Sabtu, Mei 8, 2021

Nadiem Makarim, Pendidikan Dan Gojek

Bung Hatta Menangis

Ada Jaya Suprana, ahli kelirumologi dari Museum Rekor Indonesia; Menteri Koperasi Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga; dan pakar pemasaran Hermawan Kartajaya. Tapi, yang terutama,...

Revolusi Mental atau Fisik?

  Joko Widodo memenangi kursi kepresidenan antara lain lewat kampanye yang memukau tentang “Revolusi Mental”. Itu merupakan versi ringkas dari Nawacita, atau sembilan program, yang...

Merawat Sungai

Di lereng Pegunungan Dieng, tak jauh dari rumah kami, ada sebuah mata air terkenal: Tuk Bima Lukar. Ini mata air purba yang legenda­nya masih...

Amnesia Teluk Jakarta

Baik pendukung Basuki Tjahaya Purnama maupun Anies Baswedan lupa, atau mungkin tidak paham, bahwa Reklamasi Teluk Jakarta adalah proyek nasional pemerintah pusat. Dalam konteks...
Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.

Teknologi itu cuma alat. Dia bisa membebaskan dan memberi solusi; tapi, dia juga bisa menjadi alat penindas serta memicu problem baru.

Saya mengingat ini di tengah riuhnya perdebatan soal susunan kabinet baru, khususnya berkaitan penunjukan Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan. Citra kuat penguasaan teknologi (informasi) adalah alasan utama di balik penunjukan itu.

Presiden Jokowi, seperti dikutip sejumlah media, mengatakan bahwa cakupan pendidikan di Indonesia itu sangat luas. “Kita punya 300 ribu sekolah dan 50 juta pelajar,” katanya.

Presiden berharap, Nadiem bisa menangani sekolah, pelajar dan guru yang banyak dan beragam itu “dengan standar yang sama”, lewat kekuatan teknologi informasi.

Menyambut baik penunjukan presiden, Nadiem sendiri mengatakan, “akan menerapkan sistem ala Gojek, yakni meningkatkan peran teknologi, untuk memodernisasi pendidikan”.

Gojek milik Nadiem adalah ikon startup teknologi informasi Indonesia dengan kelas decacorn, perusahaan dengan valuasi bisnis lebih dari Rp 150 trilyun. Sebagai bisnis, Gojek belasan kali lipat nilainya dibanding Garuda Indonesia, maskapai penerbangan milik negara. Dan itulah yang membuat Presiden Jokowi terpukau.

(Valuasi Gojek diperkirakan 5 kali anggaran Kementerian Pendidikan pada 2020; atau sepertiga dari total anggaran pendidikan nasional yang terserak di beberapa kementerian).

Saya tak ingin menyepelekan prestasi Nadiem di Gojek; atau prestasi pendidikannya di Harvard, salah satu universitas terkemuka Amerika.

(Nono Anwar Makarim, ayahanda Nadiem, adalah salah satu tokoh yang saya kagumi; dulu saya sering membantu mengedit tulisan beliau untuk Majalah Tempo).

Tidak juga ingin mengecilkan potensi disrupsi positif yang mungkin dibawa Nadiem di kementerian itu. Dunia pendidikan kita punya problem besar dan cenderung jumud karena pendekatan yang itu-itu saja. Kehadiran “orang luar” seperti Nadiem berpeluang mereformasi dunia pendidikan lewat pendekatan “out of the box”.

Tapi, menurut saya, problem utama pendidikan kita bukanlah soal lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi.

“Standarisasi (penyeragaman) pendidikan” yang disampaikan Presiden Jokowi justru sebuah kemunduran di tengah kecenderungan untuk mengedepankan aspirasi lokal yang beragam.

Penerapan teknologi yang terlalu obsesif, di lain pihak, juga akan memperluas jurang kesenjangan ekonomi-sosial akibat ketimpangan teknologi digital (digital divide).

“Modernisasi pendidikan ala Gojek” yang disampaikan Nadiem punya jebakan lain: yakni memperkuat korporatisasi pendidikan, komersialisasi sekolah dan universitas, yang sudah sangat menonjol sekarang.

Untuk menakar potensi negatif ini, kita perlu memeriksa logika bisnis Gojek; tentang bagaimana perusahaan ini menjadi decacorn, dan sering digadang-gadang oleh Prof. Rhenald Kasali sebagai ikon (the so-called) “sharing economy”.

Orang sering keliru memahami Gojek (seperti juga Grab dan Uber) sebagai wujud “ekonomi gotong-royong” padahal bukan.

