Hasil survei Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) terhadap 1.426 responden periode Maret 2019 menyatakan, 15,4 persen pemilih Jokowi-Ma’ruf Amin sangat yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menyelenggarakan pemilihan umum sesuai aturan, dan 74,4 persen menyatakan cukup yakin.
Sementara, 11,4 persen pemilih Prabowo-Sandiaga menyatakan sangat yakin KPU dapat menyelenggarakan pemilihan umum sesuai aturan, dan 52,6 persen menyatakan cukup yakin.
Survei tersebut kemudian digunakan untuk menjustifikasi bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga telah melakukan upaya pendelegitimasian kepada KPU. Seperti halnya yang dikatakan Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, TB Ace Hasan Syadizily bahwa BPN sengaja membentuk opini terjadi kecurangan dalam perisapan hingga pencoblosan melalui beragam isu.
Pernyataan miring juga disampaikan Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Veri Junaidi yang menilai survei tersebut membuktikan keberhasilan narasi BPN Prabowo-Sandiaga untuk menyangsikan profesionalitas penyelenggara pemilu.
Selaku anggota BPN Prabowo-Sandiaga, saya akan menanggapi seluruh tuduhan tersebut. Pertama, hasil survei tersebut mestilah dipertanyakan keabsahannya. Karena, rekam jejak SMRC selama ini memang condong mendukung kubu 01. Saya tahu mereka bekerja untuk pemenangan 01. Sangat mungkin hasil tersebut bias untuk menyudutkan kubu 02.
SMRC juga mempunyai rekam jejak hasil surveinya tidak akurat. Sebutlah saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Mereka sampai akhir menyatakan Ahok-Djarot sebagai pemenang. Tapi kenyataannya Anies-Sandiaga lah yang memenangkan pertarungan dan memimpin DKI Jakarta.
Seharusnya pihak-pihak yang menuduh kami mendelegitimasi KPU mencermati rekam jejak SMRC sebelum membuat pernyataan. Tapi toh itu tidak mereka lakukan dan pada akhirnya saya anggap pernyataan mereka sebatas kesimpulan sesat.
Kedua, selama ini partai-partai di BPN Prabowo-Sandiaga–Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat selalu mendukung setiap langkah KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan berintegritas.
Saya adalah pimpinan Komisi II di DPR yang menjadi mitra KPU dan Bawaslu. Dalam setiap pembahasan, saya dan anggota dewan dari partai pendukung Prabowo-Sandiaga selalu mengedepankan penguatan KPU dan Bawaslu. Seperti mengusulkan penambahan anggaran dan kewenangan bagi KPU dan Bawaslu.
Tidak dapat dipungkiri bahwa anggaran merupakan faktor penting bagi KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa anggaran yang mencukupi niscaya pekerjaan mereka akan terhambat. Apalagi pemilu saat ini dilaksanakan serentak dan membutuhkan pengawasan ekstra.
Bukan tidak mungkin, jika anggaran mereka terbatas juga dapat membuka peluang bagi terjadinya intervensi pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri. Bila sampai itu terjadi, artinya pelecehan terhadap pelaksanaan demokrasi di negeri ini yang merugikan seluruh rakyat Indonesia. Kami tidak ingin hal itu.
Dalam perjalanannya, BPN Prabowo-Sandiaga juga selalu berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu dalam rangka mendukung dan menguatkan kinerja mereka. Kami bersahabat baik dengan KPU dan Bawaslu.
Sebut saja soal pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU dan Bawaslu mengapresiasi kinerja kami yang teliti dalam melakukan penyisiran peluang DPT ganda. Paling terakhir adalah temuan kami 17,5 juta DPT tidak wajar. Saya dan Pak Hashim Djojohadikusumo langsung melaporkannya ke KPU supaya ditindaklanjuti.
Kubu 01 mungkin menganggap pelaporan tersebut sebagai upaya pendelegitimasian, padahal tidak. Justru itu bentuk perhatian kami kepada KPU dan pelaksanaan pemilu yang jujur. Karena DPT adalah faktor paling penting dalam pemilu. Apabila daftar tersebut sampai ganda, maka besar peluang untuk dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin curang.
BPN Prabowo-Sandiaga juga senantiasa memberikan penguatan kepada segenap KPU dan Bawaslu di daerah. Karena, menurut kami saat ini yang paling rawan intervensi adalah KPU dan Bawaslu di daerah, seperti halnya PPS dan PPK.
Banyak laporan yang kami terima, para petugas KPU di tingkat kelurahan dan kecamatan mendapatkan intervensi dari pejabat-pejabat daerah yang mendukung kubu 01. Lurah dan camat dipanggil oleh Bupati agar memuluskan dukungan kepada 01.
Hal itu, bagi kami adalah abuse of power. Dan, tidak ada cara lain untuk melawannya selain menguatkan KPU dan Bawaslu. Mereka yang memiliki kewenangan untuk menindak potensi pelanggaran tersebut. Sementara tindakan tersebut bisa terlaksana apabila mereka kuat dan tidak takut. Kami menguatkan mereka.
Berdasarkan dua poin tersebut, justru saya menduga tuduhan seperti dikutip di awal tulisan semata, mereka sampaikan untuk mengadu domba antara BPN Prabowo-Sandiaga dan KP, agar hubungan harmonis BPN Prabowo-Sandiaga dan KPU menjadi renggang dan kubu 01 yang saat ini memiliki kuasa mudah melakukan intervensi.
Tentu saja kami sangat menyayangkan jika niatnya seperti itu. Karena sudah semestinya penguatan penyelenggara pemilu merupakan tanggung jawab semua peserta pemilu.
Atau, saya menduga tuduhan-tuduhan tersebut mereka sampaikan karena kekhawatiran akan kalah. Dan, memang fakta di lapangan sudah menunjukkan publik semakin berbondong mendukung Prabowo-Sandiaga. Sehingga, jika benar kalah, maka mereka akan menyalahkan KPU.
Semoga saja perkiraan saya tersebut tidak benar. Bagaimanapun saya dan seluruh anggota BPN lainnya menginginkan pemilu yang damai, adil dan berintegritas. Agar apapun hasilnya nanti semua kandidat dan pendukungnya bisa menerimanya dengan legowo.
Karena, yang lebih penting adalah pelaksanaan pemerintahan setelah pemilu. Sementara agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dibutuhkan soliditas dari semua elemen bangsa.
