Bencana kebakaran hutan dan lahan tahun lalu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dari aspek ekonomi maupun sosial-budaya. Selain menghilangkan potensi pendapatan negara mencapai Rp 200 triliun, bencana kebakaran terbesar kedua sejak tahun 1997 itu juga mengakibatkan puluhan juta warga di Sumatera, Kalimantan, dan negeri tetangga (Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand) terjangkit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA)
Di luar itu, bencana yang menghanguskan sekitar 2 juta hektare lahan ini pun punya dampak serius terhadap kelompok-kelompok terpinggirkan yang minim perhatian pemerintah dan masyarakat.
“Terkait bencana asap, spektrum masyarakat yang terdampak bisa meluas. Ada masyarakat adat, kaum perempuan dan anak-anak, juga orang-orang miskin yang tidak punya akses terhadap kesehatan. Dari aspek-aspek tersebut, persoalan gender dan anak-anak paling tidak pernah dilihat dalam setiap kasus kebakaran hutan dan lahan,” kata Sita Supomo, analis gender dan HAM Thamrin School di Jakarta beberapa waktu lalu.
Seperti dilaporkan Forest Watch Indonesia, polutan (asap) akibat pembakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan telah melewati ambang batas aman. Di Riau, pada September 2015 misalnya, Indeks Standar Pencemaran Udara bahkan menyentuh angka 750 Psi (Polutan Standar Index). Padahal ambang batas aman indeks polutan sesuai Surat Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ada pada kisaran 300-500 Psi.
“Fakta ini memperlihatkan dampak bencana asap, yang jelas mengancam peradaban manusia akibat potensi kehilangan generasi (loss generation) mendatang, terutama bagi kaum perempuan dan balita yang rentan terjangkit ISPA. Ini bisa menyerang sistem jaringan otak mereka,” tegas FWI dalam laman resminya.
Bencana asap di Riau tahun lalu mengakibatkan seorang anak perempuan meninggal dunia dan ribuan kaum perempuan dan anak-anak lainnya terjangkit ISPA karena terlambatnya proses evakuasi mereka ke wilayah yang udaranya lebih segar. “Tidak ada evakuasi untuk anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Padahal, asap sudah mengepung sejak sebulan lalu,” kata Helda Khasm, perwakilan Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap, September lalu.
Selain menjadi pihak paling dirugikan dalam kasus kebakaran hutan, kaum perempuan juga menjadi pihak yang paling tidak dilibatkan dalam tata kelola hutan di Indonesia. Padahal Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada 2005 menyatakan bahwa perempuan berperan aktif dalam kegiatan produksi peternakan, kehutanan, dan lingkungan.
Sulit dibantah bahwa kaum perempuan berperan penting dalam pengelolaan hutan di Indonesia, mulai dari mengumpulkan kayu bakar hingga memanen hasil hutan non-kayu. Meski perempuan kerap terlibat dalam usaha pemanfaatan hutan, sayangnya akses mereka terhadap hirarki organisasi (kelompok tani) masih terbatas, terutama menyangkut pengambilan keputusan di organisasi.
Woman Research Institute dalam laman resminya menilai, sedikitnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan hutan disebabkan beberapa faktor. Misalnya karena beban tanggung jawab kerja yang berat, rendahnya tingkat melek huruf dan pendidikan kaum perempuan di daerah pedesaan, dan asumsi yang kurang tepat bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hutan adalah “pekerjaan laki-laki” sebagai konsekuensi peran “kepala rumah tangga”.
Karena itu, pendapat antropolog Universitas Indonesia Mia Siscawati perlu dicermati. Menurut Mia, kelompok masyarakat adat, termasuk kaum perempuannya, perlu keterlibatan lebih luas untuk mengatasi ketimpangan akses mereka terhadap sumber daya hutan. “Keberadaan mereka wajib dilindungi dan hak-hak mereka juga harus diakui, dengan cara melibatkan (mereka) secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan di semua tingkatan,” kata Mia.
