Sabtu, Mei 15, 2021

Ancaman Terorisme dan Paradoks Perlindungan Data

Muslim Diaspora dan Islamofobia di Eropa

Islam adalah agama kedua terbesar di Eropa setelah Kristen. Perkembangan Islam di Eropa seringkali dilihat dari keberadaan Muslim pendatang karena memang mayoritas populasi Muslim...

Mencermati Kebijakan Luar Negeri Joe Biden

Calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden bersama pasangannya Kamala Harris dipastikan memenangi Pemilihan Presiden Amerika mengalahkan pasangan petahana dari Partai Republik, Donald Trump-Mike...

Siapa Suruh Gabung ISIS?

Kisah tentang ratusan orang Indonesia di Suriah menimbulkan rasa duka sekaligus dilema bagi publik dalam menyikapi masalah ini; dilema antara memilih aspek kemanusiaan atau...

Kartini dan Pembebasan Nurani

Hanya secarik kertas bersurat—tapi membebaskan—itulah dahsyatnya sebuah tulisan. Mengembara di alam pikiran menjadi ide yang menggerakkan. Benarkah nasib pemikir selalu tak baik? Muhammad saw diusir...
Avatar
Arli Aditya Parikesit
Pengajar di STAI Al-Hikmah, Jakarta. Meraih PhD bidang bioinformatika dari Universitas Leipzig, Jerman.

dom-1453457101Warga memperlihatkan sejumlah foto dan nama daftar pencarian orang (DPO) tindak pidana terorisme yang disebar melalui internet di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Jumat (22/1). ANTARA FOTO/Rahmad.

Tidak banyak yang tahu, 28 Januari adalah Hari Perlindungan Data Internasional. Uni Eropa merupakan pihak yang paling gencar mempromosikan urgensi perlindungan data kepada konsumen/user aplikasi online. Sebagai benua yang sangat menjunjung tinggi individualisme, hal tersebut merupakan aspirasi dari warganya masing-masing. Namun, regulasi perlindungan data berpotensi melemahkan kesiagaan terhadap ancaman terorisme.

Hal itu bisa dilihat pada peristiwa teror di Paris, Prancis (Januari dan November 2015), yang menimbulkan banyak korban. Menurut FoxNews, 72 jam sebelum serangan Paris, November 2015, beberapa akun media sosial pro Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sudah memberikan indikasi kuat akan melakukan aksi tersebut. Bahkan pendukung ISIS secara terbuka merayakan aksi teror yang mengerikan tersebut melalui media sosial. Bagaimana mengantisipasi hal tersebut?

Aktivis sosial sudah lama mengkritisi lemahnya Indonesia dalam mengatur perlindungan data. Jika berurusan dengan bank atau provider telekomunikasi, tidak ada jaminan bahwa data kita tidak akan dibocorkan kepada pihak ketiga. Di ASEAN, hanya Indonesia dan Laos yang belum punya UU tentang perlindungan data. Sementara itu, Laos sudah membahas RUU Perlindungan Data di parlemen tahun lalu. Pemerintah Indonesia berencana segera menerbitkan peraturan mengenai perlindungan data dan mengusulkan RUU Perlindungan Data dalam Program Legislasi Nasional 2016.

Lewat perlindungan data berarti pengguna aplikasi online mendapat jaminan bahwa datanya tidak akan dibocorkan oleh pihak ketiga. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pernah mencontohkan pemakai aplikasi ojek online, yang tanpa diduga mendapat undangan makan siang dari pengemudinya.

Perlindungan data juga berarti bahwa user memperoleh hak untuk melupakan (forgetting) data yang sudah dihapus. Contoh, jika kita mendeaktivasi akun di media sosial, maka seharusnya data tersebut tidak hanya dihapus (delete), tapi juga “dilupakan” secara total (purge), sehingga tak dapat dikembalikan dengan cara apa pun.

Aturan ini juga akan mengatur dengan detail data apa saja yang boleh dan tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga. Namun, ternyata aksi terorisme tetap merupakan hal yang harus dipertimbangan dalam konteks perlindungan data. Teror yang dilakukan ISIS pada 14 Januari 2016 di Jalan Thamrin, Jakarta, telah membuka mata kita semua terhadap hal itu.

