Visualisasi seperti ini kerap membuat jatuh iba dan mengundang niat baik orang atau pemerintah melalui program “pengentasan kemiskinan”.
Yang terpikir kemudian bagaimana bisa “meningkatkan taraf hidup” dan membuka lapangan kerja atau memberi pekerjaan “yang lebih baik”. Bentuknya terbentang mulai dari program charity (hibah/santunan) hingga rencana investasi.
Sehingga visual yang diharapkan sebagai indikator keberhasilan menjadi seperti ini: istri Ketua Adat Malind-Deq di pedalaman Merauke ini mengenakan pakaian yang lebih baik, memasak di kompor di dapur sebuah rumah permanen (tak lagi di gubuk-ladang), memakai alas kaki dengan lantai semen atau keramik, mandi sehari dua kali, bahkan mungkin dibayangkan makan beras dan bukan sagu.
Padahal, sejatinya kita merancukan dua hal: pertama, gagal membedakan antara kemiskinan dan gaya hidup, dan kedua, hanya melihat kemiskinan melulu pada soal daya beli (tak banyak pendapatan berupa uang).
Cara berpakaian, cara hidup, bahan pangan, konsep rumah, atau cara memasak adalah gaya hidup. Tidak ada sangkut pautnya dengan kemiskinan. Bila kita memberinya kompor dengan niat baik untuk membantu, justru kita menjerumuskannya dalam masalah: memaksa ia membeli minyak tanah atau gas, sementara aksesnya sulit dan butuh uang.
Nah, karena perlu uang, lalu muncul niat baik berikutnya untuk memberinya pekerjaan. Maka perlu dibuka lapangan kerja. Karena itu, investasi perlu masuk. Salah satu caranya dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti hutan, rawa atau lahan basah, dan kekayaan mineral yang ada di dalam tanah mereka.
Tanpa terasa, niat baik telah berubah menjadi rencana sistematis pemiskinan. Tanpa hutan, mereka yang tadinya mudah mencari kayu bakar, dipaksa membeli minyak tanah atau gas, meski kompornya gratis dari hibah. Tanpa kayu “bus” atau rumbia, mereka yang semula bisa membangun rumah dengan bahan alami, dipaksa berutang semen dan seng ke toko bangunan milik pendatang.
Tanpa dusun sagu, mereka yang semula tinggal menebang dan mengolah, harus membeli beras atau antre beras miskin (raskin). Dan tanpa sumber air alami, yang tadinya air gratis tinggal minum (tanpa perlu BBM untuk memasaknya), kini perlu membeli air kemasan atau tergantung pada PDAM yang kualitasnya tak layak konsumsi.
Pendek kata, semua hal yang tadinya gratis, kini harus dibeli. Karena harus membeli, maka harus punya uang. Karena tak boleh mencetak uang sendiri, maka harus masuk dalam sistem ekonomi “modern” dan bekerja sebagai buruh tambang atau perkebunan. Yang punya tanah luas bisa hidup dari uang sewa atau ikut skema inti-plasma dan bagi hasil 80:20 atau 70:30 yang ditentukan investor kelapa sawit atau sawah tekno, tanpa kemampuan atau akses pada akuntansi perusahaan atau tax planning korporasi.
Ancaman lain yang datang ke Papua adalah niat baik untuk menjadi lumbung padi, salah satu bahaya besar yang sedang mengancam Papua setelah kelapa sawit. Yakni proyek sawah sejuta hektare (MIFEE). Program era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dikampanyekan oleh Wakil Presiden Boediono ini, kini diteruskan Presiden Joko Widodo.
Ini sekaligus sebagai versi lain klaim pemerintah yang mengaku sudah menyiapkan lahan 4,6 juta hektare di mana 1,2 juta hektare di antaranya disebut-sebut sudah ditanami padi, sehingga tahun depan konon NKRI sudah bisa ekspor beras.
Sistem ekonomi kita sedang merancang seseorang yang tadinya “tinggal makan dan tidur”, harus menempuh jalan yang jauh memutar agar bisa makan dan tidur dengan gaya standar orang lain. Propaganda lain adalah semangat Anti-Kolonialisme. Kita semua Anti-Kolonialisme. Bedanya, sebagian dari kita tidak mudah tertipu, meski pelakunya adalah bangsa sendiri, dengan mengatasnamakan pembangunan.
Semua jebakan pemiskinan ini mungkin memang dimulai dengan niat baik. Padahal sesungguhnya siapa yang miskin? Mereka yang punya rawa dengan cadangan ikan berlimpah? Atau kita yang harus berkantor pagi pulang sore untuk membeli seiris tuna?
Kepada merekalah kita harus iba. Bukan pada mama Barnabas Mahuze di Papua.
Kolom Terkait:
