OUR NETWORK
Jumat, Maret 24, 2023

Partai Ummat dan Politik Identitas

Syafiq Hasyim
Syafiq Hasyim
Pengajar pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Visiting Fellow pada Indonesia Programs ISEAS Singapore. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.
From Korea With Love Concert

Beberapa waktu lalu, Partai Ummat mengeluarkan pernyataan yang oleh banyak kalangan di negeri ini dianggap tabu yaitu politik identitas sebagai hal yang akan mereka usung dalam Pemilu 2024. Dengan kata lain, jika anda setuju dengan politik identitas, maka Partai Ummat akan menjadi partai penampungnya.

Pernyataan ini disampaikan saat Partai ini menyatakan dukungan mereka pada Pak Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024. Anehnya, Pak Anies sendiri, dalam kesempatan yang sama, justru menyatakan penolakan atas politik identitas dan dia menyatakan jika selama memimpin di DKI tidak pernah menjadikan politik identitas sebagai dasar kepemimpinannya.

Sudah barang tentu pernyataan bahwa Pak Anies yang tidak pernah mengoroti dirinya dengan politik identitas selama menjadi gubernur DKI Jakarta banyak yang memperdebatkan dan bahkan mungkin banyak orang yang akan membantahnya. Hal ini satu persoalan, namun persoalan lain adalah mengapa partai Ummat beraninya memperjuangkan politik identitas.

Saya melihat pernyataan Pak Amien Rais sebagai tokoh terpenting dalam partai Ummat ini memang bukan perkara aneh, terutama jika kita memahami bahwa keberadaan Partai Ummat ini sebagai partai yang digodok oleh Pak Amien.

Pak Amien memiliki sejarah panjang di negeri ini dalam konteks politik Islam. Beliau dikenal sebagai seorang akademisi dan pemimpin organisasi dan tokoh politik.

Dari dulu Pak Amien dilihat sebagai tokoh yang memiliki kecenderungan untuk mendukung pada upaya untuk formalisasi sistem politik Islam. Beliau menjadi salah satu juru bicara untuk kepentingan politik Islam pada masa itu.

Pak Amien adalah orang yang bangga atas pendirian dan peran ICMI sebagai organisasi yang memobilisir kelompok cendekiawan dan teknorat Muslim untuk masuk dan menguasi kantor-kantor dan jabatan pemerintahan. Zaman dulu, jika ada istilah Islam Struktural, maka istilah ini pada dasarnya ditujukan pada Pak Amien dan tokoh-tokoh lain seperti Pak Habibie, Adi Sasono, dan gerbong ICMI lainnya.

Ya, pada dasarnya, istilah struktural ini disematkan pada Islam ini untuk menunjukkan bahwa ada kelompok Islam di Indonesia yang memperjuangkan Islam dekat atau masuk dalam struktur (negara). Pak Amien menjadi lokomotif utama dalam gerakan ini.

Kelompok Islam Struktural yang dekat dengan kekuasaan Pak Harto dan Pak Habibie ini dilawankan dengan kelompok Islam Kultural. Gus Dur, almarhum Jalaluddin Rakhmat dan beberapa tokoh non-Islam dilukiskan sebagai kelompok Islam Kultural. Makna istilah ini adalah mereka yang berada di jalur ini menganggap bahwa Islam di Indonesia cukup berperan dalam ranah kultural saja.

Bahkan, Islam Kultural yang direpresentasikan oleh Gus Dur ini menolak segala upaya untuk melakukan Islamisasi Indonesia. Gus Dur berulang kali menyatakan jika negeri Indonesia ini adalah negeri Pancasila. Tidak ada sistem politik Islam di dalam ajaran Islam. Gus Dur secara teologis bahkan mendakwahkan bahwa sistem politik negara itu biarlah diurus oleh mereka yang tahu tentang negara, bukan oleh agamawan.

