Rabu, Juni 16, 2021

Penanganan Kasus Tilang Perlu Dibenahi

Golkar Buka Kemungkinan Pasangkan Ridwan Kamil – Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar

Jakarta, 18/8 - Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Indonesia Wilayah I (Jawa-Sumatera), Nusron Wahid mengatakan bahwa pintu partainya masih terbuka bagi Ridwan Kamil...

Pemerintah Siapkan Lahan 12 Hektar untuk Koperasi

Makassar, 12/7 - Pemerintah telah menyiapkan lahan untuk peningkatan usaha Koperasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta pemerataan ekonomi di Indonesia. "Ada 12,7 juta hektar...

Setya Novanto Batal Pimpin Rapat Paripurna Karena Vertigo

Jakarta, 16/8 - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sakit vertigo sehingga batal memimpin Rapat Paripurna DPR dengan agenda...

Pemerintah Dinilai Ancam Rakyatnya Sendiri

Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) Rudi HB Daman mengatakan pemerintahan Joko Widodo dianggap telah mengancam rakyatnya sendiri. Itu terlihat dari pernyataan salah...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Ratusan pelanggar lalu-lintas antre untuk mengikuti sidang tilang operasi Zebra Tahun 2015 di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (13/11). ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama/15.
Ratusan pelanggar lalu-lintas antre untuk mengikuti sidang tilang operasi Zebra Tahun 2015 di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (13/11). ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama/15.

Pengelolaan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas atau tilang didesak untuk segera dibenahi. Pasalnya, sekarang ini proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas kerap tidak efektif. Akibatnya, banyak kerugian yang ditimbulkan, baik oleh masyarakat atau pelaku yang terkena tilang maupun institusi penegak hukumnya sendiri.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, M. Nur Sholikin, mengungkapkan setiap tahun perkara pelanggaran lalu lintas selalu menempati peringkat teratas. Dari keseluruhan perkara pidana yang mencapai 3 juta lebih yang ditangani pengadilan negeri, sebanyak 96% merupakan perkara pelanggaran lalu lintas.

“Artinya, setiap satu pengadilan menangani antara 10 sampai 16 ribu perkara tilang setiap minggunya. Akibatnya, kondisi tersebut membuat sumber daya pengadilan lebih banyak tersedot hanya untuk menangani perkara tilang yang sebenarnya tidak pasti dan cenderung hanya basa-basi,” ungkap Solikhin ketika ditemui di Jakarta Rabu (25/11).

Menurut dia, bertumpuknya perkara tersebut dan para pelaku pelanggaran di tempat persidangan pada hari sidang membuat pelayanan publik lainnya oleh pengadilan menjadi terbengkalai. Terlebih fasilitas pengadilan tidak cukup memadai menampung para pelaku pelanggaran, sehingga menimbulkan antrean cukup panjang. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan munculnya calo-calo penyedia jasa untuk penyelesaian sidang tilang.

Karena itu, kata Sholikin, perlu ada solusi untuk mengubah pengelolaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, baik jangka pendek,  menengah maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, diperlukan adanya perubahan undang-undang guna mengurangi proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dari domain pengadilan negeri. Khususnya bagi perkara di mana pelanggarnya telah mengakui kesalahannya.

“Jadi, ketika sudah menggunakan metode tersebut, pelanggar atau pelaku tidak perlu lagi mengikuti persidangan. Langkah ini bisa mengurangi beban pengadilan negeri dan secara tidak langsung bisa menghapus percaloan yang selama ini marak terjadi,” ujarnya.

Untuk jangka menengah, yang dapat ditempuh adalah dengan membentuk kesepakatan bersama antar lembaga terkait seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Koordinasi ini penting dilakukan yang menekankan pada proses penindakan hingga pembayaran denda dan pengambilan barang bukti.

Adapun jangka pendek, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera menerbitkan kebijakan yang menjadi standar nasional untuk membenahi pengelolaan perkara tilang di pengadilan. Kebijakan ini bisa diimplementasikan di setiap pengadilan negeri di mana pun berada, khusunya dalam menangani persoalan penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Koperasi, Keadilan Ekonomi, Pancasila

Setiap negara pada hakikatnya menganut sebuah ideologi yang menjadi dasar bagi bangsanya dalam kehidupan bernegara. Seandainya suatu negara tidak memiliki sebuah ideologi yang dianut,...

Karya, Nama, Media: Tentang Kehebohan A.S. Laksana

Tahun 2001 saya bertemu dengan seorang pelukis dari negeri Tiongkok yang namanya belum terlalu tenar. Karya-karyanya dapat digolongkan sebagai lukisan realistik, dalam arti mengambil...

Distribusi Resiko untuk Keadilan Iklim

Saat ini, daya dukung lingkungan hidup mengalami keterbatasan di tengah kondisi iklim yang menyebabkan peningkatan potensi dan intensitas kejadian bencana. Indonesia merupakan salah satu...

Tiga Tahun Zonasi, Sudahkah Memberi Solusi?

Sistem zonasi dalam perekrutan peserta didik baru untuk semua jenjang telah berlangsung selama tiga tahun. Dan jika untuk tahun ajaran baru kelak sistem ini...

Kepalsuan Gelar Duta

Salah satu karakteristik dari masyarakat modern yang paling menonjol adalah keinginannya untuk memperoleh nilai prestise. Tentu saja, keinginan tersebut bukan hal yang berlebihan. Saat...

ARTIKEL TERPOPULER