Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi keputusan Sigit Pramudito untuk mengundurkan diri dari jabatan direktur jenderal pajak. Langkah ini merupakan sebuah praktik keutamaan di tengah kegersangan teladan pejabat publik yang bersedia mundur.
“Pengunduran diri Sigit seharusnya diletakkan dalam konteks mendesak untuk melakukan reformasi perpajakan yang menyeluruh dan mendasar, sehingga perbaikan menuju sistem perpajakan yang kokoh, berkeadilan, dan berkelanjutan akan terjamin,” kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (2/12). “Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik guna menghindari kemungkinan korban-korban yang tidak perlu di masa mendatang.”
Prastowo menjelaskan bahwa reformasi kelembagaan, regulasi, administrasi, dan budaya perpajakan harus dikelola dalam satu tarikan nafas dan dipimpin langsung oleh Presiden. Bahkan, visi Trisakti dan jalan Nawacita harus dijadikan pandu dan terang reformasi perpajakan.
Tak hanya itu, pihaknya meminta Dirjen Pajak yang baru diberi mandat sebagai dirjen transisional yang akan mempersiapkan pemenuhan prasyarat transformasi kelembagaan menuju Badan Penerimaan Perpajakan- bersama-sama Menkeu dan pejabat terkait. Situasi transisional harus dijadikan momentum melakukan perubahan dan perbaikan kualitas organisasi, SDM, pelayanan, dan koordinasi kelembagaan.
Kemudian, CITA menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat harus tetap mendukung penuh reformasi dan transformasi Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai, antara lain percepatan penyelesaian amandemen RUU Perpajakan, dukungan anggaran, dan politik. Percepatan itu harus melibatkan pemangku kepentingan perpajakan yang lebih luas, termasuk asosiasi wajib pajak, akademisi, tokoh masyarakat, masyarakat sipil, konsultan pajak, akuntan publik- dalam membangun sistem perpajakan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit memutuskan mengundurkan diri karena tidak mencapai target penerimaan pajak tahun 2015. “Pengunduran ini semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab saya yang tidak berhasil memimpin DJP (Direktoral Jenderal Pajak) dalam mencapai target penerimaan pajak yang dapat ditoleransi (di atas 85%),” katanya.
Sigit mengakui bahwa penerimaan pajak pada akhir tahun diperkirakan 2015 hanya bisa mencapai 80-82% atau jauh di bawah target yang dibebankan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara- perubahan (APBN-P) sebesar Rp 1.294,6 triliun.
Sejak dilantik pada awal Februari silam, DJP di bawah kepemimpinan Sigit mengumpulkan penerimaan pajak di luar pajak minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp 806 triliun atau 64,75% dari target Rp 1.244,72 per 27 November. Dengan demikian, ada kekurangan penerimaan sebesar Rp 438 triliun.
Lebih lanjut, Sigit mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan. Dia juga meminta maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama dirinya menjabat sebagai pimpinan tertinggi otoritas pajak. “Semoga dirjen pajak yang akan datang bisa membawa DJP semakin jaya, kredibel, akuntabel, dan dapat dibanggakan,” ujarnya[*]
