Tontonan segerombolan orang berkaos #2019GantiPresiden yang mengacung-ngacungkan sejumlah uang kepada orang lain berkaos #DiaSibukKerja, sambil menyoraki “bong” atau “cebong bayaran” di Car Free Day Jakarta, adalah sajian yang menggambarkan betapa kotor dan rendah usaha-usaha orang Indonesia dalam mengaspirasikan visi politik. Sementara, tayangan di media sosial pun lebih buruk. Cebong memaki Kampret, Kampret memaki Cebong.
Ledekan, ujaran kebencian, fitnah, adalah bank data masa kini yang tidak baik diwariskan untuk generasi mendatang.
Politik seharusnya mengaspirasi kebutuhan untuk menciptakan sistem pendidikan, ekonomi, jaminan keamanan serta sosial budaya yang demokratis dan adil. Tiap-tiap warga negara berhak pada aspirasi tersebut. Melecehkan dan merundung sesama warga yang berujung pada sikap saling lapor jelas merupakan drama berbangsa yang tidak sehat. Apalagi, jika yang menjadi korban baku hantam adalah masyarakat biasa, sedangkan elite atas dan para konsultan politiknya justru sedang sama-sama tertawa-tawa.
Masyarakat kelas bawah telah terpisah kian jauh. Satu orang merasa berbeda dengan orang lain. Satu kelompok merasa berbeda dengan kelompok lain. Dampak echo chamber media sosial membuat informasi yang diyakini masing-masing orang teramplifikasi berdasarkan sistem komunikasi tertutup. Manusia tanpa sadar berinteraksi dalam sebuah ruang ekslusif yang meyakini kebenaran kelompok sendiri dengan meliyankan kelompok lain yang berbeda pandangan.
Pada mulanya adalah kampanye pilih orang baik. Jelang helatan pemilihan Presiden tahun 2014, jargon “pilih orang baik” yang diasosiasikan kepada Jokowi, banyak disuarakan oleh banyak orang. Termasuk Anies Baswedan. Anies adalah pengusung Jokowi yang berpengaruh. Bisa jadi, suara milenial yang memilih Jokowi, disumbang oleh kerja-kerja Anies. Anies berujar, negeri ini membutuhkan suasana kebaruan. Pasangan Jokowi-JK adalah kombinasi kebaruan dan terobosan yang berpotensi mengubah perpolitikan Indonesia.
Akan tetapi, kekuatan media sosial memanipulasi misi mulia politik menuju polarisasi. Nilai Jokowi sebagai orang baik berasal dari anggapan sosoknya yang masih bersih, prestasi kepemimpinan di Solo, dan tidak terbebani catatan sejarah masa lalu serta harapan munculnya kepemimpinan muda. Ia diperlawankan dengan sosok Prabowo yang kemudian dilekati citra sosok bermasalah sebab paling bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan dekat dengan kekuasaan otoriter Orde Baru. Sosok militer yang kaku tidak lagi menjadi simbol mitos ketegasan sebab publik justru merindu lahirnya kepemimpinan sipil yang lekat dengan imajinasi kerakyatan dan kehidupan kelas bawah. Maka, Jokowi yang hobi memakai setelan kemeja lengan putih dilipat sesiku dengan branding blusukan langsung untuk berbicara dengan mereka yang ada di pasar dan di lorong-lorong sempit kampung, semakin lengkap untuk membangun citra anti-kekerasan.
Partisipasi politik memerlukan perasaan keterlibatan. Sehingga muncul pula jargon Jokowi adalah Kita. Jika “kita” yang sebetulnya sebuah entitas pribadi yang memiliki pikiran dan rasa masing-masing mutlak disamakan dengan sosok atau sebuah benda, otomatis kedirian menjadi lebur, hilang dalam sosok atau benda yang diwakili. Sebuah kita memilih lebur dalam Jokower, dan kita yang lain lebur dalam Prabower. Masing-masing kita menjadi identitas dengan ego baru yang takut terkalahkan.
