OBOR dan Tsinghua University
Presiden Joko Widodo adalah salah satu di antara 29 kepala negara yang hadir pada “Belt and Road Summit” di Beijing, Tiongkok. Perhelatan yang memiliki dua komponen besar—”the Silk Road Economic Belt” dan “the 21st Century Maritime Silk Road”—itu secara total dihadiri oleh sekitar 1.500 delegasi. Secara total, jumlah negara yang menjadi lokasi proyek visioner berskala raksasa One Belt, One Road (OBOR) itu adalah enam puluh lima. Di situ ada sekitar 60% total penduduk dunia, dengan kekayaan sekitar 40% GDP global.
Banyak pengamat yang menyatakan bahwa ketidakhadiran 44 kepala negara yang masuk ke dalam inisiatif merupakan pertanda bahwa inisiatif tersebut belum mendapatkan buy in yang cukup tinggi. Kehadiran delegasi negara-negara yang hanya mengirimkan para menteri dan bawahannya membuat pertanyaan tentang komitmen negara-negara itu atas ide globalisasi yang dicetuskan Tiongkok.
Para pengamat bertanya-tanya apakah ini pertanda bahwa ide Donald Trump yang sangat inward looking lebih laku dibandingkan kerjasama global yang digagas Beijing. Pengamat lain menyoroti kekhawatiran banyak negara lantaran masih menyimpan kecurigaan terhadap niatan Tiongkok.
Pemerintah Indonesia sendiri tampaknya tak punya kekhawatiran maupun kecurigaan atas inisiatif itu. Seluruh pesan yang disampaikan tentang forum 14-15 Mei 2017 itu adalah tentang bagaimana meraup peluang proyek dan pembiayaan infrastruktur dari Tiongkok, walau tak mau juga pemerintah tampak sekadar mengobral proyek di sana.
Di sisi lain, banyak lawan politik Jokowi yang memanfaatkan kunjungan ke Tiongkok itu untuk kembali menyerangnya dengan berita-berita tak berdasar terkait dengan kebangkitan komunisme dan serbuan pekerja asal negeri tersebut.
Pemerintah seharusnya melihat kondisi ini sebagai peluang untuk memberikan penjelasan memadai tentang bagaimana Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari hubungan dengan negeri yang kini adalah ekonomi terbesar kedua di dunia dan akan segera menjadi nomor satu itu. Tentu penjelasan tentang bagaimana beragam ekses negatif proyek-proyek infrastruktur bersama Tiongkok yang mungkin terjadi itu bakal dikelola juga sangat diperlukan.
Bagaimanapun, negeri ini akan sulit menjadi produktif bila terus-menerus dirundung ketakutan berdasarkan hantu-hantu yang diciptakan oleh benturan kepentingan politik dan ekonomi para elitenya.
Salah satu yang bisa dipergunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan dengan Tiongkok bisa menjadi sangat positif bagi Indonesia adalah acara Jokowi di Tsinghua University. Di antara jadwal acara yang padat, Jokowi melipir ke universitas yang pada tahun lalu jumlah publikasi ilmiahnya dalam riset bidang rekayasa diumumkan terbanyak di dunia, melampaui Massachusetts Institute of Technology (MIT) itu.
Di universitas itu pula Jokowi menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Tsinghua University dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam bidang kewirausahaan dan inovasi. Kini, universitas tersebut memang sangat terkenal di seluruh dunia lantaran 37 mata kuliah baru terkait kewirausahaan dan inovasi.
Penandatanganan itu di antaranya berisi kesepakatan bahwa pusat kewirausahaan dan inovasi Asia Tenggara universitas tersebut akan dibuat di Indonesia. Yang sangat menarik adalah bahwa kewirausahaan dan inovasi yang dibangun dan disebarluaskan oleh Tsinghua University itu dinyatakan berada pada tingkatan Industri 4.0. Sayangnya, kunjungan Jokowi tersebut malah luput dari hiruk pikuk pemberitaan dan sorotan para pengamat.
