Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan “Sekolah Unggulan” dan “Sekolah Rakyat” membuka ruang perdebatan serius mengenai arah dan masa depan pendidikan di Indonesia. Meskipun inisiatif ini menjanjikan peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas dan sistem yang lebih canggih, kekhawatiran akan timbulnya kesenjangan yang lebih tajam tak dapat diabaikan. Dalam konteks sosial yang kompleks, penting untuk mempertanyakan apakah rencana tersebut akan benar-benar menciptakan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, atau justru memperburuk ketimpangan yang sudah ada. Dengan latar belakang kesenjangan sosial yang terus berkembang, transformasi pendidikan tidak hanya memerlukan inovasi dalam hal fasilitas, tetapi juga keseriusan dalam mengatasi distribusi yang tidak merata, agar pendidikan tidak menjadi alat untuk memperkokoh stratifikasi sosial.
Sekolah Unggulan: Pendidikan untuk Elite?
Pendirian “Sekolah Unggulan” dalam rencana Prabowo dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik dan mencetak generasi unggul dalam menghadapi tantangan global. Namun, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: apakah sekolah-sekolah ini benar-benar akan mengutamakan pemerataan akses pendidikan, atau justru memperburuk kesenjangan sosial yang sudah mengakar?
Meminjam argumentasi yang dikemukakan Pierre Bourdieu mengenai “kapital sosial”, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan dan menguatkan posisi sosial yang sudah ada. Dalam konteks ini, “Sekolah Unggulan” berpotensi menjadi ruang eksklusif yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki “kapital ekonomi”—yaitu, keluarga dengan sumber daya finansial yang cukup. Hal ini berisiko menciptakan ketidaksetaraan yang semakin besar, sehingga mereka yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu akan semakin terpinggirkan dalam sistem pendidikan.
Jika akses ke sekolah-sekolah unggulan terbatas hanya pada kelompok menengah ke atas, maka bukan tidak mungkin kesenjangan sosial akan semakin lebar. Pemisahan yang jelas antara “sekolah unggulan” dan sekolah biasa akan menciptakan stratifikasi pendidikan yang lebih dalam, memperkuat ketimpangan antara kelas atas dan kelas bawah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial, sehingga jurang pemisah antara kelompok-kelompok tersebut semakin sulit untuk diatasi.
Lebih lanjut, konsep “Sekolah Unggulan” yang mengutamakan kualitas berdasarkan fasilitas dan sumber daya, tanpa mempertimbangkan kesetaraan akses, dapat memperburuk struktur sosial yang sudah terfragmentasi. Sistem pendidikan yang semakin eksklusif hanya akan memperkokoh dominasi kelompok kaya dalam memperoleh kesempatan lebih baik, sementara mereka yang berada di kelas bawah tetap terisolasi dari akses pendidikan berkualitas. Dalam jangka panjang, ketidaksetaraan ini bukan hanya mempengaruhi kesempatan karier individu, tetapi juga memperburuk mobilitas sosial, di mana generasi-generasi berikutnya akan terus terjebak dalam kondisi sosial ekonomi yang terbatas. Hal ini menegaskan pentingnya menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sehingga setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang status ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih potensi terbaik mereka.
Sekolah Rakyat: Apakah Cukup untuk Semua?
Di sisi lain, gagasan tentang “Sekolah Rakyat” dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Konsep ini mengedepankan prinsip pemerataan dan keadilan dalam pendidikan, dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh pengetahuan. Namun, dalam praktiknya, pencapaian ide ini masih sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang efektif, yang dapat menjawab tantangan terkait dengan kualitas pendidikan dan pemerataan sumber daya.
Fenomena di atas, diyakini oleh Pierre Bourdieu semakin mengokohkan “kekuasaan simbolik” yang tidak dapat disangkal, pendidikan sering kali berfungsi sebagai alat untuk memperkuat dan mempertahankan struktur sosial yang ada, alih-alih mengubahnya. Pendidikan, dalam banyak kasus, tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mempertahankan posisi sosial yang sudah mapan. Oleh karena itu, meskipun “Sekolah Rakyat” dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas, tanpa adanya perhatian serius terhadap kualitas pengajaran dan distribusi sumber daya yang adil, gagasan ini berisiko hanya menjadi simbol kosong yang tidak mampu memberikan perubahan signifikan terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Jika “Sekolah Rakyat” dirancang untuk mengedepankan pendidikan karakter dan kualitas yang berfokus pada keadilan sosial, maka ini bisa menjadi langkah yang sangat strategis. Paulo Freire menekankan bahwa pendidikan transformatif adalah kunci untuk mengembangkan kemampuan kritis dan kemandirian peserta didik. Dengan mengutamakan prinsip inklusivitas dan pemerataan, “Sekolah Rakyat” berpotensi menjadi sarana pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu, memberikan mereka akses ke pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk masyarakat miskin harus tidak hanya fokus pada peningkatan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan yang setara, agar dapat menciptakan sistem pendidikan yang adil, berkelanjutan, dan memberi peluang yang setara bagi semua.
