Ada Jaya Suprana, ahli kelirumologi dari Museum Rekor Indonesia; Menteri Koperasi Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga; dan pakar pemasaran Hermawan Kartajaya. Tapi, yang terutama, ada Profesor Sri Edi Swasono, menantu Bung Hatta yang saya kagumi. Makan siang pekan lalu bersama mereka merupakan kehormatan bagi saya.
Kami membicarakan kemungkinan membantu tukang ojek pangkalan, yang sekarang nasibnya terdesak oleh ojek korporat: GoJek dan GrabBike. Jika mau selamat, menurut kami, ojek pangkalan harus bergabung dalam koperasi.
Jika berhasil, itu mungkin akan menjadi koperasi jasa pertama. Sebagian besar koperasi masa kini adalah koperasi simpan-pinjam yang tak banyak beda dari bank konvensional. Koperasi jasa seperti itu bisa menjadi model bagi koperasi pembantu rumah tangga, tukang pijat keliling, tukang reparasi elektronik, dan sejenisnya. Atau koperasi dokter, wartawan, arsitek, fotografer, dan desainer grafis.
Koperasi ojek tidak bersaing berhadap-hadapan dengan ojek korporat. Ukuran sukses mereka bukan kinerja bisnis dan pendapatan uang semata, melainkan pemupukan modal sosial: kemampuan mengorganisasi diri, mengelola badan usaha bersama, dan memperkuat solidaritas di antara anggota.
Kedengarannya sederhana, tapi saya sudah membayangkan proses yang panjang dan berliku. Di tengah kecenderungan kentalnya semangat kompetisi mencari uang, bahkan di kalangan orang miskin, membicarakan modal sosial seperti jauh panggang dari api. Dan tidak mudah.
Lebih sulit lagi, sikap pemerintah sepertinya tidak mendukung dan justru memperlemah koperasi. Kita bisa melihat dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah kemarin.
Pemerintah berharap paket kebijakan itu, salah satunya tentang koperasi, bisa meredam merosotnya ekonomi. Tapi, kekeliruan pemerintah, pertama-tama, menyangkut identifikasi masalah. Itu mengapa solusinya cenderung kalang kabut.
Indonesia kini memiliki 200 ribu lebih koperasi. Tapi, sebagian besar kinerjanya buruk. Bahkan banyak yang hidup segan mati tak mau; pada dasarnya sudah mati suri.
Menurut pemerintah, problem utama koperasi adalah kerancuan fungsi: campur aduk antara fungsi ekonomi dan sosial. Solusi yang diajukan pemerintah: mempertegas fungsinya sebagai satuan ekonomi; dengan kata lain mengebiri fungsi sosialnya. Alih-alih keluar dari krisis, bencanalah yang akan dipanen kelak.
Lebih jauh, pemerintah membuat kebijakan spesifik bagaimana memperkuat fungsi ekonomi tersebut. Koperasi dianjurkan menerbitkan surat berharga (saham) untuk bisa diperjualbelikan dan dipakai sebagai instrumen memupuk modal uang.
Bung Hatta, yang menyebut koperasi berpotensi menjadi soko guru bangsa, saya kira akan menangis di kuburnya mendengar ini. Para pembuat kebijakan tidak memahami filosofi, kaidah, dan tujuan koperasi.
Mereduksi koperasi sekadar unit ekonomi justru akan membunuhnya. Jika modal uang menjadi tolok ukur utama, koperasi kaum marjinal tidak akan pernah bisa bersaing dengan perusahaan swasta pada umumnya dan pemilik modal yang lebih besar. Pada akhirnya akan makin termarjinalkan secara sosial maupun politik pula.
Keindahan dan kekuatan gagasan koperasi justru terletak pada fungsinya yang merangkum berbagai dimensi sekaligus: ekonomi, sosial, bahkan politik.
Pilar koperasi terpenting adalah kemandirian: bebas dari ketergantungan, termasuk ketergantungan pada dana orang lain. Uang dari luar hanya bisa menjadi berkah, bukan bencana, jika ada kemampuan mengorganisasi diri dan keterampilan teknis ataupun manajerial.
Koperasi pertama-tama adalah lembaga pendidikan sosial, tempat orang marjinal belajar, memperkuat diri, dan membantu diri (self-help) secara bersama-sama.
Pilar lain koperasi adalah partisipasi dan pengambilan keputusan secara musyawarah atau demokratis. Anggota belajar konsep yang selama ini dianggap canggih: demokrasi dan politik. Juga memupuk kesadaran tentang apa makna kedaulatan rakyat.
Gagasan dasar koperasi itu masih relevan. Justru makin relevan ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan ini meluncurkan program baru: Sustainable Development Goals. Program ini menekankan pembangunan yang lebih komprehensif dan holistik, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi dan pemujaan pada uang semata.
Agak ironis, jika di masa pemerintahan Joko Widodo, yang mengagungkan kemandirian ekonomi-sosial ala Bung Karno dan Bung Hatta, koperasi justru makin kehilangan nyawanya. Atau sekadar jadi zombie, yang akan membuat bapak bangsa kita menangis di alam sana.