Berbagai pertanyaan tentang apa itu Industri 4.0 juga tak mendapatkan jawaban memadai. Padahal, bila kerjasama itu benar-benar terwujud, wajah Indonesia secara keseluruhan—bukan saja industri dan ekonominya—bisa sangat berubah.
Tahapan Transformasi Masyarakat
Menjelaskan Industri 4.0 harus dimulai dari penjelasan tentang systems thinking, yang pada level terdalam disebut model mental atau paradigma. Kebanyakan orang melihat apa yang ada di puncak “gunung es” pemikiran, yaitu pada peristiwa (event). Di bawahnya, yang tertutup oleh “permukaan laut” ada pola (pattern), lalu struktur (structure), dan yang terbawah adalah model mental (mental model).
Otto Scharmer dan Katrin Kaufer yang menemukan tahapan pergeseran paradigma pemikiran ekonomi dan menjelaskannya secara komprehensif dalam Leading from the Emerging Future, From Ego-System to Eco-System Economics (2013) memang memulai penjelasannya dari situ.
Gambar. Delapan Titik Akupuntur Transformasi menuju Masyarakat 4.0 (Scharmer dan Kaufer, 2013)
Ada tiga puncak gunung es yang sekarang dihadapi dan disadari oleh umat manusia, yaitu kesenjangan ekologis, sosial, dan spiritual. Kesenjangan ekologis adalah yang membuat manusia terpisah dari alam. Manusia modern tak lagi hidup selaras dengan alam, hidup dalam keterasingan dari alam yang memberikannya kehidupan.
Kesenjangan sosial membuat manusia terpisah dari sesamanya. Perbedaan bukan dipandang sebagai modal untuk saling mengenal dan merekatkan diri, melainkan menjadi sumber perselisihan. Secara spiritual, manusia bahkan terasing dari dirinya sendiri, tak mengenal apa yang menjadi tujuan hidupnya.
Pada lapisan di bawah puncak gunung es itu, ada delapan penanda institusional yang terpenting. Manusia dihadapkan pada kenyataan komoditisasi atas alam, tenaga kerja dan modal. Kebanyakan teknologi yang dikembangkan tidak membuat kehidupan seluruh umat manusia bertambah baik, melainkan hanya menguntungkan mereka yang bisa membelinya. Kepemimpinan masih bertumpu pada sosok-sosok tertentu yang kerap dipandang heroik.
Manusia juga dibuat percaya bahwa semakin tinggi produk domestik bruto semakin baik, dan itu mengobarkan konsumtivisme dalam diri setiap orang. Tata kelolanya bersifat hierarkis dan dibuat untuk tujuan menang berkompetisi dari yang lain. Terakhir, kepemilikan oleh negara dan privat membuat pemanfaatan yang terbatas.
Kondisi-kondisi tersebut, dalam pemikiran Scharmer dan Kaufer, sesungguhnya menunjukkan bahwa umat manusia sedang berada pada tahapan tertentu dari evolusi pemikiran tentang masyarakat. Mereka berdua menemukan bahwa peradaban manusia modern telah melampaui dan sedang menjalani pergeseran paradigmatik mulai dari komunal (Masyarakat 0.0), berpusat pada negara (Masyarakat 1.0), pasar bebas (Masyarakat 2.0), dan pasar sosial (Masyarakat 3.0). Yang telah tampak muncul pada horison peradaban adalah paradigma ko-kreasi (Masyarakat 4.0).
Setelah ekonomi komunal yang sangat lama bertahan sebagai paradigma utama masyarakat di seluruh dunia—yaitu sejak munculnya peradaban—muncullah peradaban modern pertama yang ditandai dengan kesadaran tradisional bahwa pengatur satu-satunya kehidupan adalah negara. Merkantilisme dan kapitalisme negara merupakan karakteristik utama periode ini. Pada periode itu juga kepemimpinan ditandai dengan autoritarianisme, dengan alat koordinasi hierarki dan kontrol. Pertanian budidaya muncul pada periode ini.
