Sabtu, Mei 8, 2021

Amnesia Teluk Jakarta

Kerajinan Tangan Gandhi

Berkunjung ke Plered, Jawa Barat, pekan lalu, saya membeli tungku dan cawan tembikar. Sebagian karena motif nostalgia. Barang keramik tradisional yang hampir punah itu...

Papua Bukan Cuma Freeport

Ingat Papua, ingat Freeport. Asosiasi itu demikian kuat sehingga banyak pejabat dan masyarakat Indonesia secara umum hanya melihat problem dan prospek Papua dalam kaitan dengan...

Taman Nasional: Ada Tuhan di Pepohonan

Burung pekaka emas, dengan bulu biru mengkilat di punggungnya, bertengger di dahan kering pinggir sungai lebar itu. Beberapa monyet ekor panjang bercengkrama di dekat...

Modal Asing, Jokowi, dan Kolesterol

Tubuh membutuhkan kolesterol. Tanpa lemak ini kita bisa kehilangan gairah seks, misalnya, karena rendahnya hormon kelamin. Kolesterol juga memelihara keseimbangan kimiawi dalam tubuh, serta...
Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.

Baik pendukung Basuki Tjahaya Purnama maupun Anies Baswedan lupa, atau mungkin tidak paham, bahwa Reklamasi Teluk Jakarta adalah proyek nasional pemerintah pusat. Dalam konteks sekarang, pada dasarnya proyek Presiden Joko Widodo.

Kontroversi reklamasi Teluk Jakarta kembali marak ketika pekan-pekan ini orang memperdebatkan keputusan Gubernur Anies Baswedan memberi izin IMB pada 900-an bangunan di pulau hasil reklamasi.

Anies telah menghentikan pembangunan pulau-pulau baru (rencananya akan ada 17 pulau) seperti janji kampanyenya. Namun, dia memberi IMB untuk bangunan di pulau hasil reklamasi yang sudah terlanjur dibangun.

Kita bisa memperdebatkan lebih panjang tentang apakah sebaiknya Anies memberi izin bangunan yang sudah terlanjur ada atau, sebaliknya, menghancurkan bangunan dan pulau yang sudah direklamasi.

Saya sendiri berpendapat: pulau yang sudah terlanjur jadi sebaliknya dialihkan menjadi kawasan konservasi (dihutankan). Bangunan di atasnya dirobohkan, agar ini tidak menjadi kawasan hunian dengan segala ikutannya.

Bangunan di atas pulau palsu harus dianggap bangunan ilegal, karena prosesnya yang penuh intrik dan kolusi sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo.

Pak Jokowi sendiri, ketika menjadi gubernur mengalahkan Fauzi Bowo, telah menghentikan proses pembangunan pulau karena menilainya tidak bermanfaat bagi masyarakat.

(Namun, kita tahu, hanya beberapa bulan menjabat Jokowi meninggalkan kursi gubernur untuk kampanye presiden. Ahok melanjutkan pembangunan pulau).

Rencana reklamasi sudah bermasalah sejak pertama kali digagas pada zaman Soeharto (1995), termasuk pernah ditolak oleh Kementrian Lingkungan Hidup zaman Nabiel Makarim (2009).

Sempat pula menjadi sumber pertengkaran antara Gubernur Basuki dan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti; serta sempat diwarnai kasus skandal suap yang melibatkan pengembang Agung Podomoro dan politisi Gerindra.

Eva Mariani, wartawan The Jakarta Post, membuat kronologi yang cukup komprehensif tentang sejarah reklamasi ini.

Tapi, sebenarnya, seperti sudah saya sebut di atas, masalah reklamasi Teluk Jakarta tidak berhenti hanya masalah Jakarta. Ini masalah nasional, yang juga melibatkan Presiden Jokowi.

Pembangunan 17 pulau reklamasi merupakan bagian terpadu dari apa yang disebut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang pertama kali diusulkan oleh konsultan Belanda pada 2005.

Pada intinya, proyek ini bertujuan membangunan tanggul raksasa (giant sea wall), sepanjang 30 km mengelilingi teluk, untuk melindungi Jakarta dari banjir rob.

Biayanya sekitar US$ 40 milyar. Ongkos itu tak bisa ditanggung oleh pemerintah sendirian. Itu sebabnya, di tengah tanggul dibuat 17 pulau komersial agar swasta bisa ikut mendanai.

