Gerakan untuk menghidupkan Habib Rizieq Shihab kembali dikumandangkan oleh lima tokoh; Refly Harun, Rizal Ramli, Rocky Gerung, Natalius Pigai dan Leuis Sungkharisma. Tidak tanggung-tanggung, lima tokoh ini, menurut Refly Harun, ingin menyematkan penghargaan atas Habib Rizieq sebagai tokoh yang menggalang persatuan umat demi NKRI.
Saya tidak tahu kriteria dan alasan khusus apa yang digunakan untuk penghargaan itu, tapi sekali lagi, namanya juga penghargaan, kriteria dan alasan apa pun terserah mereka yang memberi penghargaan. Apalagi ini sifatnya individual masing-masing yang memberikan penghargaan.
Namun jika boleh saya memiliki penilaian lain mengenai penghargaan yang disematkan pada sosok Habieb Rizieq Shihab ini. Ya, saya juga berusaha untuk membandingkannya dengan tokoh lain.
Dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, Habib Rizieq muncul pada saat awal kejatuhan Suharto. Beliau muncul sebagai salah satu tokoh Pam Swakarsa pada saat itu. Kita tahu semua, Pam Swakarsa adalah kelompok sipil yang dikerahkan secara besar-besaran untuk membela Suharto.
Pasca Pam Swakarsa, Habib Rizieq mendirikan Front Pembela Islam (FPI). Tujuan utama FPI adalah amar ma’ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk. Dalam menjalankan misinya ini, FPI kerap kali melakukan operasi, merazia tempat-tempat yang mereka anggap sebagai tempat maksiat.
Masalahnya definisi tempat maksiat itu didasarkan pada pemahaman mereka sepihak. Karenanya, dalam menjalankan operasinya, mereka tidak peduli apakah tempat yang dirazia berizin atau tidak berizin. Bagi mereka, yang penting itu tempat maksiat, maka mereka merazianya. Urusan mereka adalah membuang maksiat. Mereka tidak juga memikirkan orang-orang yang bekerja di tempat itu.
Bahkan tidak jarang operasi mereka menyebabkan bentrok baik dengan aparat maupun dengan pekerja. Bagi aparat, jika tempat itu berizin, maka tempat itu menurut negara legal dan karena legal maka mereka harus dilindungi.
Namun bagi Habib Rizieq dan FPI, meskipun tempat itu legal, tapi kalau dijadikan tempat maksiat maka mereka akan tetap merazia. Pihak aparat berpegang pada hukum nasional, Habib Rizieq dan FPI berpegang pada moral agama. Di sini bagaimana Habib Rizieq bisa dinobatkan sebagai tokoh pemersatu umat jika historisnya seperti ini?
Perlindungan Rizieq Shihab pada operasi FPI yang seperti ini terus menerus dan tahunan berlaku. Tidak sekedar mendukung razia-razia ke tempat yang mereka anggap tempat maksiat, Habib Rizieq juga suka menebar permusuhan atas tokoh dan kelompok yang dianggapnya berbeda dan menentang aksi FPI yang didukungnya.
Dakwah-dakwahnya, bisa ditelusuri lewat jejak digitalnya, kerapkali mengumpat dan berkoar-koar bahwa si ini dan si itu laknat, dlsb. Pernah dalam sebuah acara TV, Rizieq Shihab membuta-butakan Kyai Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Bagi kalangan NU, hal ini yang tidak bisa dimaafkan dari warga NU. Bagaimana tokoh bangsa dan tokoh yang mereka banggakan diperlakukan seperti itu. Sekali lagi, apakah jejak demikian yang menyebabkan Habib Rizieq diberi penghargaan oleh lima tokoh ini.
Pada sisi lain ada tokoh seperti Jenderal Dudung dan Yaqut Qaumas. Keduanya adalah pejabat publik. Jenderal Dudung ini adalah tipe pejabat yang berani menyatakan sikap dirinya tentang agama dan jabatan yang diembannya. Saya merasa senang, ada seorang pejabat publik yang dengan lugas menyatakan pandangan-pandangan keagamaan yang netral di ruang publik. Meskipun tidak ada kewajiban untuk menyatakannya, namun itu tetap hal yang berguna bagi kita semua.
Di mana gunanya? Dengan pernyataannya di ruang publik, itu menunjukkan pada kita bagaimana si pejabat publik memposisikan keyakinan mereka untuk urusan tugas publiknya. Misal, apakah dalam memutuskan dan menjalankan kebijakannya itu, seorang pejabat publik itu lebih banyak dipengaruhi oleh agama yang dianut ataukah oleh aturan-aturan-aturan negara. Tapi, sikap Dudung dan Yaqut ini banyak dikritik terutama oleh kalangan FPI dan pendukungnya.
Dalam sejarah, tampaknya kita hanya merasa bangga dan senang jika pejabat publik yang menyatakan gairah keislamannya saja. Hal ini mengingatkan kita pada zaman Orde Baru, zaman berjayanya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) di mana banyak pejabat negara yang ramai-ramai mendeklarasikan keislaman mereka di ruang publik.
Itu disebabkan karena Suharto mendirikan dan mendukung ICMI di akhir-akhir periode kekuasaanya. Karena begitu maraknya kecenderungan itu sehingga dikenal istilah ijo royo-royo. Warna ijo atau hijau ini diidentikkan dengan warna hijau. Di kalangan militer juga terkecuali terjadi fenomena seperti itu. Sebutan jenderal yang menunjukkan pemihakannya ke organisasi Islam di ruang publik tadi disebut dengan istilah jenderal hijau.
Atas hal itu, Gus Dur protes besar-besaran dan menganggap sikap itu sebagai sikap sektarianisme. Mengapa Gus Dur anggap sebagai sikap sektarianisme, karena jabatan publik itu tidak dibolehkan memihak pada kelompok keagamaan apalagi jika ada agenda politik. Beragama yang baik bagi pejabat publik itu hal penting, namun jika sudah di publik, maka seorang presiden, jenderal, gubernur, menteri, dan lain sebagainya ya harus menjadi pejabat untuk semua orang.
Karena negeri kita memang negeri semua orang, agama, keyakinan dlsb, maka pemosisian diri untuk bisa diterima di semua golongan dan kelompok itu mutlak adanya. Banyak dari pejabat yang kurang sadar akan keadaan ini sehingga mereka melakukan pemihakan yang sangat kentara. Kata mereka, wajar saja seorang pejabat publik untuk memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok mayoritas. Narasi ini sering disampaikan untuk menjustifikasi sikap ketidaknetralan.
Kenapa kita tidak bangga dan senang jika ada pejabat kita yang mencoba menyuarakan sikap kenegaraan dan kebangsaannya atas keyakinannya di ruang publik. Ketika Jenderal Dudung menyatakan pikiran dia tentang Tuhan kita bukan orang Arab, pada dasarnya dia ingin mengungkapkan kebangsaan dan keagamaan itu bisa bersatu. Namun orang ramai-ramai mencemooh dan menkritiknya padahal dia ingin menyatakan bahwa sebagai orang Indonesia dia bisa menjalankan agamanya dengan nilai-nilai kebangsaan yang terus melekat padanya.
Ketika Gus Menteri Yaqut menyatakan komitmennya untuk mengafirmasi kelompok minoritas, maka hal itu adalah hal yang perlu juga kita rayakan sebagai bangsa Indonesia. Bangsa ini akan hidup terus karena jika kita senantiasa memelihara dan merayakan keberagaman.
Sebagai catatan, memberikan pernghargaan pada tokoh yang disenanginya itu hak sepenuhnya bagi pihak yang memberikan penghargaan. Tapi rekam jejak akan memberi tahu kita semua apakah penghargaan yang kita berikan benar-benar penghargaan atau masalah kesenangan politik saja.
