Selasa, Juni 15, 2021

Langkah Terjal Jokowi dan Habib Rizieq Shihab

Berdakwah Tidak Boleh Memaksa

Keluhan tentang mutu dakwah kita yang rendah masih saja mengemuka ke permukaan. Tidak hanya berkaitan dengan konten-konten yang disampaikan di dalam dakwah, keluhan dijumpai...

MUI Baru: Apakah Akan Ada Fatwa-Fatwa yang Membela Minoritas?

Bulan November tahun ini, MUI memiliki kepengurusan baru masa bakti 2020-2025. Ketika melihat komposisi kepengurusan MUI 2020-2025, banyak orang berharap bahwa kepengurusan baru ini...

Awam Seperti Felix Dipuja, Ulama Seperti Habib Quraish Shihab Dihina

Professor Quraish Shihab beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan bergengsi dari Pemerintah Mesir, bersama-sama dengan ulama-ulama terkemuka dunia lainnya, baik yang masih hidup maupun yang...

Klaim Atas Nama Umat Islam Boleh, Tapi Itu Tak Benar

Sudah bukan rahasia lagi, jika Rizieq Shihab dan FPI-nya selalu menggunakan umat Islam sebagai atas nama mereka. Ini namanya claim (klaim) dan sekaligus frame...
Syafiq Hasyim
Syafiq Hasyim
Pengajar pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Visiting Fellow pada Indonesia Programs ISEAS Singapore. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

Kepulangan Habib Rizieq ke tanah air, setelah lama meninggalkan negerinya karena persoalan hukum yang dituduhkan kepadanya, mungkin akan menjadi test tersendiri bagi pemerintahan Jokowi. Test ini, kongkritnya, berbentuk apakah Jokowi akan melakukan tindakan realistik, dalam hal ini berkompromi dengan Habib Rizieq ataukah Jokowi akan melanjutkan kasus-kasus hukum yang tertunda.

Kedua pilihan itu sama-sama berat implikasinya bagi pemerintahan Jokowi. Jika Jokowi mengambil sikap kompromistik dengan Habib Rizieq, dengan pelbagai pertimbangan politik, yang memang dianggap kuat, maka kemungkinan yang akan didapatkan oleh Jokowi adalah pujian dan mungkin kritik.

Pujian karena langkah itu dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi dengan Rizieq dan mengurangi polarisasi pada akar rumput. Namun, begitu datang, Rizieq sudah menunjukkan perlawanannya pada Jokowi dengan menyatakan revolusi akhlak itu bukan revolusi mental.

Revolusi mental, menurut Rizieq merupakan istilah yang dipakai oleh gembong komunisme. Pernyataan di hari pertama tiba di tanah air ini menunjukkan bahwa harapan rekonsiliasi semakin agak jauh.

Namun, jika Jokowi misalnya mengambil sikap seperti semula yakni memberi kebebasan pada penegak hukum untuk melanjutkan kasus-kasus hukum yang dulu pernah dituduhkan oleh pihak kepolisian, maka Jokowi akan tetap mendapatkan simpati dari kelompok yang selama ini memang mendukung Jokowi untuk seperti itu. Resikonya Jokowi akan tetap mendapatkan stigmatisasi dari para pendukung Rizieq, atau mereka yang menumpang pada popularitas kasus ini.

Dua hal di atas adalah kemungkinan pilihan yang memang sulit diambil oleh Jokowi. Namun jika Jokowi mengambil langkah kedua, maka Jokowi sebenarnya telah memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah hal yang penting tidak hanya bagi Rizieq namun juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Pengadilan dan tegak hukum kita harus punya wibawa.

Namun, jika langkah ini yang diambil oleh Jokowi, apakah para pembantu Jokowi akan mendukungnya, misalnya para menteri. Katakanlah Menteri Agama yang sedari ini menyatakan perang terhadap segala bentuk radikalisme dan esktremisme agama. Apakah wakil presiden sebagai pembantu paling utama dalam jajaran pemerintahan Jokowi juga akan turun gunung untuk membela atasannya dalam mendudukkan kasus Rizieq melalui jalur hukum.

Kyai Ma’ruf Amin akan memiliki peran yang penting dalam keikutsertaannya memberikan sumbang saran pada Jokowi bagaimana sebaiknya si Bos menghadapi masalah hukum Rizieq. Kyai Ma’ruf dua posisi penting; beliau adalah orang kedua di Indonesia setelah Jokowi dan beliau adalah orang yang pernah dekat dengan Rizieq Shihab dalam kasus Gerakan 212. Baik Kyai Ma’ruf dan Habib Rizieq sama-sama menjadi pihak yang ingin memperkarakan mantan Gubernur Jakarta, Ahok, dalam kasus penistaan agama pada tahun 2016-2017.

Pertanyaan sekali lagi di sini, apakah Kyai Ma’ruf mau memainkan peran penengah untuk Jokowi dan Rizieq. Semua ini berpulang kepada Kyai Ma’ruf sendiri dan Jokowi. Selain pada level orang pemerintahan, persoalan berikutnya adalah apakah partai-partai pendukung Jokowi memiliki sikap yang seragam untuk meneruskan penyelesaian hukum Rizieq Shihab.

