Selasa, Mei 18, 2021

OJK Keluarkan Sejumlah Peraturan Baru, Apa Saja?

Ridwan Kamil Kumpulkan Dukungan di Pedesaan Jelang Pilgub Jabar 2018

Bekasi, 5/8 - Bakal Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah memperkuat basis dukungan suara dari masyarakat pedesaan dengan memperbanyak agenda silaturahmi menjelang Pemilihan...

Jusuf Kalla Kembali Umumkan Pemenang Sepeda di Upacara Penurunan Bendera

Jakarta, 17/8 - Pemakai baju adat terbaik dalam upacara penurunan bendera Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo. Lima...

KPK Periksa Laksamana Sukardi Sebagai Saksi Kasus BLBI

Jakarta, 26/7 - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Menteri BUMN 1999-2000 Laksamana Sukardi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) pemegang saham...

Kemenpppa Dorong Sinergi Antarlembaga Cegah Kekerasan Seksual

Jakarta, 24/7 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong adanya sinergi antarlembaga untuk mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. "Persoalan yang dihadapi oleh...

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Nurhaida (kedua kanan), dua Anggota DK OJK Heru Kristiyana (kiri) dan Hoesen memberikan keterangan kepada wartawan hasil rapat perdana DK OJK periode 2017-2022 di Jakarta, Kamis (20/7). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/17.

Denpasar, 21/7 – Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat edaran yang mengatur pemblokiran dana nasabah yang diduga berhubungan dengan jaringan terorisme di sektor jasa keuangan.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Nasirwan Ilyas di Denpasar, Jumat, menjelaskan aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 38/SEOJK.01/2017 per 18 Juli 2017.

Edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas amanat Pasal 46 ayat (4) juncto Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Nasirwan menambahkan Dewan Komisioner OJK juga memutuskan empat peraturan baru lain.

Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.

Peraturan itu mengatur rencana aksi keuangan berkelanjutan yang disampaikan setiap tahun kepada OJK pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis bagi lembaga jasa keuangan atau dalam dokumen terpisah dan paling lambat pada 31 Januari bagi LJK yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis.

Kedua, Peraturan OJK Nomor 52/POJK.04/2017 tentang dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. Aturan tersebut mendukung program Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 terkait kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional.

Untuk itu diperlukan inovasi produk investasi baru yang memberikan fleksibilitas bagi Manajer Investasi untuk menyusun portofolio investasi yang dapat menjadi bagian solusi untuk mengurangi keterbatasan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Ketiga, Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2017 tentang pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah.

Keempat, Peraturan OJK Nomor 54/POJK.04/2017 tentang bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah.

Menurut dia, adanya aturan baru tersebut sebagai upaya Dewan Komisioner OJK menuntaskan berbagai kebijakan yang telah dikerjakan, khususnya dalam mendukung upaya pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha kecil menengah dan program keuangan berkelanjutan.

“Peraturan OJK keuangan berkelanjutan dikeluarkan sebagai peraturan yang spesifik dan mengikat untuk seluruh pelaku sektor jasa keuangan dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan,” katanya.

Menurut Nasirwan, peraturan OJK ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk di dalamnya kebijakan yang peduli kepada sosial dan lingkungan hidup di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank.

Dua peraturan di pasar modal itu yang berkaitan dengan UKM merupakan upaya OJK untuk mempermudah akses emiten skala kecil dan emiten skala menengah untuk memanfaatkan pasar modal melalui mekanisme penawaran umum.

Dengan demikian, pasar modal dapat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi emiten skala kecil dan emiten skala menengah selain melalui perbankan.

Selain melalui penguatan regulasi, OJK juga mendorong pelaku industri, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia untuk mengembangkan program inkubator yang dapat memfasilitasi pelaku usaha menengah dan kecil, termasuk perusahaan perintis untuk belajar mengembangkan dan mempersiapkan diri menjadi bagian industri pasar modal.

Keempat peraturan OJK itu telah ditetapkan pada 19 Juli 2017 dan sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM serta akan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(Sumber: Antara)

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Hari Buku Nasional, Budaya Literasi Kita Masih Rendah!

Dalam sebuah video perjalanannya, Fiersa bersari pernah mengucapkan perbanyaklah membaca buku, supaya pertanyaan bagaimana cara menulis tidak perlu diucapkan lagi. Suatu ungkapan yang menekankan...

Biografi dan Cara Berpikir Hamka (Bagian 1)

Sabtu pagi, 8 Juni 2013, Prof. James R. Rush dari Arizona State University, berkunjung ke tempat tinggal saya di Jakarta, untuk bertukar pikiran tentang...

Rasa Kemanusiaan Tidak Mengenal Batas Negara

Nampak aneh jika ada seorang manusia bisa berbuat baik tanpa ada alasan apapun dibelakangnya. Itu pikiranku dulu, ternyata hal itu pernah terjadi setelah aku...

Nasib Korban Kejahatan Seksual di Indonesia

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ValueChampion tahun 2019, Indonesia disebut sebagai negara kedua di kawasan Asia Pasifik yang paling berbahaya untuk wisatawan wanita. Bagi...

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Rasa Kemanusiaan Tidak Mengenal Batas Negara

Nampak aneh jika ada seorang manusia bisa berbuat baik tanpa ada alasan apapun dibelakangnya. Itu pikiranku dulu, ternyata hal itu pernah terjadi setelah aku...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.