Tingkat kepercayaan masyarakat terus menurun terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Itu terlihat dari survei nasional bertajuk “Keberhasilan dan Kegagalan Setahun Pemerintahan Jokowi-JK” yang dilakukan Indo Baremeter pada 14-22 September 2015. Publik menilai kinerja pemerintah tidak maksimal, sehingga sampai saat ini belum menunjukkan adanya keberhasilan yang bermanfaat bagi publik.
Ihwal kinerja Presiden, sebanyak 47,3 persen responden mengaku kurang puas. Yang mengaku cukup puas hanya 44,8 persen. Sisanya, 3,8 persen mengaku tidak puas sama sekali, 1,2 persen mengaku sangat puas, dan sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
“Kalau ditotal itu 51,1 persen yang tidak puas, dan yang puas saat ini sebesar 46,0 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari ketika merilis hasil survei tersebut di Jakarta, Kamis (8/10). “Maksud dan tujuan survei ini untuk melihat evaluasi publik terhadap kinerja Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran kabinetnya selama satu tahun belakangan ini.”
Survei ini melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi dengan margin error 3 persen. Responden dipilih melalui metode multistage radom sampling.
Dia mengungkapkan, permasalahan ekonomi merupakan yang paling banyak disorot oleh publik. Di sektor ekonomi, masyarakat menilai pemerintah Joko Widodo telah gagal dalam menjamin kebutuhan masyarakat. Ada enam permasalahan paling penting di sektor tersebut. Di antaranya ihwal perekonomian secara umum, sulitnya mendapat lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya korupsi, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat.
“Presiden Jokowi dianggap gagal mensejahterakan rakyat,” kata Qodari. “Mayoritas publik menilai maslah kesejahteraan masyarakat sangat buruk. Angka survei menunjukkan 65%. Selain itu, kondisi politik, hukum, dan pemberantasan korupsi tergolong rendah, yakni di bawah 50%.”
Kegagalan pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi, kata Qodari, bisa terlihat dari nilai tukar rupiah yang terus anjlok sejak pemerintahan Joko Widodo terbentuk. Bila sejak pemerintah baru terbentuk rupiah berada di kisaran Rp 12 ribu per dolar Amerika Serikat, kini rupiah berada hampir menyentuh angka Rp 14 ribu per dolar AS.
Selain itu, kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) turut andil dalam menambah beban masyarakat. Akibatnya, kebijakan pemerintah ini berdampak pada naiknya harga-harga barang, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya sehari-hari.
“Sikap pesimistis masyarakat lebih tampak. Dibandingkan tahun lalu, masyarakat menilai keadaan ekonomi sekarang ini jauh lebih buruk. Karena masyarakat menunggu, namun hingga kini tidak ada perubahan,” kata Qodari.
Namun demikian, ada beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap publik telah berhasil. Itu seperti di sektor kesehatan dan pendidikan. Yakni pemberian bantuan program sosial berupa bantuan langsung tunai, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat yang dirasa memiliki manfaat bagi masyarakat.