Marterplan giant sea wall (tanggul dan pulau-pulaunya) membentuk burung garuda raksasa jika di lihat dari atas. Itu sebabnya disebut Garuda Giant Sea Wall. Di dalamnya akan meliputi apartamen, perkantoran, airport, jalan tol, dan semua komponen pendukung lainnya.

Groundbreaking tahap pertama Garuda Sea Wall dilakukan pada Oktober 2014, hampir bersamaan dengan pelantikan Jokowi sebagai presiden pada periode pertama.

Ini menjadi salah satu mega-proyek infrastruktur yang digadang-gadang Jokowi (meski tadinya dia menolak).

Lima tahun kemudian, di tengah gemuruh kampanye pemilihan presiden 2018-2019, orang tidak terlalu memperhatikan bahwa ada perdebatan seru tentang kelanjutan proyek ini.

Pada Januari 2019, Gubernur Anies tetap bersikukuh agar proyek ini dihentikan. Jakarta, kata dia, perlu tanggul di pantai; bukan bendungan raksasa dengan pulau-pulau di tengahnya.

Sementara itu, Pemerintahan Jokowi (lewat Kementerian Pekerjaan Umum) ingin agar pembangunan ini tetap dilanjutkan.

Jadi, status ketegangan soal reklamasi ini sekarang sebenarnya antara Pemerintah Jakarta (Anies) dan Pemerintah Pusat (Jokowi).

Peta masalah seperti ini perlu diketahui pendukung maupun pengecam Anies. Di mana Anda berdiri?

Saya pribadi termasuk yang dari awal menolak gagasan giant sea wall. Saya bukan warga Jakarta, tapi saya tak ingin uang pajak saya dipakai untuk membangun mega-proyek nasional tapi sifatnya Jakarta-sentris

Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Idealitas Tata Kelola Perpustakaan

Perpustakaan sebagai pusat informasi menjadi salah satu media yang dituju oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui literatur melalui bahan pustaka tercetak. Meskipun teknologi semakin...

Negara dan Usaha Pemajuan Kebudayaan

Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang multikultural dengan pusparagam kebudayaannya yang sangat melipah ruah, dari ujung Sabang di Aceh sampai tanah Merauke di Papua...

Pembelajaran Jarak Jauh, Efektifkah?

Sejak ditetapkannya pandemi Covid-19 di Indonesia, banyak sektor yang terdampak, mulai dari ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya termasuk sektor pendidikan. Pembelajaran tatap muka (offline) yang selama...

Memperkuat Proteksi Konstitusi

Akhir-akhir ini, diskursus mengenai perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode semakin menguat. Untuk masa sekarang, Pasal 7 UUD NRI 1945 menegaskan pembatasan masa...

Orientalisme, Prancis, dan Kita

Kita tentu masih ingat beberapa bulan lalu hebohnya sebuah kasus di Prancis mengenai gambar Nabi Muhammad yang dianggap melecehkan Islam, yang menuai reaksi keras. Dalam...

ARTIKEL TERPOPULER

Khotbah Idulfitri: Inikah Ramadan Terakhir Kita?

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا Ramadan berlalu dan kita masih duduk termangu. Apa saja yang telah kita lakukan...

Menjawab Ahmad Daryoko, Parasit 212

Sudah sejak lama orang ini kerap menyebarkan kabar bohong. Motif di balik itu sebenarnya karena sakit hati. Orang ini pernah jadi Ketua Serikat Pekerja...

Beberapa Kesalahan Berpikir Kita

Proses berpikir merupakan salah satu komposisi dari pola aktifitas manusia dalam kehidupan, sekaligus menjadikan nya sebagai prestise seseorang agar terhindar dari segala bentuk keterasingan...

Kartini-Kartini 4.0

“Habis bikin kopi, sachet nya jangan dibuang sembarangan, pilah ke tempat sampah plastik!” begitu kata istri. Alhasil, saya harus memungut ulang sachet plastik kopi...

Agility di Pertamina

Membaca berita mengenai pengangkatan direksi Pertamina dengan tagline lebih agile, fokus, dan cepat, menggoda penulis untuk kembali mengulas kebijakan-kebijakan pemerintah dari kacamata agile. Pertama kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.