Saudi Arabian Oil (Saudi Aramco), perusahaan minyak asal Arab Saudi, berencana menanamkan investasi di Indonesia. Perusahaan minyak terbesar di dunia itu akan membangun kilang untuk penyimpanan dan pengolahan minyak. Rencana tersebut bukan tidak mungkin nantinya bisa berdampak pada penguasaan minyak dalam negeri oleh pihak asing.
Analis ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan, Saudi Aramco menangkap peluang bisnis pembangunan kilang yang akan digunakan untuk penyimpanan dan pengolahan minyak. Tentu ini bisnis yang menguntungkan. Namun, sayangnya, bukan Indonesia yang menangkap peluang tersebut. Padahal, seharusnya Indonesia yang berperan utama dalam penguasaan minyak di sektor penyimpanan dan pengolahan.
“Berada di sektor penyimpanan dan pengolahan minyak, tentu akan membuat Saudi Aramco memiliki kewenangan besar. Saudi Aramco akan lebih menekankan impor minyak olahan daripada pengiriman untuk disalurkan ke Pertamina. Artinya, minyak yang diproduksi dari pengolahan itu nanti milik Aramco. Sementara posisi Pertamina hanya menjadi pihak penjual atau sales,” kata Noorsy ketika dihubungi di Jakarta, Senin (14/9).
Akibatnya, kata dia, dalam praktiknya nanti Saudi Aramco sebagai pemilik produk punya keleluasaan besar untuk menentukan harga minyak yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Padahal, sebagai investor, Aramco seharusnya mengikuti apa yang ditentukan pemerintah.
“Jadi, antara yang menentukan dan ditentukan, Saudi Aramco akan lebih banyak menentukan ketimbang pemerintah. Sebab, mereka yang punya produknya.”
Tak hanya itu, lanjut Noorsy, ketika bisnis penyimpanan dan pengolahan minyak mulai menarik keuntungan cukup besar, Saudi Aramco bukan tidak mungkin akan membidik lebih jauh hingga ke sektor hilir. Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), misalnya, akan mereka bangun untuk menangguk keuntungan lebih besar.
“Lihat Shell, perusahaan minyak asal Belanda, dan Total, asal Perancis. Mereka tidak punya kilang untuk penyimpanan dan pengolahan. Tapi, mereka bisa punya SPBU. Apalagi Saudi Aramco yang nanti punya kilang penyimpanan dan pengolahan minyak, pasti akan tertarik bangun SPBU sendiri,” ujar Noorsy.
Dia menghitung, misalnya biaya produksi yang dikeluarkan Saudi Aramco untuk memproduksi minyak sekitar 2 sampai 5 dolar Amerika Serikat per barel. Jika jumlah tersebut dikalikan 12, lalu dibagi merujuk pada nilai tukar dolar AS terhadap rupiah berdasarkan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni Rp 13.500 per dolar AS. Maka total biaya produksi bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp 3.500 per liter.
“Mereka bisa menjualnya Rp 4.000 per liter. Itu sudah untung. Sementara katakanlah jika asumsinya kita naikkan sebesar Rp 15 ribu, maka mereka akan memasang harga paling-paling Rp 5.000 per liter,” kata Noorsy.
“Cara itu dilakukan untuk menarik konsumen terlebih dahulu. Namun, menjual dengan harga tersebut sebenarnya juga sudah untung buat mereka. Jika itu terjadi, ini menjadi kerugian besar bagi negara. Mereka merebut konsumen atau pangsa pasar Pertamina.”
Sebelumnya Presiden Joko Widodo berjanji akan memberikan kemudahan perizinan bagi perusahaan minyak dan gas bumi asal Arab Saudi, Saudi Aramco, dalam membangun kilang di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar US$ 10 miliar dari hasil pertemuannya dengan sejumlah pengusaha Arab Saudi di Jeddah, Minggu dini hari (13/9).