Dalam hal ini, saya tidak yakin sepenuhnya, partai-partai pendukung Jokowi akan mem-back up Jokowi untuk penerusan kasus hukum Habib Rizieq. Jika konsolidasi di dalam pemerintahan Jokowi dan juga partai-partai koalisi pendukung Jokowi tidak memiliki suara yang bulat soal penerusan kasus hukum Habib Rizieq, maka hampir bisa dipastikan Jokowi akan mengambil jalan lunak dan berkompromi. Rizieq akan dibiarkan untuk berperan di ruang publik dengan bebas namun tidak boleh menyentuh hal-hal tertentu.

Apa yang saya kemukakan adalah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Ya, apa boleh buat, Jokowi kini memang dalam keadaan yang serba sulit dan canggung. Bila kita diizinkan flashback ke belakang, maka dulu sebaiknya Jokowi memberikan keleluasaan pada lembaga penegak hukum untuk memproses kasus yang menimpa Rizieq.

Hal yang paling mungkin berbeda bagi Jokowi dalam menghadap HRS pada saat sekarang adalah sikap diam kalangan NU. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa HRS sangat benci sekali dengan elit NU dari Gus Dur sampai Kyai Said dan karenanya kalangan NU adalah pihak yang sering berhadapan dengan HRS, meskipun tipe teologis NU dan HRS adalah sejenis dan bahkan sama.

Dalam kasus kepulangan Rizieq saya mengamati jika NU mengambil sikap netral saja. Ada dugaan NU tidak mau terlibat dalam masalah ini seperti dulu, tidak mau dihadap-hadapkan dengan Rizieq Shihab dan memberikan ruang lebih luas pada Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini. Sikap ini adalah sikap yang fair bagi NU karena urusan NU jauh lebih besar dari sekedar urusan Habieb Rizieq Shihab. Jika sikap ini yang melatarbelakangi sepinya para elit NU dalam menanggapi masalah kepulangan Rizieq, maka itu berarti Jokowi kehilangan back up terbesarnya.

Mau mengharapkan dukungan dari Muhammadiyah dan MUI untuk melanjutkan masalah hukum Rizieq? Saya kira hal ini masih bisa dilakukan oleh Jokowi, namun selama ini, kedua organisasi, Muhammadiyah dan MUI, tidak memandang kasus Rizieq sebagai hal yang perlu dicurigai. Bahkan Sekjen MUI, Anwar Abbas, yang berasal dari unsur Muhammadiyah di MUI, memberikan ucapan “ahlan wa sahlan” (selamat datang). Atau Pak Jokowi membiarkan saja kasus Rizieq sambil menunggu waktu normal.

Masalahnya, sejauhmana kesabaran Pak Jokowi menghadapi masalah ini jika setiap hari ada pernyataan-pernyataan yang mungkin akan menilmbulkan dampak-dampak segregatif di masyarakat dan digunakkan untuk menembak dirinya. Saya setuju bahwa sebagai pemerintah Jokowi harus bersikap hati-hati dan senantiasa terbuka pada kritik bahkan hasutan dari mana saja. Namanya juga Presiden Indonesia. Sekali lagi, semua keputusan Kembali kepada Pak Jokowi sendiri.

Sebagai catatan, apapun langkah yang akan diambil oleh Pak Jokowi atas HRS memiliki konsekwensi-konsekwensi yang berbeda-beda berat dan ringannya. Saya berharap Pak Jokowi menemukan formulanya yang bisa menguntungkan semua pihak sehingga tidak ada lagi pertentangan-pertentangan di dalam masyarakat.

Syafiq Hasyim
Syafiq Hasyim
Pengajar pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Visiting Fellow pada Indonesia Programs ISEAS Singapore. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

McDonalds dan “The BTS Meal”

Belum lama ini, perusahaan ternama di dunia yaitu McDonalds (Mcd) mengeluarkan menu terbarunya, yakni “The BTS Meal” yang terdiri dari Mc Chicken Nugget, French...

Kenapa Kuliah Gratis?

Buku dan pena adalah senjata terbaik melawan kemiskinan ~ Malala Yousafzai Memberi bekal dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan adalah cara terbaik menolong orang untuk keluar...

Buya Syafii Maarif, Harapan Terus Ada

Siapa yang tidak tahu Buya Ahmad Syafii Maarif ini. Tokoh Muhammadiyah dan tokoh nasional penting yang masih tersisa pada zaman ini. Mestinya, orang seperti...

Menakar Komunikasi Persuasi Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi

Pada awal tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 (Covid-19) masuk...

BTS Meals dan Cerita Kuatnya Soft Power

BTS Meal merupakan sebuah menu paket makanan hasil kolaborasi antara salah satu franchise makanan cepat saji besar di dunia yakni McDonald's atau biasa dikenal...

ARTIKEL TERPOPULER