Ketika Revolusi Industri akhirnya muncul lewat perantaraan penemuan mesin uap, paradigma bergeser mulai mengakomodasi pasar bebas. Kalau tadinya satu-satunya pengatur adalah negara, pada tahap ini pasar diakui sebagai pengatur kehidupan. Bahkan, ada semangat yang luar biasa dalam menyatakan bahwa pasar adalah pengatur yang utama, sementara negara menjadi sekunder. Hampir segala hal kemudian menjadi komoditas.
Moda kepemimpinannya pun bergeser, dari otoritarianisme menjadi lebih didominasi oleh insentif pasar. Pasar dan kompetisi antar-pelaku menggeser hierarkhi dan kontrol negara. Kesadarannya egosentris, mengutamakan keuntungan bagi diri dan kelompok sendiri.
Kesadaran bahwa kekuasaan pasar dan negara—yang kerap muncul dalam bentuk perselingkuhan keduanya—telah membuat kehidupan sosial semakin jauh dari rasa keadilan, kemudian menimbulkan kemunculan dan penguatan sektor ketiga, yaitu gerakan masyarakat sipil.
Apa yang diperjuangkan oleh para pendukungnya adalah kesadaran tentang pemangku kepentingan. Mereka yang bisa mempengaruhi dan (terutama) terpengaruh oleh keputusan dan tindakan negara dan pasar seharusnya memiliki suara untuk diperhatikan. Kepemimpinan bergeser dari insentif pasar menjadi bersifat partisipatif, dengan koordinasi yang bersifat jejaring dan ditandai oleh negosiasi antar-pihak.
Pada dasarnya, kondisi dunia sekarang terutama diwarnai dengan kondisi pasar bebas dan pasar sosial, walaupun masih ada wilayah-wilayah tertentu yang paradigma ekonominya masih berpusat pada negara. Dengan lensa analisis tersebut, Indonesia sendiri tampaknya ada di antara tarik-menarik paradigma pasar bebas dengan pasar sosial.
Pemerintahan Jokowi—dan dahulu pemerintahan Gus Dur—tampak lebih condong pada paradigma ekonomi pasar sosial, di mana organisasi masyarakat sipil mendapatkan ruang partisipasi yang lebih luas.
Namun demikian, kita juga menyaksikan bahwa kerap partisipasi tersebut dihambat oleh sejumlah elite ekonomi yang ingin menarik Indonesia kembali ke kondisi pasar bebas. Kini kita masih sering mendengar pihak-pihak tertentu yang ingin menghilangkan, membubarkan, dan mengusir masyarakat sipil dari partisipasi, lantaran dianggap menghambat pembangunan dan menghalangi investasi, itu adalah ciri perlawanan dari pihak-pihak yang lebih menyukai Indonesia berada pada genggaman kekuasaan para elite ekonomi.
Apalagi, para elite ekonomi itu relatif berhasil mengangkangi dan mengadali kekuasaan lewat state capture. Tanpa organisasi masyarakat sipil, elite ekonomi akan dengan bebas membuat kebijakan publik yang menguntungkan mereka.
Sangat penting untuk disadari bahwa paradigma pasar sosial sendiri masih dicirikan dengan ketiga sektor yang masih cenderung berkonflik satu sama lain. Jadi, keberadaan masyarakat sipil yang kuat juga masih akan membuat ketegangan lewat fungsi checks and balances bila memang pemahaman yang dipegang adalah ketiga sektor bekerja dengan tujuan yang berbeda-beda. Negosiasi terjadi, tetapi titik optimal yang bisa dicapai hanyalah hasil kompromi di antara ketiga sektor.