Pada helatan pilkada Jakarta, dua kelompok ini secara umum semakin menegaskan posisi, ekspresi politik, dan kepentingannya. Momentum laga politik identitas mendapat panggungnya ketika Ahok dilaporkan karena tuduhan menista agama Islam. Kelompok anti-Ahok, yang biasanya sekaligus pendukung Anies Baswedan mengidentifikasi diri sebagai kelompok yang berhasrat membela Islam, membela Al-quran dan membela ulama. Sedangkan mereka yang menganggap Ahok tidak harus dihukum karena tindakannya, secara banal dicap sebagai kelompok penista Islam, penista Al-quran, dan penista ulama.
Membelokkan kesibukan masyarakat Indonesia dalam perdebatan siapa yang paling Islam atau siapa yang paling beriman ternyata efektif. Negeri dengan pemeluk Islam terbesar di dunia ini ternyata punya masyarakat yang khawatir jika keislamannya tidak diakui. Orang ketakutan dianggap sebagai ateis, kafir, komunis, liberal, atau menista agama, mengalahkan ketakutan pada perbuatan buruk yang lebih nyata seperti buang sampah sembarangan, korupsi, dan merampas hak orang lain.
Polarisasi semacam ini membuat Prabowo menjadi aman dari rekam kesalahan masa lalu. Prabowo tiba-tiba menjadi tipe pemimpin yang didukung koalisi partai Islam yang seolah-olah salih, diperlawankan dengan Jokowi yang dicap anti-Islam dan pro asing-aseng.
Peta tokoh-tokoh Islam pun tiba-tiba berubah. Dulu, tokoh Islam di Indonesia adalah ia yang memiliki kapasitas keilmuan Islam yang mapan, menghasilkan karya intelektual keislaman yang otoritatif, berperangai santun sehingga retorika dan nasihatnya diterima semua golongan dengan kiprah mendidik dan memimpin yang jelas. Misalnya, Prof. Quraish Shihab.
Namun, pascaaksi 212, Rizieq Shihab menjadi primadona. Momentum Rizieq Shihab menjadi khatib shalat Jumat dalam aksi 212 yang dihadiri Jokowi-JK serta sejumlah pejabat lain sebagai makmum seakan melegitimasi pengaruh sang habib. Keesokan harinya, FPI daerah Jabodetabek secara aklamasi menyebarkan surat pemberitahuan ke masjid-masjid yang menyatakan Rizieq sebagai imam besar umat Islam Indonesia.
Di masa sebelumnya, Rizieq memang memiliki pengikut. Namun, di media, ia lebih banyak tercitrakan sebagai sosok yang gemar menyebarkan ujaran kebencian serta memimpin berbagai aksi sweeping yang dekat dengan kekerasan di jalanan.
Selanjutnya, politik Islamisme Indonesia membuat persekusi kian marak. Jaringan Nasional Gusdurian dan Koalisi Masyarakat Anti Persekusi mendapat banyak laporan dari orang-orang di daerah yang diteror, diintimidasi, bahkan diculik karena menulis status di Facebook yang mengajukan kritik kepada tokoh-tokoh ulama populis.
Beberapa film di layar lebar yang merupakan kritik sosial kepada umat Islam ramai dikecam. Perang komentar di media sosial bukan lagi tentang gagasan, melainkan tentang sikap pro dan anti, juga soal dukung-mendukung sosok atau kepentingan identitas. Jika kau tidak bersama kelompokku, maka kau berbeda dari kami. Demikian kredo drama politik elektoral masa kini.
Begitulah politik berjalan. Warganet semakin terpisah jauh. Padahal, partai-partai tetap bebas berkoalisi satu sama lain. Partai yang beroposisi di Jakarta, bisa jadi partai koalisi di daerah sebab kuasa adalah kepentingan utama. Dan tontonan intimidasi di Car Free Day, yang seharusnya menjadi media silaturahmi publik setelah berlelah-lelah di hari kerja, mengabarkan pada kita bahwa keterpisahan jauh itu kini telah sampai dalam kehidupan sehari-hari.
Kabar buruknya, hingga hari ini, tak ada pejabat politik atau elite partai yang merasa bertanggung jawab atas keterbelahan ini. Bisa jadi, mereka sedang bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak.
