Empat tahun lalu Andre Vltcek menulis artikel menyengat tentang Jakarta: “The Perfect Fascist City”. Jurnalis yang pernah meliput banyak konflik di dunia dan pernah tinggal di Indonesia ini menyebut Jakarta sangat tidak ramah, terutama bagi mereka yang miskin dan kurang mampu. Diskriminatif.
“Ketololan perencanaan kota Jakarta hanya bisa ditandingi oleh idiotnya pembangunan negeri secara secara menyeluruh,” tulis Vltcek. “Jakarta adalah miniatur (Indonesia).”
Kuping kita bisa panas mendengar penilaian bule “kurang ajar” ini. Namun, kita layak menelan sebagian kritiknya.
Larangan sepeda motor masuk ke semua jalan protokol Jakarta, seperti direncanakan, akan menambah daftar fasisme itu. Mengapa tidak sekalian mobil dilarang, menjadikan kawasan pusat Jakarta sepenuhnya pedestrian?
Larangan itu merupakan bagian dari rencana pemerintah Jakarta menerapkan “pajak kemacetan” bagi mobil pribadi di kawasan tertentu melalui electronic road pricing (ERP). Jakarta akan meniru Singapura yang telah lama menerapkan sistem ini.
Tidak keliru bermimpi seperti Singapura. Namun, sejumlah prasyarat tak mudah dan belum dipenuhi pemerintah. Sistem transportasi publik Singapura sangat bagus, mudah, nyaman, dan aman. Kesenjangan warga kaya dan kaum miskin tidak separah Jakarta.
Bahkan, di Singapura sistem itu hanya mengurangi kemacetan di kawasan tertentu, mengalihkannya ke tempat lain. Sementara itu jumlah mobil pribadi terus naik. Film Money No Enough bikinan sutradara lokal menyuguhkan parodi: seluruh Singapura menjadi kawasan ERP, kemacetan total di seluruh negeri kota itu!
Lebih dari itu, konsep ERP adalah bentuk diskriminasi ruang publik yang akan mempertajam pemisahan atau segregasi sosial. Di Singapura hal itu tak terlalu menjadi soal, tapi di Jakarta yang timpang dampaknya bisa lebih parah.
Soal utamanya adalah pesatnya laju pertumbuhan mobil. Dan bertambah parah ketika jumlah sepeda motor juga naik drastis.
Pada dasarnya negara atau pemerintah bisa melarang apa pun, termasuk melarang warga punya motor dan mobil. Jika takut melanggar hak asasi, larangan itu bisa dalam bentuk pajak yang tidak masuk akal tingginya, seperti diterapkan negara-negara Eropa.
Pemerintah Jakarta bukan tak mengupayakan perbaikan. Namun, solusinya sejauh ini bersifat parsial dan permukaan. Bukan komprehensif, mencoba menjawab akar masalah.
Jakarta dihadapkan pada dua tantangan sekaligus: membatasi jumlah kendaraan pribadi sekaligus mewujudkan sistem transportasi publik kereta yang cepat dan massal.
Andre Vltcek, yang menyoroti luar biasa buruk dan fasis kereta metropolitan Jakarta, mungkin harus mengoreksi penilaiannya. Layanan kereta Jakarta kini sudah lebih tertib dan nyaman dibandingkan beberapa tahun lalu, ketika saya masih biasa naik bahkan di atapnya.
Namun, cakupan layanan dan keterkaitan kereta dengan jenis angkutan lain tetap masih buruk. Itu sebabnya saya masih lebih suka naik sepeda motor. Praktis, mudah, dan hemat energi.
Jalur kereta massal-cepat (MRT) juga sedang dibangun. Namun, hal itu terlihat masih parsial. Sama parsialnya dengan konsep busway yang akhirnya hanya makin memecah-mecah transportasi kota ketimbang memadukannya. Busway tak mengurangi pemakaian kendaraan pribadi.
Sistem transportasi adalah bagian dari kebijakan publik, melibatkan gubernur dan parlemen hasil pemilihan umum. Salah arah kebijakan publik yang berlangsung lama membutuhkan energi besar untuk mengoreksinya, bahkan jika ada semangat mengoreksi.
Sayang, semangat koreksi itu tidak terlalu kuat. Rencana lain memperbanyak jalan tol dalam kota menunjukkan betapa kurang serius Jakarta membangun sistem transportasi publik massal. Tak hanya memacu pertumbuhan mobil pribadi, jalan tol mengaburkan fokus serta memecah sumber daya pemerintah dalam memperbaiki transportasi secara sistemik.
Kebijakan publik yang salah arah, diskriminatif, dan fasistik semestinya dikoreksi. Tak hanya dalam hal transportasi, tapi juga dalam jaringan air minum, sanitasi, taman kota, pedestrian, dan layanan kesehatan dasar.
Andre Vltcek mungkin berlebihan ketika mengatakan, “Jakarta adalah kota yang dibangun melawan rakyatnya, tempat sebagian warga kehilangan kendali atas masa depan kotanya.”
Namun, jika kebijakan publik layanan dasar sulit dikoreksi, dan warga kota direduksi sekadar jadi konsumen, kita patut bertanya: apa guna politik dan pemilihan umum?