Menyambut Kedatangan Masyarakat 4.0
Scharmer dan Kaufer kemudian mengintip masa depan yang mungkin lebih baik. Fajar paradigma masyarakat berikutnya sudah tampak di mana-mana, dan mereka menyarankan bagi siapapun yang menginginkan masa depan yang lebih baik itu untuk condong ke sana, memerjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Paradigma itu ditandai oleh beragam hal yang oleh banyak futurolog dianggap sebagai pertanda bahwa umat manusia memang secara kolektif menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk semua.
Kesadaran yang disebut eco-system itu secara diametrikal berbeda dengan ego-system yang menjangkiti manusia modern sejak lama. Penanda pertamanya adalah bahwa alam disadari sebagai ekosistem yang diperlukan oleh semua orang sebagai prasyarat kehidupan yang baik. Karenanya, alam harus dijaga bersama-sama, dan kerusakan yang selama ini sudah terjadi harus direstorasi demi kehidupan generasi sekarang dan mendatang.
Penanda kedua adalah munculnya bisnis-bisnis sosial, yaitu bisnis yang memang dibuat untuk menyelesaikan beragam permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan paling pelik yang dihadapi umat manusia. Bisnis komersial tetap akan ada, namun akan jauh lebih memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dibandingkan dengan bentuk-bentuk bisnis pada paradigma ekonomi sebelumnya.
Kesadaran bahwa eksternalitas tak bisa diabaikan, melainkan harus diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan bisnis adalah penanda ketiga. Selain modal finansial yang bersifat externality-aware itu, sebetulnya pada paradigma ini bentuk modal yang lain, yaitu modal kultural berupa kreativitas kolektif akan dipandang lebih penting daripada modal finansial.
Sifat teknologi pada paradigma ini adalah berpusat pada manusia. Di sini juga revolusi industri berikutnya akan terjadi, yaitu revolusi industri yang terkait dengan sumber-sumber energi terbarukan dan teknologi informasi yang benar-benar menjembatani kesenjangan digital. Energi yang bersih dan berlimpah, serta pengetahuan yang bisa diakses oleh siapapun adalah penanda keempat.
Berikutnya, penanda kelima, terkait dengan kepemimpinan. Kesadaran umat manusia bahwa setiap diri adalah pemimpin akan membuat kepemimpinan menjadi kolektif, lebih maju dibandingkan kepemimpinan partisipatif pada periode sebelumnya. Kepemimpinan juga akan bersifat ko-kreatif, yang berarti benar-benar tercapai kesadaran bahwa tujuan bersama memang ada dan jelas, sehingga setiap orang menyumbangkan yang terbaik dari dirinya untuk mencapai tujuan bersama itu.
Penanda keenam terkait dengan bagaimana sifat konsumsi masyarakat. Pada paradigma ini konsumsi yang berkelanjutan telah menjadi norma bersama. Orang tidak lagi memboroskan sumberdaya apapun. Semua orang berpartisipasi dalam ekonomi sirkular yang ditandai dengan ketiadaan limbah dari produksi maupun konsumsi.
Seluruh tindakan manusia akan disandarkan pada awareness-based collective action, bukan lagi sekadar berjejaring dan bernegosiasi. Ini, sekali lagi, dikarenakan telah timbul kepercayaan bahwa tujuan bersama itu memang ada dan terdefinisi dengan jelas. Ini merupakan penanda ketujuh.
Terakhir, seperti halnya masyarakat komunal di masa lalu, kepemilikan akan menjadi lebih cair. Kita melihat bentuk-bentuk sharing economy (yang sebenarnya, bukan yang palsu) kini telah muncul, dan akan terus menguat, membuat akses terhadap barang dan jasa yang luas. Kondisi tersebut jelas akan mendukung kepemilikan bersama atas beragam sumberdaya, dan menjadikan dunia menjadi jauh lebih ramah ekonomi-sosial-lingkungan.
