Masyarakat Papua mempertanyakan legalitas perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia di tanah Cendrawasih. Sebab, sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada 1969 untuk bergabung bersama Indonesia, pemerintah pusat telah meneken kontrak karya dengan Freeport pada 1967.
“Artinya, belum menjadi warga negara yang sah dari bagian Indonesia secara hukum internasional, tetapi pemerintah Indonesia sudah membuat kontrak karya dengan Freeport. Ini masalah besar karena mengganjal masyarakat Papua, terutama pemilik hak ulayat Freeport,” kata tokoh masyarakat Papua Ruben Ps Marey di Jakarta, kemarin.
Menurut Ruben, meskipun banyak pelanggaran, Freeport tetap beroperasi terus di Papua. Bahkan kontak senjata di tanah Papua merupakan sebuah sandiwara yang dibuat oleh pemerintah untuk menuduh Tentara Papua Merdeka (TPM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai pelakunya.
“Padahal TPM dan OPM itu adalah prajurit cadangan wajib Kodam. SK-nya semuanya ada. Mereka juga berperan sebagai komandan sektor di Puncak Jaya, Paniai, dan berbagai sektor lainnya. Jadi, ini dagelan yang dipertontonkan, kemudian disandiwarkan sehingga Papua tidak stabil secara keamanan. Dengan demikian, BPK tak bisa masuk ke Papua,” ujar Ruben.
Hal serupa diungkapkan tokoh masyarakat Papua, Roy. Dia mengatakan Freeport masuk ke Papua tidak mengacu pada undang-undang di Indonesia. Sebab, dia tidak memiliki hak guna bangunan, apalagi UU Pokok Agraria. Dia menambahkan, Greg Paulgrain, dosen sejarah politik di University Sunshine Coast, di Utara Brisbane, Australia, pernah membuat diksusi emas Papua, berkah atau kutukan.
Hasil diskusi tersebut menjelaskan ada sejumlah persoalan pada 1961-1965, di mana Presiden Soekarno diduga digulingkan karena negarawan sejati dan menghambat investasi Amerika Serikat. Karenanya ia dicap pendukung PKI, bahkan sejumlah masyarakat dihabisi.
Tak hanya itu, AS membuat rencana agar pemerintah Belanda tidak boleh masuk ke Papua secara lebih jauh. Dan kemudian, AS yang masuk ke Papua dan menipu juga pemerintah Indonesia. Bahkan sekretaris negara di masa pemerintahan Soekarno membuat kerja sama dengan Freeport dan mengatasnamakan masyarakat lokal Papua tanpa bertanya kepada masyarakat.
“Ketika Soeharto jadi presiden, Sekneg diancam oleh AS sehingga Freeport tetap bisa beroperasi. Kemudian Freeport menjadi objek vital yang terus diantisipasi dengan intelijen dan kepolisian,” kata Roy.
Roy menambahkan, pemerintah menggunakan stigma OPM bagi masyarakat lokal dan pemilik hak ulayat di tanah Freeport. Hal itu dilakukan agar mudah mendapatkan tanah masyarakat Papua.
“Saya sudah bicara masalah ini dengan Freeport selama 5 tahun tapi tidak digubris. Jadi, saya meminta saudara-saudara Papua yang mempunyai gelar sarjana hukum, Anda punya tugas menggali status legalitas Freeport. Supaya orang Papua memiliki satu legalitas berbicara dan tidak dianggap sebagai perampok,” katanya.
Ali Murtopo, seorang militer Indonesia, menyatakan Indonesia tidak menginginkan orang Papua. Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam Papua. Kalau orang Papua ingin ribut, cari ke planet lain, kata Roy.
Pernyataan ini, lanjut dia, sangat menyakitkan bagi masyarakat Papua. Bahkan kebijakan pemerintah pusat sangat rasis dan tidak jauh berbeda dengan zaman apartheid di Afrika Selatan. “Satu Nusa, Satu Bangsa tidak ada di Papua. Yang ada bagaimana negara menguasai tanah Papua,” tegasnya. “Bahkan, jurnalis asing masuk ke Papua tetap dibatasi karena menyampaikan kebobrokan pemerintah dan penguasa di dunia internasional.”
