Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan penolakan investasi perikanan tangkap dibuka ke asing. Pasalnya, pihaknya mengikuti Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Kita sudah kerja sama dengan BKPM. Kita menolak perikanan tangkap karena masuk DNI,” kata Susi dalam rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan, Jakarta, Senin (1/2).
Dia menjelaskan jika investasi perikanan tangkap dibuka untuk asing, yang diuntungkan adalah pihak asing. Seharusnya penangkapan perikanan digunakan untuk kebangkitan industri kemaritiman nasional, termasuk dalam perkapalan.
Susi merasa aneh bahwa aturan tentang investasi asing dapat terbuka untuk asing, sedangkan untuk cold storage (tempat pendingin guna menyimpan hasil tangkapan) harus untuk pihak dalam negeri. Padahal, lanjutnya, cold storage bisa terbuka untuk investasi asing karena Indonesia dinilai masih memerlukan teknologinya. Karena itu, KKP mengusulkan pembukaan kepemilikan asing hingga 100 persen di sektor industri pengolahan perikanan.
Seperti diketahui, kepemilikan asing dalam sektor pengolahan ikan dibatasi cuma 40% berdasarkan ketentuan DNI. Seharusnya sektor penangkapan ikan yang ditutup buat asing, bukan industri pengolahan. Namun, aturan di Indonesia membolehkan kapal asing menangkap ikan dan membatasi asing di pengolahan ikan.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin meminta Menteri Susi Pudjiastuti melibatkan BKPM dalam pasal perikanan tangkap ditutup ke asing dan industri pengolahan perikanan dibuka 100% kepada asing. “Kalau strategis, libatkan semua stakeholders. Pasal perikanan tangkap ditutup ke asing itu harus dibahas dengan BKPM dulu. Jangan mengambil keputusan sendiri,” kata Andi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, pelaku bisnis banyak di sana (DPR) sehingga banyak kritik terhadap berbagai program Menteri Susi. Namun, pasal dibukanya industri pengolahan perikanan 100% kepada asing dinilai cukup fatal.
“Pasal ini cukup fatal. Industri pengolahan ikan dibuka seluas-luasnya bagi investasi asing, seolah-olah industri dalam negeri tidak bisa mengolahnya,” ujar Halim. “Cukup keliru dibuka 100%,” kata Halim.
Dia menambahkan seharusnya KKP mendorong industri pengolahan ikan untuk menggarap peluang tersebut bersama-sama. Pelaku industri skala kecil (nelayan dan pengasapan ikan) bekerjasama dengan skala menengah. Kemudian pelaku industri skala besar menjalin kerjasama sehingga dari tingkat paling rendah mendapat kesejahteraannya.
Kalau dibuka 100% ke asing, pihaknya menilai, pengolahan perikanan skala kecil akan tegusur dan tidak ada ruang lagi bagi mereka. Bahkan bukan tidak mungkin mematikan sektor pengolahan perikanan skala kecil. “Menarik investasi asing bagi pelaku usaha kecil itu merugikan.”
Selain itu, Kiara menilai pernyataan Menteri Susi soal merujuk DNI dalam pembukaan dan penutupan ke asing sebagai langkah cuci tangan. Dengan demikian, tanggung jawab KKP dialihkan ke BKPM. “Atas nama investasi asing, izin investasi melalui BKPM. Padahal izin itu juga ada di tangan Menteri Susi,” kata Halim.
