Dari “Wartawan Amplop” ke “Buzzer Amplop”

Pernah mendengar istilah “wartawan amplop”? Bagi generasi X dan sebelumnya, istilah itu tak asing lagi. Terlebih lagi kalangan media massa serta yang berhubungan dengannya. Pekan silam saat heboh isu buzzer pembakaran hutan, saya sempat meng-tweet istilah itu, “Dulu ada istilah wartawan amplop, lalu blogger amplop, kini buzzer amplop.” Seorang netizen memprotes, katanya sudah tidak zaman lagi pakai amplop, cukup transfer.

Istilah “wartawan amplop” ternyata sudah masuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, yang didefinisikan sebagai “Wartawan yang suka menerima uang atas berita yang dimuatnya”. Publik awam kerap salah sangka bahwa itu adalah hal biasa, sebab memang itu pekerjaan wartawan. Dibayar untuk menulis berita.

Eit, tunggu dulu. Sebagai mantan wartawan, saya ingin menjelaskan bahwa wartawan sudah digaji oleh perusahaan media yang memperkerjakannya. Secara etika, dia tidak boleh lagi menerima bayaran dari pihak lain, sebab dapat berpengaruh ke obyektifitas pemberitaan. Maka, sering ada tulisan “Wartawan kami tidak diperkenankan menerima pemberian apa pun dari narasumber” di boks redaksional surat kabar.

Faktanya, sejumlah instansi pemerintah, korporat, hingga organisasi lain, masih saja menyelipkan amplop di antara lembaran pers release ke wartawan ketika menggelar jumpa pers. Ada pula yang memakai cara lebih halus, memberi voucher belanja, aneka merchandize menarik, hingga ajakan outing.

Yang terakhir ini sudah pasti bukan sekadar outing, tapi disisipi “pesan sponsor”, dan pasti akomodasinya tidak sembarangan. Mulai dari hotel bintang lima sampai resort mewah. Semua 100% difasilitasi pihak sponsor alias pengundang. Bisa instansi pemerintah, korporat, atau organisasi lain. Bahkan individu. Tujuannya? Jika menurut para media relation, “Demi mempererat hubungan antara media massa dengan para stakeholder”. Kita sama-sama paham, pereratan hubungan macam apa yang dimaksud, bukan? Hehehe.

Awal tahun 2000-an, kelahiran blog memicu bermunculannya para blogger, yaitu mereka yang menulis blog secara berkala dan rutin. Kemudian lahir istilah “citizen journalism” atau jurnalisme warga, di mana setiap orang dapat berfungsi menjadi jurnalis/wartawan, berkat perkembangan teknologi informasi.

Blogger secara gegap gempita menjadi semacam profesi yang diminati. Merebaklah istilah “traveller blogger”, “food blogger”, dan sejenisnya. Bertongolanlah komunitas-komunitas blogger di Indonesia, hingga ada Hari Blogger Nasional segala. Sepertinya itulah puncak kejayaan eksistensi blogger Indonesia, setelah memperjuangkan konsep jurnalisme warga agar diakui setara dengan wartawan/jurnalis media massa.

Makin ke sini, para blogger mendapat tempat kian istimewa. Ikut diundang ke jumpa pers, outing, mendapat merchandize eksklusif, dan perlakuan khusus lain. Sudah setara dengan wartawan media massa. Bedanya, kalau wartawan mendapat “pesanan khusus” untuk menulis di medianya, maka blogger untuk menulis di blognya.

Kenapa blog jadi sedemikian powerfull? Sebab, ia akan berkontribusi pada hasil pencarian di internet. Blogger pun ikut dipertimbangkan sebagai kontributor suatu pemberitaan di dunia maya. Reputasi suatu instansi pemerintah atau korporat ikut ditentukan dengan tulisan para blogger.

Sampai di sini, sudah makin jelas, bukan? Jelas kenapa wartawan dan blogger mendapat perlakukan spesial dari para stakeholder? Ya, agar mereka menulis hal-hal yang “menyenangkan” pihak tertentu.

Era media sosial membuat antuasiasme blogger perlahan tapi pasti mulai menyusut. Kemunculan Facebook, Twitter, dan Instagram membuat orang malas menulis blog lagi, sebab opini mereka bisa disampaikan lebih instan di media sosial. Tapi tetap ada blogger yang setia di platform blog, terutama yang sudah memetik manisnya profit sebagai blogger profesional. Sebagian lagi, melompat ke profesi buzzer.