Teror ISIS di Jakarta bukanlah peristiwa yang tidak dipengaruhi oleh event di media sosial. Pemerintah sudah berkali-kali memblokir akun media sosial yang diduga berafiliasi kepada ISIS, dan bahkan ISIS mencoba menggunakan aplikasi telegram yang lebih secure, sebelum akhirnya diblokir pemerintah juga.

Tahun ini pemerintah juga berencana merevisi Undang-Undang Antiterorisme yang dinilai terlalu longgar untuk menghadapi terorisme. Kapolri Jendral Badrodin Haiti menyatakan bahwa meringkus teroris sebelum melakukan aksinya sangat sukar karena UU Antiterorisme membatasinya. Namun, secara pribadi, saya memuji aparat. Karena, walau dibatasi UU ini, mereka tetap bisa mencegah penyelundupan senjata dari Filipina, dan tetap melakukan penangkapan sebelum teror 14 Januari terjadi. Tanpa inisiatif aparat tersebut, aksi teror yang lebih besar dan luas bisa saja terjadi.

Bukan suatu kebetulan bahwa di saat yang sama RUU Perlindungan Data masuk prolegnas. Ini harus menjadi catatan pemerintah dan DPR, jangan sampai karena alasan privasi dan perlindungan data, teroris menjadi sukar diringkus. RUU Perlindungan Data dan revisi UU Antiterorisme harus disinkronisasi, sehingga meringkus teroris pada tahap awal perencanaan aksi di media sosial harus diizinkan.

Kita tentu tidak menginginkan UU Antiterorisme bermetamorfosis menjadi UU Subversi/hatzai artikelen yang menghantui para aktivis sosial di masa lalu. Dan kita juga tidak mau UU tersebut menjadi sekeras ISA (internal security act) milik Malaysia dan Singapura, yang memberangus setiap perbedaan pendapat. Namun, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dari negara terhadap aksi terorisme.

Terlepas dari seketat apa pun regulasi terkait perlindungan data nantinya, aparat harus mendapatkan izin untuk mengakses informasi krusial terkait perencanaan aksi terorisme dari dunia maya. Apa pun ideologi yang diusung teroris, baik sekuler maupun religius, mereka harus ditindak oleh aparat sedini mungkin. Justru tahun ini merupakan momen yang sangat baik untuk membahas dan mensinkronisasi RUU Perlindungan Data dan revisi UU Antiterorisme secara bersamaan.

Dengan demikian, user mendapat keamanan privasi data secara optimal dan teroris tetap dapat diringkus pada tahap awal perencanaan aksi teror.

Avatar
Arli Aditya Parikesit
Pengajar di STAI Al-Hikmah, Jakarta. Meraih PhD bidang bioinformatika dari Universitas Leipzig, Jerman.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Daud Sang Raja Kontroversial

Daud Bin Isai Raja kedua sekaligus paling terkenal dari Kerajaan Israel merupakan kombinasi yang unik antara hero dan anti hero. Dia dipuja sepanjang zaman...

OSINT, Jurnalisme Investigatif, dan Demokrasi

Pada Oktober 2020 lalu, NarasiTV mengunggah video berdurasi kurang lebih 10 menit yang menggemparkan media sosial. Video itu mencoba menguraikan kejadian pembakaran Halte Sarinah...

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Perjuangan Dibalik Sosok dalam Uang Pecahan Rp.10.000

Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan uang sebagai alat transaksi ketika belanja dan membeli barang di pasar.  Memang bukanlah suatu hal yang baru lagi...

Merambah Jalan Demokrasi

Iklim budaya di Indonesia menjadi cuaca yang sangat ekstream, kita tidak pernah menyangkal bahwa kita sedang mengalami kebinggungan besar bagaimana memutar kipas demokrasi ini....

ARTIKEL TERPOPULER

Inilah Pelanggaran EPI yang Banyak Kita Jumpai di Jalan

Iklan saat ini merupakan satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kedihupan sehari-hari. Periklanan sendiri sudah merupakan kegiatan pokok setiap orang yang ingin...

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Umat Kristiani Bukan Nashara [Kaum Nasrani]

Dalam bahasa Arab, kata "nashara" merupakan bentuk jamak dari "nashrani". Sebutan "umat Nasrani" secara salah-kaprah digunakan untuk merujuk pada umat Kristiani, penganut agama Kristen....

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.