Jakarta, 23/7 – Pemerintah perlu melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam pembangunan tol Trans Jawa untuk mempertahankan ekonomi masyarakat yang terdampak, kata pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setidjawarno.
Dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu, Djoko menekankan pentingnya pembangunan infrastuktur yang diimbangi program-program pemberdayaan ekonomi untuk mobilitas vertikal sosial ekonomi bisa mencegah ketimpangan dan kemiskinan semakin parah.
Menurut Djoko, infrastruktur yang terbangun dengan baik mempermudah pemilik modal memperluas kapitalisasi mereka.
“Namun, masyarakat miskin akan semakin miskin karena mereka tidak punya kemampuan dan daya untuk merebut kue perekonomian, walaupun kondisi infrastruktur semakin bagus,” kata Djoko.
Dia mencontohkan pada jalur Tol Jakarta-Cikampek dan Tol Jakarta-Bogor sulit menemui pemukiman penduduk lama dan lahan pertanian subur, melainkan berubah menjadi kawasan industri dan pemukiman mewah yang baru.
Djoko mengkhawatirkan semakin mudah masyarakat menengah bawah melepas kepemilikan aset karena iming-iming dan ekspansi bisnis kapitalis.
“Esensinya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat untuk memiliki kemampuan berekonomi yang baik agar mereka mampu memanfaatkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi,” kata Djoko.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah segera membuat program pemberdayaan rakyat, terutama yang diperkirakan terkena dampak pembangunan Tol Trans Jawa, jalan sejajar perbatasan di Kalimantan dan Trans Papua.
Dia menambahkan pemberdayaan ekonomi rakyat juga perlu dilakukan pada kawasan sekitar pembangunan bandara dan pelabuhan yang baru dibangun di luar Jawa.
(Sumber: Antara)