Syahdan, kapal bajak laut ditangkap tentara Yunani dan awaknya dihadapkan pada Aleksander Agung. Sang Kaisar bertanya mengapa mereka menjarah harta kekaisaran dan orang lain. Bajak laut menjawab dengan bangga dan berani.
“Lalu mengapa pula Tuan Kaisar menjarah seluruh bumi?” kata bajak laut itu. “Kami menjarah memakai kapal kecil dan karenanya disebut perompak; sementara Tuan yang menjarah dengan armada besar disebut kaisar terhormat.”
Dialog klasik itu dikutip Noam Chomsky dalam buku Pirates and Emperors: International Terrorism in the Real World. Pakar politik dan bahasa ini memperlihatkan kemunafikan negara-negara besar dalam mempropagandakan “perang melawan terorisme”. Mereka mengutuk terorisme kecil-kecilan, tapi membenarkan terorisme besar-besaran.
Dalam literatur akademis, terorisme didefinisikan sebagai kekerasan dengan motif politik. Tanpa motif politik, kekerasan sesadis seperti apa pun tak bisa disebut terorisme.
Perlawanan bersenjata pejuang Indonesia melawan penjajah Belanda dulu, per definisi, adalah terorisme. Motif politiknya mulia: memerdekakan diri atau menegakkan keadilan. Begitu pula aksi gerakan separatis Aceh atau Papua. Atau ketika Palestina melawan Israel dan Irlandia Utara melawan Inggris.
Terorisme umumnya dilakukan kelompok lemah terhadap yang kuat. Tapi, tak selalu begitu. Kekerasan bermotif politik bisa dan sering dilakukan kelompok kuat. Bahkan oleh negara (state terrorism).
Operasi militer di Aceh tempo dulu, misalnya, adalah terorisme, meski punya motif politik yang tampaknya mulia: menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perang Irak dan Afghanistan, yang dipaksakan Amerika setelah Tragedi WTC, juga bentuk terorisme. Perang itu membunuh warga sipil jauh lebih banyak dari yang tewas di New York, London, dan Paris sekaligus.
Tidak heran jika Noam Chomsky menyebut Amerika Serikat sebagai negara teroris terbesar di dunia. Namun, pemberitaan media massa bisa memberikan citra berbeda.
Taliban disebut teroris; sedangkan Amerika dibanggakan sebagai imperium modern. Palestina dikutuk teroris; sedangkan Israel dipuja. Warga Irlandia yang Katolik dikecam teroris; sedangkan Inggris dipuji menjaga tahta Ratu.
Dalam dunia nyata, fenomena terorisme bekerja lebih subtil, terkadang begitu halus dalam menyesatkan opini publik.
Negara bisa menciptakan peristiwa teror untuk menakut-nakuti warganya. Rakyat yang ketakutan akan mudah dikendalikan dan diarahkan.
Salah satu contoh klasik ada dalam sejarah Orde Baru: menjadikan komunisme sebagai monster yang demikian jahat sehingga warga membenarkan, bahkan mendukung langsung, pembantaian sadis terhadap orang PKI atau mereka yang dituduh PKI.
Dalam sejarah politik dunia, acapkali terorisme kecil sengaja diciptakan oleh kekuatan besar sebagai dalih melakukan terorisme lebih dahsyat, termasuk mengobarkan perang. Terorisme yang terakhir ini jarang disebut terorisme karena dukungan publik yang luas, serta dibenarkan secara moral sebagai “tindakan balasan”.
Perang adalah bisnis besar. Ekonomi Amerika antara lain ditopang oleh industri peralatan tempur: kapal, pesawat, tank, peluru kendali, hingga perangkat elektronik. Perang Vietnam dan Irak pada akhirnya merugikan rakyat Amerika sendiri secara ekonomi. Mereka pada dasarnya adalah korban para elite politik dan jenderalnya sendiri yang serakah.
Ada pula terorisme yang sengaja diciptakan pihak ketiga untuk mengadu domba dua kekuatan. Atau memberi dalih bagi kebijakan politik yang dalam kondisi normal tidak populer: membatasi imigran asing, misalnya.
Meski sulit dibenarkan secara moral, kebijakan anti-imigran didukung luas oleh publik yang ketakutan. Australia menjadikan “war on terror” sebagai dalih membatasi banjir imigran dengan menjadikan Indonesia sebagai penyangga.
Terorisme juga bisa dipakai segelintir elite penguasa demi keuntungan bisnis: menaikkan anggaran militer dan kepolisian; memata-matai rakyat. Bisnis peralatan dan jasa pengamanan marak di tengah ketakutan publik pada “ancaman terorisme”.
Kita sedih melihat ratusan orang tewas di Paris tempo hari. Kita layak berbelasungkawa untuk itu. Namun, kecuali pernyataan publik yang simpang siur, kita belum tahu siapa sebenarnya pelaku.
Menghentikan terorisme tak cukup hanya dengan ceramah toleransi. Ketika membedah fenomena terorisme, sangat penting untuk meneliti motif, siapa yang paling diuntungkan secara politik dari pembantaian itu. Dan, penting pula memahami kepentingan-kepentingan geopolitik lebih luas.
