Pernyataan Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dari PKS, menilai toleransi di Indonesia telah menipis. Hal ini beliau sampaikan dalam kesempatan sosialisasi empat pilar. Sangat menarik. Entah apa yang dimaksud dengan menipisnya nilai toleransi itu. Namun pernyataan ini menarik karena diucapkan oleh seorang petinggi partai yang acap kali menyuarakan kritik terhadap toleransi. Rekam jejak para tokoh PKS yang mencibir toleransi sangat terang benderang.
Ketika Presiden Jokowi meresmikan terowongan masjid Istiqlal-Katedral, tokoh PKS bersuara lantang, jika toleransi itu bukan perkara fisik. Mardani Ali Sera menganggap pembangunan terowongan habiskan anggaran besar, namun manfaatnya belum jelas. Maksudnya, terowongan istiqlal itu dinilai tidak akan membawa dampak nyata apa-apa.
Tokoh PKS itu tidak melihat bahwa terowongan itu memang bukan dimaksudkan oleh Jokowi sebagai terowongan belaka, namun ini simbol dari hubungan Islam-Kristen. Baik Masjid Istiqlal maupun Katedral adalah simbol penting kedua umat beragama itu, dan apabila keduanya tersambung, maka itu bisa dimaknai sebagai titik temu kedua agama besar itu. Hubungan Islam-Kristen dan juga agama-agama lain adalah hal yang tidak bisa dinilai banyaknya ongkos yang dikeluarkan. Jika ada upaya untuk menciptakan hubungan yang lebih baik, harmonis dan dekat, maka itu adalah upaya yang seharusnya kita dukung.
Ketika Gus Yaqut sebagai menteri agama menyerukan agar kegiatan-kegiatan di dalam kementerian diawali doa semua agama, maka PKS tampil menolaknya. Seruan Gus Yaqut ini mereka anggap sebagai bentuk sinkretisme –mencampuradukkan ajaran agama—bukan toleransi. PKS ini tidak berusaha memahami jika doa akan dibacakan oleh masing-masing pemeluk agama, tidak dibacakan oleh pemeluk agama lain. Mereka, PKS, menolak ini apapun alasannya. Tata cara menurut mereka harus mengikuti tata cara dan ajaran mayoritas.
Suatu saat, Mardani Ali Sera juga mengatakan jika mengucapkan ucapan salam agama lain bukan bagian dari toleransi. Kita tahu bahwa para pejabat kita dan juga tokoh masyarakat jika memulai sebuah pertemuan besar maka mereka berusaha untuk mengucapkan salam yang dipakai oleh terutama enam agama yang diakui di Indonesia. Meskipun ini terobosan yang sangat baik, namun menurut Mardani tetap bukan bagian dari toleransi.
PBNU menolak Mardani Ali Sera soal ucapan salam semua agama itu. Kader-kader PKS juga dikenal di media sosial yang memiliki tahunan setiap Desember untuk menentang pengucapan hari natal untuk kaum Kristiani. Hal ini diakui sendiri oleh Bukhari Yusuf (Dewan Syariah PKS) bahwa partai ini memang memiliki kader-kader yang tidak hanya kritis tapi juga anti ucapan hari natal. Sikap anti-ucapan natal ini mereka nisbahkan pada fatwa MUI tahun 1981 padahal fatwa itu bukan soal ucapan natal namun soal perayaan natal bersama.
Masih banyak lagi contoh-contoh di mana PKS melontarkan ketidaksetujuan mereka pada kegiatan-kegiatan dan program toleransi.
Bagi PKS dan pendukungnya, segala hal selalu ditafsirkan dengan pendekatan yang literalis. PKS memang dikenal rigid di dalam hal memahami nash keagamaan. Banyak fatwa-fatwa internal mereka atau fatwa-fatwa dari ulama yang mereka rujuk yang sifatnya demikian: pemberian hukum berdasarkan pendekatan teksutal.
Selain itu, banyak hal dipahami oleh partai dan kadernya sebagai gerakan dan ideologi Islamisme. Menurut mereka, apa yang mereka dapatkan di sumber-sumber seperti al-Qur’an dan hadis, maka ikutilah sesuai dengan yang dituliskannya. Jika tidak paham bahasa Arab, seringkali mereka ikut saja dengan terjemahan Indonesiannya. Padahal memahami al-Qur’an dan hadis itu tidak cukup dari bunyi teks dan terjemahannya saja, namun juga banyak perangkat keilmuan yang dibutuhkan.
Banyak kader PKS yang tidak mengerti masalah ini sehingga upaya tafsir kontekstual selalu mereka pahami sebagai otak atik dan liberalisasi ajaran Islam, termasuk soal ucapan natal, salam pada non-Muslim, dan lain sebagainya. Bagi mereka ajaran agama itu maknanya satu, tidak boleh ditafsirkan dengan penafsiran kontekstual.
Serangan atas program-program atau kegiatan-kegiatan menyemai toleransi yang dilakukan oleh kader PKS tidak hanya mengarah pada pihak pemerintah, namun juga pada aktivis-aktivis dan organisasi-organisasi Islam lain. Jargon utama mereka jangan korbankan akidah dan iman demi toleransi.
Selama ini, Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh-tokohnya adalah organisasi Islam yang banyak menerima serangan dari para kader partai ini. Mengapa demikian? Karena Nahdlatul Ulama banyak menyerukan perlunya toleransi (tasamuh) dan toleransi itu sendiri merupakan tindakan yang memang didukung oleh Ormas Islam terbesar ini. Misalnya banyak kader PKS yang sering melontarkan kritik bahwa Nahdlatul Ulama itu keras pada saudara sesama Muslim namun lembek pada non-Muslim. Kader PKS juga mengkritik Katib Am, Yahya Staquf yang diundang ke Israel untuk kepentingan inisitaif damai malah disebut sebagai “cecunguk”.
Seringkali mereka menilai sebuah masalah terutama terkait dengan toleransi dengan nalar pendek. Mereka tidak mau memahami bahwa upaya-upaya untuk mendorong kehidupan yang toleran baik pada level Indonesia maupun dunia butuh dilaksanakan. Nahdlatul Ulama dalam hal ini memandang aspek toleransi itu dari tiga hal; pertama, NU menekankan aspek persaudaraan antar sesama umat Islam; kedua, NU menekankan aspek persaudaraan antar warga negara; ketiga, NU menekankan persaudaraan antar sesama manusia
Karenanya, jika dilihat dari rekam jejak partai ini dan juga kader-kadernya, saya menjadi surprise ketika Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa Indonesia mengalami penipisan toleransi. Ini hal yang sangat luar biasa. Cuma sekali lagi, bukankah selama ini yang turut serta mengurangi dan membuat toleransi tipis karena pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh PKS dan juga sebagian pendukungnya? Bukankah selama ini PKS yang sedikit-dikit menilai upaya-upaya mendekatkan satu keyakinan dengan keyakinan lain itu bukan toleransi?
Secara pribadi saya senang jika pernyataan di atas merupakan pernyataan resmi PKS. Artinya, PKS mengalami perubahan besar dalam melihat toleransi. Namun sekali lagi saya tidak tahu definisi toleransi yang dimaksudkan oleh Hidayat Nur Wahid.
Sebagai catatan, pernyataan toleransi di Indonesia menipis oleh Hidayat Nur Wahid perlu dilihat apakah ini pernyataan politis ataukah pernyataan yang sifatnya memang reflektif atas kondisi bangsa. Jika ini reflektif, maka kita tinggal menunggu bagaimana partai ini dan kader-kader berusaha agar toleransi kembali “menebal” di negeri ini.