Membangun Kualitas tanpa Memperburuk Kesenjangan
Menggabungkan konsep “Sekolah Unggulan” dan “Sekolah Rakyat” merupakan tantangan besar yang memerlukan perhatian serius agar tidak menciptakan dualisme tajam dalam sistem pendidikan. Jika “Sekolah Unggulan” berfokus pada mencetak generasi unggul dengan fasilitas terbaik, sementara “Sekolah Rakyat” lebih ditujukan untuk memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat bawah, maka langkah pertama yang harus diambil adalah memastikan bahwa keduanya tidak memperburuk kesenjangan yang ada. Sebaliknya, keduanya harus dapat saling melengkapi dan memberikan manfaat yang setara bagi semua lapisan masyarakat, tanpa adanya pemisahan yang tajam antara kualitas pendidikan yang diterima oleh kelompok menengah atas dan kelompok bawah.
Salah satu solusi untuk mencapainya adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang mengintegrasikan kedua konsep ini, sehingga “Sekolah Unggulan” dapat menjadi model terbaik yang dapat diakses oleh semua kalangan. Namun, tidak hanya cukup dengan membangun fasilitas fisik yang canggih, melainkan juga dengan memastikan bahwa kualitas pengajaran dan kurikulum yang diterapkan benar-benar menciptakan dampak positif bagi seluruh siswa, tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Dalam hal ini, “Sekolah Rakyat” memiliki peran penting sebagai saluran untuk memastikan hasil pendidikan berkualitas dari sekolah unggulan dapat diimplementasikan secara luas dan merata. Dengan pendekatan ini, kualitas pendidikan tidak hanya dirasakan oleh segelintir kelompok, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan dan meningkatkan akses yang setara untuk semua.
Namun, jika tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, maka fokus utama harus tidak hanya pada pendirian sekolah baru, tetapi juga pada peningkatan kualitas guru dan kurikulum di seluruh sekolah, tanpa memandang status sosial ekonomi siswa. Pembaruan kualitas pengajaran dan penerapan pendekatan pedagogis yang lebih modern dan inklusif sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Penerapan metode pengajaran yang berbasis kritis dan partisipatif—dengan mendorong siswa untuk berpikir secara mendalam dan aktif terlibat dalam proses pembelajaran—harus menjadi bagian integral dari upaya ini. Dengan pendekatan seperti ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai media untuk membentuk karakter dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman serta kebutuhan masyarakat global.
Mengutamakan Pemerataan dan Aksesibilitas
Rencana untuk mendirikan “Sekolah Unggulan” dan “Sekolah Rakyat” berpotensi menjadi langkah signifikan dalam memperbaiki sistem pendidikan Indonesia, namun hanya jika implementasinya dilakukan dengan serius dan hati-hati. Agar tujuan pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai, penting untuk memastikan bahwa “Sekolah Unggulan” tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang sudah memiliki akses lebih, melainkan benar-benar dapat memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak. Begitu pula dengan “Sekolah Rakyat,” yang seharusnya tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar berfungsi sebagai jalur bagi masyarakat dari lapisan bawah untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa adanya diskriminasi sosial, ekonomi, atau budaya.
Aspek keadilan dalam distribusi anggaran pendidikan juga harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rencana ini. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan secara proporsional dan merata, baik untuk sekolah unggulan maupun sekolah rakyat. Tanpa adanya pemerataan dalam distribusi anggaran dan sumber daya lainnya, sekolah-sekolah unggulan berisiko menjadi eksklusif, sementara sekolah-sekolah yang lebih terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah mungkin akan terus kekurangan fasilitas dan kualitas pengajaran yang memadai. Oleh karena itu, pemerataan dalam anggaran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kesetaraan dalam kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa.
Jika langkah-langkah ini tidak diterapkan dengan cermat, rencana ini berpotensi gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Penyediaan sumber daya yang memadai, peningkatan kualitas pengajaran, serta pemerataan akses terhadap fasilitas pendidikan harus menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Hanya dengan perhatian yang serius terhadap aspek keadilan dan distribusi yang tepat, pendidikan di Indonesia dapat berkembang secara inklusif, menciptakan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk meraih potensi terbaik mereka, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.
