Rabu, April 21, 2021

Menkeu Sri Mulyani Paparkan Urgensi Perppu 1/2017 kepada DPR

Rapimnas Hanura Dipastikan Bahas Kriteria Pendamping Jokowi di Pilpres 2019

Kuta, Bali, 3/8 - Rapat Pimpinan Nasional Partai Hanura I tahun 2017 akan membahas kriteria calon pendamping Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019. Pembahasan...

Efektivitas Safety Pin Tergantung Aparat Penegak Hukum

  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus berupaya mengantisipasi tindak kekerasan pelecehan seksual terhadap perempuan. Melalui aplikasi pin pengaman (safety pin), pengguna...

Koalisi Nelayan Pertanyakan Munculnya Raperda Reklamasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tengah memproses Rancangan Peraturan Daerah guna memuluskan pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Dua...

Revisi UU Terorisme Dinilai Minim Pemenuhan Hak-Hak Korban

Keluarga korban bom Bali. Foto ANTARA Institute Criminal Justice Reform menilai pemenuhan hak-hak korban dalam revisi Undang-Undang Terorisme masih jauh dari harapan. Pasalnya, revisi tersebut...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/7). Rapat kerja tersebut membahas program kegiatan tahun anggaran 2018, RKA dalam RUU APBN P 2017 Kementerian BUMN. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww/17.

Jakarta, 17/7 – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penjelasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

“Berkat diterbitkannya Perppu 1/2017, Indonesia mampu mewujudkan komitmennya untuk mengimplementasikan AEOI sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan, yaitu 30 Juni 2017,” ucap Sri Mulyani.

Pemenuhan regulasi primer setingkat UU sesuai batas waktu tersebut membuat Indonesia tidak dilaporkan sebagai ‘non-cooperative jurisdiction’ pada G20 Summit 2017 di Hamburg, Jerman.

Sri Mulyani memaparkan bahwa sangat mendesak bagi Indonesia untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan setingkat UU yang memberikan kewenangan bagi DJP untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Pemberian akses informasi keuangan akan mendorong penguatan basis data perpajakan dari lembaga keuangan dan negara mitra pertukaran data secara otomatis (automatic exchange of information/AEOI), mendukung upaya pengumpulan penerimaan pajak, dan menciptakan keadilan sistem pemungutan pajak.

“Sekaligus menjaga keberlanjutan efektivitas program amnesti pajak sesuai amanat UU 11/2016,” kata Sri.

Kegagalan mengambil langkah cepat dan tepat untuk menerbitkan legislasi primer setingkat UU berdampak pada penilaian dunia internasional bahwa Indonesia tidak ‘level playing field’ dengan negara yang telah memenuhi komitmen AEOI.

“Hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak transparan, tempat pencucian uang, dan tujuan penyimpanan pendanaan terorisme. Akibatnya, Indonesia menjadi tidak komptetitif secara ekonomi,” ucap Sri Mulyani.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Sarmuji mempertanyakan mengenai jaminan Perppu 1/2017 dalam meningkatkan penerimaan negara.

“Kalau diundangkan, apakah ada jaminan tidak ada alasan baru lagi bagi rendahnya rasio pajak? Kalau diundangkan harus punya efek pada penerimaan negara,” kata dia.

Sarmuji juga mengingatkan agar regulasi terkait AEOI jangan sampai justru kemudian mengejar warga negara Indonesia patuh pajak yang berada di dalam negeri.

(Sumber: Antara)

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Enigma dalam Bukit Algoritma

Narasi 4.0 telah membawa kita semua ke sebuah era di mana digitalisasi semakin menjamah di segala aspek kehidupan. Hal ini membuat terdorongnya beragam inovasi-inovasi...

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang. Inilah saat paling...

Kesadaran Komunikasi Antarbudaya di Era Digital

Membangun diskursus mengenai komunikasi antarbudaya (intercultural communication) selalu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan bukan pula fenomena baru. Terlebih,  di tengah pesatnya perkembangan...

Serangan Siber Israel di Pusat Pengembangan Nuklir Iran

Pada 12 April 2021, Juru bicara Organisasi Energi Atom Iran/Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), Behrouz Kamalvandi, mengkonfirmasi terjadi ledakan di bagian fasilitas pengayaan...

Tadarus Etika: Konsep, Kerja, dan Tunjang

Allah memperkenankan kita bertemu sekali lagi dengan bulan suci umat Islam, Ramadan 1442 H. Kian tahun kebutuhan manusia akan etika semakin kuat. Integritas melangka:...

ARTIKEL TERPOPULER

Kegiatan Di Bulan Suci Ramadhan Sesuai Pancasila

Indahnya bulan suci ramadhan tahun ini disambut suka cita oleh seluruh umat Islam dari Indonesia, luar negeri dan seluruh dunia setiap tahun. Dari hasil...

Belajar di Sekolah Kembali? Mari Kurangi Kekhawatiran Kita

Pemerintah Indonesia berencana membuka sekolah lagi di bulan Juli 2021. Ini kabar menggembirakan, mengingat bahwa bagi beberapa anak, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari...

Malam yang Panjang di LBH dan Dendam Imajiner yang Lebih Panjang

Minggu, 17 September 2017. Hari itu, saya kira saya hanya akan menghabiskan malam dengan makan bersama orang terkasih. Seperti hari-hari Minggu pada wajarnya, romantis...

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang. Inilah saat paling...

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.