Pemerintah dinilai tidak konsisten mengenai persoalan penyediaan pangan, terutama untuk jenis beras. Pasalnya, pemerintah berencana akan mengimpor beras pada Desember 2015 hingga awal tahun depan. Rencana ini muncul menyikapi bencana El Nino yang menyebabkan kekeringan pada tanaman padi di berbagai wilayah di Indonesia.
Menurut Dwi Andreas Santosa, Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia, sebelumnya pada Juni lalu pemerintah melalui Badan Pusat Statistik menyatakan produksi pangan nasional sudah bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakat untuk tahun ini. Bahkan produksi beras disebut mengalami surplus sebesar 8,4 juta ton. Namun kenyataannya yang terjadi harga pangan justru tetap melonjak tinggi.
“Data BPS ini sebenarnya patut diragukan. Kalau memang produksi pangan kita surplus, mengapa pemerintah justru memperbolehkan membuka keran impor. Ini sangat aneh dan pemerintah sangat tidak konsisten,” kata Andreas saat dihubungi dari Jakarta.
Menurut dia, pemerintah terlalu optimistis dalam menargetkan produksi pangan nasional. Apalagi target tersebut dipatok pemerintah dengan kenaikan produksi pangan hingga mencapai 8%. Meski bukan tidak mungkin, ini tidak realistis. Mengingat tak ada peningkatan hasil produksi di kalangan petani dalam negeri. Tiap tahunnya, nyatanya produksi pangan belum sama sekali ada perubahan signifikan.
“Omong kosong ada peningkatan produksi padi hingga 8% seperti ditetapkan dalam target pemerintah itu,” tuturnya.
Data Badan Pusat Statistik mencatat pada 2013 jumlah produksi pangan nasional untuk jenis padi mencapai 71,291 juta ton atau naik 2,3 juta ton (3,24% ) dari produksi 2012 sebesar 69,056 juta ton. Namun, di 2014 justru produksi padi mengalami kemerosotan menjadi 70,83 juta ton atau turun sebesar 0,45 juta ton (0,63%).
Berdasarkan data itu, menurut Andreas, produksi padi pada tahun ini tidak akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terlebih program pemerintah membangun waduk dan memperbaiki saluran irigasi juga baru berjalan. Manfaat dari pembangunan waduk dan saluran irigasi diyakini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam waktu dekat.
Karena itu, kata dia, sebaiknya pemerintah tidak mempermainkan data produksi pangan nasional. “Sebab, dengan begitu pemerintah sama saja mempermainkan masyarakat. Ini berbahaya kalau pemerintah sudah mempermainkan angka-angka.”
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil (saat itu) mengatakan, pemerintah akan mengkaji untuk mengimpor beras pada periode Desember 2015 nanti. Pemerintah khawatir dampak El Nino bisa menyebabkan tingkat produksi pangan mengalami kemerosotan signifikan. Karenanya, untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah akan mengambil langkah impor.
“Untuk akhir tahun, kami akan rapat dulu mau impor atau tidak,” kata Sofyan.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menyetujui impor jika dampak kekeringan yang disebabkan fenomena alam El Nino berkepanjangan, sehingga sebagian besar daerah di Indonesia kekeringan.
“Kalau kuat dampaknya pasti makin banyak sawah yang kering. Nah, sekarang sedang dipertimbangkan apa solusinya. Hal ini juga bukan soal impor atau tidak impor, tapi tergantung bagaimana dampaknya,” kata Kalla. [*]