Perihal posisi buzzer, sudah pernah dijelaskan dengan amat gamblang di kolom “Buzzer, Antara Bisnis dan hati” (https://geotimes.co.id/buzzer-antara-bisnis-dan-hati/). Sebagian buzzer adalah juga blogger. Namun banyak pula buzzer yang mengkhususkan diri di media sosial, tanpa menulis blog sama sekali. Mereka cukup “meneriakkan” pesan di aneka platform media sosial.

Jumlahnya lebih banyak dari blogger dan terus merebak menjadi profesi yang menyenangkan. Sebab, buzzer tak perlu terlalu memikirkan kerangka tulisan, paragraf, narasi, dan sejenisnya. Itu bisa ditangani oleh agensi yang memperkerjakan mereka. Agensi-agensi ini punya social media strategist atau bahkan tokoh influencer yang akan memandu para buzzer sesuai kepentingan klien.

Instansi pemerintah dan korporat akhirnya melirik buzzer sebagai kalangan yang layak dipertimbangkan. Sebab, mereka dianggap bisa menggiring opini netizen, bahkan media massa. Senasib dengan blogger, kalangan buzzer pun belakangan mendapat tempat istimewa di mata mereka.

Sejumlah buzzer yang dianggap berpengaruh ikut diundang ke Istana Presiden, bersua dengan kalangan petinggi negara. Diajak ke acara-acara prestisius seperti Festival Danau Toba belum lama ini. Instansi-instansi pemerintah memandang perlu untuk memerintahkan Divisi Humas untuk mendekati lingkaran buzzer papan atas. Korporat pun melakukan hal yang sama. Semua dilakukan melalui atau tanpa agensi perantara.

Intinya, kalau dulu hanya wartawan saja yang mendapat perlakuan istimewa, belakangan blogger dan buzzer pun ikut menikmati. Status mereka sudah nyaris sama dengan wartawan yang bekerja di perusahaan media. Bedanya, mereka bebas merdeka untuk menulis apa saja, tanpa batasan kode etik jurnalistik. Kebebasan berekspresi, katanya.

Agak lucu, memang, mengingat di awal-awal dulu para blogger justru minta dianggap sama dengan wartawan/jurnalis. Tapi di sisi lain ogah berurusan dengan batasan kode etik jurnalistik. Ah, sudahlah, kita tak usah berpanjang-panjang di sini. Toh, kode etik jurnalistik pun sudah semakin dilupakan kalangan jurnalis sendiri.

Ada fenomena menarik. Ternyata instansi pemerintah pun sudah ikut memperluas posisi istimewa buzzer, menjadi netizen. Ini saya tangkap dari kicauan @_haye_ 31 Agustus 2016 lalu, yang menyebut istilah “Netizen Mitra Kementerian”. Selang beberapa hari, akun itu mengunggah foto undangan Kementerian Lingkungan Hidup ke kalangan media dan “Netizen Mitra Kementerian”. Wah, apalagi ini? Ada kalangan netizen khusus yang sangat dipertimbangkan oleh kementerian? Hebat sekali. Sayang, tidak disebut siapa saja nama netizen itu.

Sungguh menarik ada fenomena di mana instansi pemerintah dan korporat terus memperluas lingkaran-lingkaran masyarakat yang diistimewakan. Awalnya hanya wartawan atau kalangan media, kemudian blogger, merambah ke buzzer, dan kini netizen. Tentu semua perlakuan istimewa itu membutuhkan anggaran khusus. Entah itu jumpa pers, pemberian merchandize, atau sampai jalan-jalan gratis. Terbayang, anggaran itu terus membengkak, seiring bertambahnya lingkaran orang-orang istimewa tadi.

Tentu masih ada wartawan, blogger, buzzer, yang tidak bersedia diistimewakan. Ada saja kelompok yang masih idealis. Namun, sampai kapan gempuran aneka fasilitas dan pendekatan manis itu dapat ditahan? Kalau sudah begitu, apakah kita masih dapat mempercayai pemberitaan media massa, tulisan di blog, atau kicauan di media sosial?

Mari kita tanyakan ke rumput yang bergoyang. Itu pun selama rumputnya belum dibakar korporat sawit.