Gus Dur terus menyuarakan itu kepada siapapun, bahkan pada kelompok jenderal militer yang dekat dengan ICMI dan rezim Pak Harto saat itu. Gus Dur berada di luar teman-temannya untuk turut menikmati puncak hubungan mesra umat Islam dan negara pada saat itu. Kata Gus Dur, dia lebih nyaman membela kaum pinggiran daripada ikut bergabung ke dalam ICMI. Namun posisi yang diambil alih Gus Dur ini sangatlah mahal.

Bahkan saat itu ada kesan bahwa polarisasi Islam Struktural dan Islam Kultural itu pada dasarnya adalah menghadap-hadapkan Amien Rais dan Gus Dur. Kecenderungan pada politik Islam pada Pak Amien terputus karena beliau mendirikan dan sekaligus memimpin PAN (Partai Amanat Nasional). PAN yang didukung banyak oleh tokoh-tokoh dengan latarbelakang yang berbeda bahkan secara agama.

Jika pernyataan bahwa Partai Ummat mendukung politik identitas, maka itu hal bukan hal yang luar bias ajika jika kita melihat bahwa di belakang partai Ummat adalah Pak Amien Rais.

Bagi saya, pernyataan Partai Ummat yang terus terang itu menandakan bahwa Partai ini memang belum cukup siap untuk menjadi partai yang akan besar dalam Pemilu 2024 karena isu yang dipasarkan adalah isu politik identitas.

Bahkan saya melihat bahwa penggunaan politik identitas itu parta Ummat itu juga cerminan ketidakpercayaan para pengurus ini bahwa mereka bisa mendapat simpati dari para penyoblos di Pemilu akan datang dengan program-program yang tidak memanfaatkan agama. Seolah-olah yang mereka punya itu hanya keyakinan, bukan program partai yang memang bisa menjadi alternatif bagi pemilih Islam.

Jika jalan politik identitas ini yang diyakini oleh Partai Ummat dari awal, maka bagi pemilih Pemilu 2024, hal ini mungkin akan menjadi semacam warning bahwa partai ini akan mengkapitalisasi agama.

Katakanlah ceruk suara partai Ummat ini akan mengarah pada organisasi Islam seperti Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi Islam yang dekat dengan ideologi Masyumi, sementara sudah banyak partai yang memperebutkan ceruk ini? Ingat, kita masih punya PKS dan PAN, dan partai-partai lain yang nasionalis yang menjadi pilihan mereka.

Jika melihat keadaan sosial dan politik seperti ini, maka pernyataan Partai Ummat sebagai partai pembela politik identitas itu kayak marketing partai saja. Cuma sayangnya mereka masih menganggap bahwa politik identitas sebagai komoditas yang masih laku, sementara pihak yang pernah menggunakan politik identitas sebagai strategi pencapaian kekuasaan seolah-olah menganggap politik identitas bukan zamannya lagi untuk digunakan.

Bukankah dengan ini ironi bagi Partai Ummat, mengapa? Pada saat semua elemen bangsa ini menjauhkan diri dari politik identitas, mengapa Partai Ummat ini justru menghelanya? Ingat pernyataan Ketua Umum PBNU, Kyai Yahya Staquf, bahwa politik identitas itu jangan dipakai. Bahkan untuk level identitas keNUan saja tidak diperbolehkan karena dampaknya yang tidak baik.

Karenanya, saya melihat upaya Partai Ummat ini menjadi melawan kehendak kebanyak umat Islam. Padahal dulu, Pak Amien juga yang menjadi promotor “high politics,” kok bisa membesut partai dengan mengkampanyekan politik identitas. High politics ini maknanya politik luhur yang tujuannya kebaikan bersama, bukan kebaikan kelompok tertentu.

Sebagai catatan, Partai Ummat itu terlalu terburu-buru, menuruti hawa nafsu politik untuk meraih jalur kuasa dengan kampanye politik identitas.

 

 

 

 

 

Syafiq Hasyim
Syafiq Hasyim
Pengajar pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Visiting Fellow pada Indonesia Programs ISEAS Singapore. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.
Facebook Comment

POLIKLITIK

- Advertisement -

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.