Pemerintah diminta terbuka kepada publik terkait hasil audit PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral, anak usaha PT Pertamina. Hasil audit yang telah dilakukan oleh lembaga asing perlu ditindaklanjuti oleh berbagai pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan serta publik. Langkah ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi dan publik dapat turut mengawasi.
“Keterbukaan informasi ini diperlukan sebagai komitmen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mengelola sektor industri minyak dan gas yang transparan dan akuntabel,” kata Koordinator Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah, di Jakarta, Selasa (17/11).
Menurut dia, hasil penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk mencocokkan dan menghitung seluruh nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh Petral. Dengan begitu, analisis lebih lanjut dari hasil audit ini dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki mekanisme pengadaan minyak mentah untuk kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri.
“Proses dan mekanisme ini harus dibuat lebih transparan, sehingga ke depan publik dapat terus mengontrol pengelolaannya. Dengan adanya transparansi di rantai pengadaan minyak mentah ini, kerugian negara dapat dicegah dan efisiensi dapat terus ditingkatkan,” tuturnya. “Jika hal tersebut dapat terlaksana, pada akhirnya nanti akan menguntungkan masyarakat sebagai konsumen.”
Sementara itu Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kardaya Warnika mengatakan, seharusnya audit forensik di tubuh Petral tidak hanya selama periode tiga tahun yang terhitung dari Januari 2012 hingga 2014, melainkan sejak awal anak usaha tersebut dibentuk untuk pengadaan minyak mentah dalam negeri, yakni 2009.
Menurut dia, jika audit dilakukan hanya selama tiga periode terakhir, hasil audit tersebut belum menjangkau secara keseluruhan. Padahal, tujuan adanya audit secara keseluruhan agar bisa mengetahui di mana dan kapan terjadi dugaan penyelewengan yang menyebabkan kerugian negara.
“Kita mengharapkan dapat gambaran yang utuh. Karenanya, audit Petral itu seharusnya sejak perusahaan tersebut berdiri. Jadi, kelihatan bagusnya bagaimana dan kapan kemudian berubah jadi jelek. Kapan mulai ada ini, kapan mulai ada itu jadi bisa ketauan. Kalau diaudit hanya di ujung saja, kita tidak tahu di mana ada perubahan-perubahan, juga sebaliknya,” ujar Kardaya.
Seperti diberitakan sebelumnya, hasil audit forensik terhadap Petral menyebutkan telah terjadi ketidakwajaran dalam pengadaan minyak mentah pada 2012-2014. Berdasarkan temuan lembaga auditor Kordha Mentha, jaringan mafia minyak dan gas (migas) telah menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun selama tiga tahun terakhir.