Mewujudkan Industri 4.0 di Indonesia
Industri 4.0 adalah industri yang kompatibel dengan dan dibuat untuk mewujudkan Masyarakat 4.0. Kewirausahaan dan inovasi yang hendak dibangun dan disebarluaskan melalui kerjasama antara Pemerintah Indonesia—yang diwakili Kementerian Perindustrian—dengan Tsinghua University akan membantu Indonesia mewujudkan Masyarakat 4.0 sebagaimana yang dideskripsikan oleh Scharmer dan Kaufer.
Scharmer sendiri—di antaranya bersama dengan koleganya dari MIT, Peter Senge, dan pakar keberlanjutan dari Universitas Harvard, Simon Zadek—kini tengah menjadi pengajar di Tsinghua University. Jadi, apa yang akan dibuat bersama Tsinghua University di Indonesia memang disandarkan pada pemikiran Scharmer itu, kalau bukan malahan dipimpin secara langsung oleh Scharmer.
Pertanyaan pentingnya adalah apakah Kementerian Perindustrian merupakan pihak yang tepat untuk mewujudkan Industri 4.0. Tentu, industri adalah tupoksi dari kementerian tersebut, namun ada banyak pihak yang akan mengernyitkan dahi apabila pertanyaan di atas diajukan. Mengapa? Karena reputasi Kementerian Perindustrian dianggap tidak cukup mumpuni.
Banyak pihak yang melihat bahwa kementerian tersebut selama ini bahkan adalah salah satu yang menghambat pergeseran dari Masyarakat 2.0 menuju Masyarakat 3.0 lantaran mereka cenderung menjadi pembela kepentingan industri yang ingin mempertahankan dominasi lewat cara-cara lama.
Ambil contoh betapa kementerian itu membela habis-habisan industri kelapa sawit dari kritik yang dilancarkan banyak LSM lingkungan. Belum terlalu lama, ketika kritik—dan tawaran kerjasama perbaikan—datang dari Uni Eropa terhadap industri tersebut, pernyataan Kementerian Perindustrian juga tidak positif. Sudah lama juga berbagai LSM yang memperjuangkan efisiensi energi dan udara bersih perkotaan mendorong Indonesia untuk mengadopsi standar emisi kendaraan bermotor Euro 4.
Kita sudah sangat jauh tertinggal bahkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Tetapi, seperti yang banyak dinyatakan oleh pengamat, Kementerian Perindustrian adalah salah satu yang turut menghambat kemajuan itu. Beragam LSM yang bergerak di bidang kesehatan juga merasakan betapa kementerian inilah yang menjadi tameng utama dari industri rokok yang membebani Indonesia dengan beragam dampak negatif yang dieksternalisasikan.
Kalau sekarang Kementerian Perindustrian menandatangani kerjasama kewirausahaan dan inovasi dalam bingkai Industri 4.0, jelas ini merupakan lompatan dari kecenderungan Industri 2.0 yang dibelanya selama ini. Kalau kementerian ini memang menyadari secara persis apa yang ditandatangani, lalu mengeksekusinya dengan sungguh-sungguh, pujian perlu disematkan kepada mereka, karena untuk kali pertama mereka berhasil menjadi penghela Indonesia ke arah keberlanjutan secara komprehensif. Bukan sekadar di level proyek atau program, melainkan pada level peradaban.
Jokowi perlu juga mendapatkan kredit atas restunya itu. OBOR hanyalah sebuah inisiatif untuk membangun infrastruktur yang kemudian membawa konsekuensi pada perdagangan. Namun, pembangunan infrastruktur dan perdagangan yang dibuat dengan paradigma Masyarakat 2.0 sesungguhnya cenderung menjadi alat penghisapan tenaga kerja dan alam. Sementara kalau Jokowi memang membawa Indonesia ke Masyarakat 4.0, baik pembangunan infrastruktur maupun perdagangan akan menjadi alat perbaikan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Sesungguhnya, kedatangan Jokowi ke Tsinghua University itulah yang lebih penting bagi masa depan Indonesia, daripada sekadar menghadiri “Belt and Road Summit”.
