Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay Indonesia mendesak Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai Ketua DPR terkait dugaan pelanggaran etika dalam kasus perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Setya Novanto diduga melakukan percobaan pemufakatan jahat berdasarkan rekaman yang diperdengarkan secara terbuka kepada publik dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, mengatakan, kasus ini indikasi salah satu bentuk memperdagangkan pengaruh pejabat publik dalam perpanjangan kontrak karya atau izin pertambangan PT Freeport Indonesia. Ada juga indikasi permintaan saham dalam proyek PLTU di Papua yang mengarah pada memperkaya diri sendiri/kelompok dan berpotensi merugikan negara.
“Oleh karenanya, sudah sepantasnya Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai Ketua DPR RI,” tegas Maryati dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (8/12). Dia menambahkan, kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menodai kehormatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian, sudah sepantasnya kasus ini juga diteruskan melalui proses hukum. Tak hanya itu, standar etika pejabat publik juga harus diperketat. “Terutama terkait integritas serta penghindaran terhadap klausa conflict of interest pejabat publik,” tutur Maryati.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, MKD harus fokus pada pelanggaran etika Setya Novanto. “Pertemuan yang dilakukan SN, MR, dan MS merupakan pertemuan bermuatan kepentingan ekonomi, yang jelas-jelas melanggar etika anggota DPR. Proses pro justicia lainnya biarkan berjalan secara alami,” kata Fabby.
Selain itu, lanjut Fabby, kasus “calo” saham Freeport Indonesia ini semestinya membuat pemerintah terdorong untuk segera merevisi UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Poin penting yang perlu dimasukkan adalah transparansi proses pemberian izin pertambangan dalam revisi UU Minerba.
“Proses transparansi perpanjangan izin pertambangan ke depan perlu melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, yang harus didahului oleh evaluasi atas kinerja pelaksanaan kontrak atau izin sebelumnya,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Center Hanafi Ahmad. Dia mengatakan, perubahan sidang MKD saat memeriksa Setya Novanto yang tiba-tiba tertutup menunjukkan bahwa MKD tidak memihak kepada publik sekaligus menutup ruang bagi publik untuk mengawasi jalannya sidang.
Padahal, sidang terbuka MKD merupakan kesepakatan anggota MKD sebelumnya, apalagi ini menyangkut persoalan yang telah menjadi polemik hangat di publik. Satu-satunya jalan bagi MKD untuk mengembalikan integritas dan kepercayaan publik kepada parlemen adalah menunjukkan keterbukaan, baik proses rapat di DPR maupun hasil rapat yang dapat diakses oleh publik. “Kasus ini harus menjadi tonggak keterbukaan parlemen, bukan malah mengubur keterbukaan parlemen,” ujarnya.