Gojek bertumpu pada kekuatan teknologi informasi. Lewat aplikasi yang memudahkan dan sejumlah skema promosi, Gojek sukses menjadi platform yang menyatukan interaksi sekitar 10 juta pengguna jasa dan 2 juta pengojek yang tersebar di 50 kota Indonesia.

Gojek mengutip komisi dari setiap transaksi antara pengojek dan pengguna. Jika satu pengojek bisa menyumbang komisi Rp 10.000 saja per hari, misalnya, maka pendapatan kotor Gojek sekitar Rp 20 miliar per hari, atau Rp 7,3 triliun per tahun.

Karena padat teknologi, ongkos operasional Gojek relatif kecil dan labanya besar. Lebih dari itu, berbeda dari armada taksi Bluebird, Gojek menjadi perusahaan raksasa transportasi tanpa perlu punya motor atau mobil sendiri; tanpa perlu punya karyawan sendiri dengan konsekuensi finansial dan kerumitannya mengurus sumberdaya manusia.

Saya mengasumsikan laba bersihnya cuma 30% (itu asumsi konservatif). Tapi, dengan asumsi itu saja, Gojek bisa membukukan untung Rp 11 trilyun dalam 5 tahun, hanya dari jasa ojek.

Laba lima tahunan adalah salah satu patokan orang menghitung valuasi bisnis, agar sebuah perusahaan bisa dijual sahamnya, baik untuk keuntungan pemilik (capital gain) maupun ekspansi bisnis.

Gojek diuntungkan oleh jumlah penduduk Indonesia yang besar, yang potensial menjadi pengguna maupun pengojek. Menguasai user/customer-base kolosal, serta prospeknya di masa depan, nilai saham Gojek melampaui nilai riil laba usahanya.

Gojek ibarat gadis cantik yang banyak dilirik raksasa investasi baik domestik (seperti Astra dan Djarum) maupun internasional (Sequa Capital). Dan berkat banjir investasi baru, Gojek bisa agresif mengembangkan sayap bisnis yang jauh lebih beragam, dan jauh lebih banyak menghasilkan uang, dari sekadar jasa ojek.

Menurut Nadiem sendiri, jasa antaran makanan (GoFood) dan keuangan (GoPay) membukukan pendapatan lebih dari Rp 120 triliun pada 2018. Diversifikasi bisnis itu pada akhirnya juga bermuara memperbesar laba Gojek dan kemakmuran pemiliknya.

Gojek adalah cerita sukses sebuah bisnis. Dan layak bikin ngiler. Berkat teknologi informasi, Gojek menjadi konglomersi bisnis raksasa dalam waktu singkat. Suatu yang tak terbayangkan bisa dilakukan oleh konglomerat tradisional seperti Liem Sioe Liong (Salim Group) atau William Soeryadjaya (Astra Group).

Beberapa penelitian juga menyebut Gojek dan usaha e-commerce lainnya berjasa meningkatkan pendapatan usaha kecil (pengojek, warung) serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara.

Tapi, cerita tak hanya berhenti di situ. Dan tidak semua aspeknya menggembirakan. Bahkan jika benar ada sumbangannya, kontribusi e-commerce keseluruhan (tak hanya Gojek) hanya Rp 125 triliun, atau hanya sekitar 1% dari total Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia pada 2017.

Sementara itu, dampak negatifnya tak bisa diabaikan. Jasa tukang ojek, yang tadinya merupakan sektor informal, kini naik kelas (menjadi formal) tanpa mengubah watak informalnya secara struktural.

Di tengah luasnya pengangguran, kemudahan teknologi dan “reputasi keren” Gojek berjasa memperluas munculnya pengojek-pengojek baru, bahkan dari kalangan menengah mapan. Itu tak hanya meningkatkan persaingan di sektor informal, tapi juga menutupi fakta pengangguran terselubung.

Pengojek pada dasarnya adalah wirausahawan kecil. Mereka adalah pemilik aset dasar Gojek: motor/mobil, waktu, tenaga dan kesehatan tubuhnya sendiri. Tapi, tak ada kepastian income bagi mereka. Tak ada jaminan hukum. Bahkan juga tak ada jaminan asuransi.

(Gojek belakangan juga masuk ke bisnis asuransi, GoSure, menjadikan mitra pengojek dan penumpangnya sebagai captive-market yang preminya dikutip dari tarif).

Sejumlah ekonom menyebut, “sharing economy” model Gojek, Grab atau Uber justru bersifat eksploitatif, jauh dari prinsip gotong-royong. Usaha ini memberi keuntungan tidak proporsional kepada pemilik dan investor, di tengah ketidakpastian mitra pengojek.

