalaman panjang yang memahami karakter peserta didik dan kondisi sosial di sekitarnya. Dalam berbagai keterbatasan—baik sarana, kesejahteraan, maupun kepastian karier—mereka tetap menjalankan peran profesionalnya. Fakta ini menegaskan bahwa guru honorer telah menjadi bagian penting dari fondasi pendidikan nasional.
Selain menjaga keberlangsungan pembelajaran, guru honorer juga berperan menopang stabilitas sistem pendidikan di tingkat akar rumput. Di banyak sekolah, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya, mereka menjadi penghubung utama antara kebijakan pendidikan dan realitas sosial peserta didik. Kehadiran mereka memastikan kurikulum tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar hadir dalam praktik pembelajaran sehari-hari.
Ketahanan sistem pendidikan nasional, pada akhirnya, tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan atau besarnya anggaran, tetapi juga oleh keberlangsungan peran para pendidik di lapangan. Ketika guru honorer mampu bertahan dan terus mengajar di tengah keterbatasan, hal itu mencerminkan dedikasi personal yang tinggi. Namun, dedikasi semacam ini idealnya tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ia perlu diimbangi dengan kebijakan yang memberi kepastian dan pengakuan yang layak, agar fondasi pendidikan nasional tetap kokoh dan berkelanjutan.
Program Strategis dan Tuntutan Konsistensi
Masuknya program strategis seperti MBG membawa ekspektasi besar terhadap kehadiran negara. Publik berharap kebijakan bekerja secara cepat, terukur, dan memberi dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, MBG dipahami sebagai simbol komitmen negara dalam membangun kualitas generasi masa depan, bukan sekadar program bantuan jangka pendek.
Namun, kecepatan kebijakan tidak dapat berdiri sendiri. Ia perlu berjalan seiring dengan konsistensi arah dan ketepatan sasaran. Program yang bergerak cepat tetapi tidak terhubung dengan persoalan struktural berisiko kehilangan makna jangka panjang. Pembangunan manusia, sebagaimana pendidikan itu sendiri, menuntut kesabaran, kesinambungan, dan keberlanjutan.
Bagi guru honorer, pelaksanaan berbagai kebijakan strategis ini menjadi ruang refleksi sekaligus harapan. Harapan bahwa pembangunan sumber daya manusia dipahami secara menyeluruh—tidak semata melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga melalui perhatian terhadap pendidik yang setiap hari mendampingi proses belajar di ruang kelas. Guru berada di garis depan pembangunan manusia, dan peran tersebut menuntut kepastian serta penghargaan yang layak.
Dalam konteks itulah, penataan sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan kebijakan jangka panjang. Penguatan struktur pelaksana dalam program strategis menunjukkan bahwa kepastian peran dan tata kelola dipandang penting bagi efektivitas kebijakan. Prinsip yang sama idealnya juga menjadi pijakan dalam sektor pendidikan, terutama bagi guru honorer yang telah lama menjalankan fungsi negara dalam kondisi yang belum sepenuhnya pasti.
Keseimbangan antara percepatan program dan pemenuhan rasa keadilan inilah yang akan menentukan arah keberpihakan kebijakan negara. Ketika pembangunan manusia dipandang secara utuh—mencakup peserta didik dan pendidiknya—kebijakan tidak hanya akan terasa efektif, tetapi juga adil. Di sanalah kepercayaan publik dapat tumbuh, dan di sanalah tujuan pembangunan memperoleh pijakan yang lebih kokoh.
Penataan Guru dan Makna Keadilan
Penataan guru honorer selama ini dilakukan melalui mekanisme seleksi nasional yang terbuka dan kompetitif. Pendekatan ini mencerminkan ikhtiar negara menjaga standar profesionalitas pendidikan, sekaligus memastikan bahwa pendidik yang mengajar memiliki kompetensi yang memadai. Dalam kerangka formal, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya membangun sistem pendidikan yang tertib dan akuntabel.
Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme prosedural belum selalu sejalan dengan rasa keadilan substantif. Bagi sebagian guru honorer dengan masa pengabdian panjang, proses seleksi yang berulang justru memperpanjang ketidakpastian status dan masa tunggu.
Di sinilah jarak antara keseragaman prosedur dan pengalaman pengabdian mulai terasa. Kebijakan yang seragam tidak selalu mampu menangkap kompleksitas peran guru honorer yang telah bertahun-tahun menjalankan fungsi negara di ruang kelas.
Keadilan kebijakan, pada akhirnya, tidak hanya diukur dari kesamaan perlakuan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh mereka yang terdampak langsung. Ketika masa pengabdian belum sepenuhnya menjadi pertimbangan, muncul pertanyaan tentang sejauh mana kebijakan mampu merespons dimensi pengabdian sebagai bagian dari keadilan substantif.
Guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, melainkan aktor utama dalam pembangunan manusia. Bagi guru honorer, kepastian status bermakna sebagai pengakuan atas peran dan martabat profesi. Pengakuan inilah yang menjadi fondasi keberlanjutan pendidikan nasional, karena guru yang merasa dihargai akan memiliki komitmen jangka panjang terhadap mutu pembelajaran.
Menyelaraskan Agenda, Menakar Keberpihakan
Setiap kebijakan sumber daya manusia membawa dampak jangka panjang yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang mendahuluinya. Karena itu, penyelarasan antara agenda pembangunan dan tanggung jawab yang telah lama melekat pada negara menjadi prasyarat utama bagi kebijakan yang berkelanjutan. Pembangunan manusia menuntut kejelasan arah dan kesinambungan, bukan sekadar kecepatan pelaksanaan.
Dalam kerangka tersebut, pendidikan menempati posisi sentral sebagai fondasi pembangunan manusia. Di ruang inilah peran guru—termasuk guru honorer—menjadi penentu utama keberhasilan kebijakan. Selama bertahun-tahun, guru honorer telah memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan di berbagai daerah, sering kali dalam keterbatasan sarana, kesejahteraan, dan kepastian kerja. Mereka hadir bukan sebagai pengisi sementara, melainkan sebagai bagian dari struktur nyata pendidikan nasional.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu upaya negara memperkuat kualitas generasi masa depan. Program ini mencerminkan kesadaran bahwa pembangunan manusia tidak dapat ditunda dan memerlukan intervensi yang terencana. Namun, sebagai investasi jangka panjang, keberhasilan MBG pada akhirnya sangat bergantung pada ekosistem pendidikan tempat program tersebut dijalankan—ruang kelas, sekolah, dan para pendidik yang mendampingi peserta didik setiap hari.
Pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana MBG menunjukkan keseriusan negara dalam menata struktur pendukung program baru. Penataan sumber daya manusia di dalamnya, termasuk upaya memberi kepastian peran dan tata kelola, penting agar program dapat berjalan efektif. Namun, keberadaan struktur baru ini juga mengingatkan bahwa konsistensi kebijakan sumber daya manusia menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan timpang.
Di sinilah persoalan guru honorer kembali menemukan relevansinya. Mereka bukan sekadar bagian dari statistik pendidikan, melainkan subjek pembangunan yang telah lama menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di tingkat paling dasar. Keberpihakan yang jelas terhadap guru honorer bukan hanya soal keadilan administratif, tetapi juga pengakuan atas peran strategis pendidik dalam membangun kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Cara negara menata dan memberi kepastian kepada para pendidik yang telah lama mengabdi akan menjadi cermin arah kebijakan pembangunan manusia secara keseluruhan. Program baru seperti MBG dapat memberi dampak yang luas, tetapi fondasi pendidikan tetap bertumpu pada guru. Di sanalah keadilan diuji secara tenang dan konsisten, dan di sanalah kepercayaan publik terhadap arah pembangunan manusia dibangun secara bertahap.
