Jakarta, 9/8 – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara hukum yang dijamin konstitusi, tidak mengenal istilah ditaktor dan otoriter.
“Tidak akan ada yang namanya diktator dan otoriter. Tidak akan ada,” kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan usai meresmikan Museum Keris Nusantara Surakarta, di Jalan Bhayangkara, Surakarta, Rabu.
Hal ini diungkapkan Presiden terkait beberapa komentar yang menyatakan dirinya diktator.
Jokowi mengungkapkan bahwa pada awal-awal memimpin dirinya dikatakan ndeso dan klemar-klemer.
“Ada yang menyampaikan, Presiden ndeso, Presiden klemar-klemer, tidak tegas. Eh begitu kita menegakkan UU balik lagi, loncat menjadi otoriter, menjadi diktator. Yang benar yang mana?,” kata Jokowi.
Presiden mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, lembaga-lembaga mempunyai peran sendiri-sendiri.
“Mana yang mengontrol, mana yang mengawasi, mana yang melaksanakan program-program yang ada. Eksekutif, misalnya, dan lembaga-lembaga yang lain yang ada, lembaga negara yang ada, kan juga ada pers, media, ada lembaga swadaya masyarakat ada. Ada masyarakat itu sendiri, semuanya mengawasi,” tuturnya.
Presiden menegaskan bahwa negara ini negara hukum yang demokratis, yang itu dijamin oleh konstitusi tidak akan ada yang namanya diktator dan otoriter.
(Sumber: Antara)