Tak heran jika di Amerika dan beberapa negara Eropa, usaha-usaha ini diregulasi makin ketat, termasuk keharusan memberi jaminan gaji minimal kepada mitra pengojek.

Di Indonesia, Menteri Perhubungan zaman Ignasius Jonan pernah mencoba meregulasi bisnis model Gojek untuk memenuhi kewajiban sama seperti perusahaan jasa transportasi lain (Bluebird, misalnya). Tapi, Presiden Jokowi, yang nampak sangat terpukau oleh unicorn/decacorn startup digital, memvetonya.

Nadiem memang masih perlu menjabarkan lebih detil tentang apa yang dimaksud dengan “modernisasi pendidikan ala Gojek”. (Atau jangan-jangan itu cuma pernyataan spontan yang belum dipikirkannya dengan matang). Tapi, belajar dari konsep bisnis Gojek, saya kuatir.

Teknologi itu cuma alat. Dia bisa membebaskan dan memberi solusi; tapi, dia juga bisa menjadi alat penindas serta memicu problem (baru). Buruknya sistem pendidikan di Indonesia tak cuma soal teknologi; bukan pula soal efisiensi dalam menyelenggarakannya.

Kelemahan utama sistem pendidikan kita adalah tiadanya filosofi yang matang tentang pendidikan; lemahnya metode pengajaran; buruknya interaksi guru-murid yang seharusnya menyenangkan, imajinatif, memacu daya kritis dan kreativitas; serta kecenderungan berlebihan pada formalisme, standarisasi dan penyeragaman pikiran.

Kelemahan mendasar itu dipicu terutama oleh komersialisasi sekolah dan universitas yang makin menonjol. Masuknya Nadiem dan alam pikiran Gojek ke dalam pendidikan hanya memperkuat trend korporatisasi tadi. Mudah-mudahan saya salah.

Apa yang baik untuk sektor privat (bisnis), tidak selalu tepat diterapkan dalam kebijakan publik. Warga negara bukan kumpulan konsumen.*

Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Idealitas Tata Kelola Perpustakaan

Perpustakaan sebagai pusat informasi menjadi salah satu media yang dituju oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui literatur melalui bahan pustaka tercetak. Meskipun teknologi semakin...

Negara dan Usaha Pemajuan Kebudayaan

Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang multikultural dengan pusparagam kebudayaannya yang sangat melipah ruah, dari ujung Sabang di Aceh sampai tanah Merauke di Papua...

Pembelajaran Jarak Jauh, Efektifkah?

Sejak ditetapkannya pandemi Covid-19 di Indonesia, banyak sektor yang terdampak, mulai dari ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya termasuk sektor pendidikan. Pembelajaran tatap muka (offline) yang selama...

Memperkuat Proteksi Konstitusi

Akhir-akhir ini, diskursus mengenai perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode semakin menguat. Untuk masa sekarang, Pasal 7 UUD NRI 1945 menegaskan pembatasan masa...

Orientalisme, Prancis, dan Kita

Kita tentu masih ingat beberapa bulan lalu hebohnya sebuah kasus di Prancis mengenai gambar Nabi Muhammad yang dianggap melecehkan Islam, yang menuai reaksi keras. Dalam...

ARTIKEL TERPOPULER

Khotbah Idulfitri: Inikah Ramadan Terakhir Kita?

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا Ramadan berlalu dan kita masih duduk termangu. Apa saja yang telah kita lakukan...

Menjawab Ahmad Daryoko, Parasit 212

Sudah sejak lama orang ini kerap menyebarkan kabar bohong. Motif di balik itu sebenarnya karena sakit hati. Orang ini pernah jadi Ketua Serikat Pekerja...

Beberapa Kesalahan Berpikir Kita

Proses berpikir merupakan salah satu komposisi dari pola aktifitas manusia dalam kehidupan, sekaligus menjadikan nya sebagai prestise seseorang agar terhindar dari segala bentuk keterasingan...

Kartini-Kartini 4.0

“Habis bikin kopi, sachet nya jangan dibuang sembarangan, pilah ke tempat sampah plastik!” begitu kata istri. Alhasil, saya harus memungut ulang sachet plastik kopi...

Agility di Pertamina

Membaca berita mengenai pengangkatan direksi Pertamina dengan tagline lebih agile, fokus, dan cepat, menggoda penulis untuk kembali mengulas kebijakan-kebijakan pemerintah dari kacamata agile. Pertama kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.